NasDem Menilai #2019GantiPresiden Tidak Sesuai Konstitusi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gerakan #2019GantiPresiden bagi Partai NasDem  dinilai tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, mengatakan berbagai embel-embel kebebasan berpendapat, digunakan secara keliru di balik gerakan #2019GantiPresiden. Bahkan hal itu dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Sebab publik memiliki proses yang sah secara hukum apabila menghendaki pergantian presiden.

"Saya kira kebebasan berpendapat, dalam hal ini keliru digunakan," katanya di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurutnya, pergantian presiden hanya bisa dilakukan melalui proses konstitusi apabila presiden melanggar hukum, yakni melalui DPR, MPR, dan MK. Kalau itu dilakukan lewat bentuk yang lain, maka itu sudah tidak sesuai konstitusi lagi. Karenanya, ia heran gerakan #2019GantiPresiden tersebut justru disalurkan ke daerah-daerah. Untuk itu, perlu ada pengecekan terhadap penggerak gerakan  #2019GantiPresiden.

"Gerakan ini kan hanya beberapa orang yang tampil keluar. Itu perlu dicek apa motif orang-orang itu. Apakah ada faktor ideologis di baliknya. Kalau memang tujuannya menyalurkan aspirasi masyarakat, salurkan itu ke DPR," terangnya. 

Jika beberapa daerah menolak gerakan itu, lanjut Johnny, hal itu wajar, termasuk soal tindakan kepolisian setempat yang memilih membatalkan acara #2019GantiPresiden untuk menghindari ketegangan antarmasyarakat.

"Itu tugasnya polisi sesuai UU kan menjaga kan kamtibnas. Kalau di sana timbul provokasi, ya harus menjaga keamanan kan," ujarnya.