Kemenpupera dan Kemenkumham Beri Pelatihan SDM pada 910 Warga Binaan Lapas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui Ditjen Bina Konstruksi bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Bidang Jasa Konstruksi Tahap I.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 10 Lapas yang dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, di Makassar, Senin (27/08/2018).
 
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesempahaman yang telah ditandatangani oleh Menteri Pupera, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, di Lapas Batu Nusa Kambangan, (27/072018).

Menteri Basuki mengatakan bahwa tugas dari Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja.

“Kerjasama dengan Kemenkumham ini bertujuan membekali warga binaan yang juga warga negara Indonesia, dengan keterampilan di bidang jasa konstruksi sehingga bisa berguna setelah bebas nanti dan mendapat remunerasi yang layak,” kata Menteri Basuki.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan Pelatihan yang singkat ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para WBP.

“Tidak selamanya narapidana yang mengikuti pelatihan ini dapat lulus dan mendapat sertifikat, oleh karenanya pelatihan harus dijalani dengan serius,” jelas Syarif.

Sebelumnya Ditjen Bina Konstruksi sudah melatih dan menguji 131 warga binaan yang berada di Lapas Nusa Kambangan dan Cipinang sebagai tukang kayu, batu/beton, dan besi.

“Dari 131 peserta, 10 orang telah langsung diterima bekerja di pembangunan rumah susun di Lapas Nusa Kambangan oleh PT.Brantas Abipraya. Saya berharap perusahaan jasa konstruksi lainnya bisa turut serta dalam memanfaatkan warga binaan sebagai tenaga kerja konstruksi,” kata Syarif.

Dikatakannya, warga binaan yang nantinya memiliki sertifikat akan masuk dalam database sistem informasi konstruksi indonesia dan menjadi bagian dari rantai pasok tenaga kerja konstruksi yang menjadi rujukan perusahaan konstruksi dalam mencari pekerja konstruksi. Selama masa di tahanan, warga binaan yang telah mendapatkan sertifikat diharapkan tetap diberikan ruang praktek seperti membangun prasarana-sarana yang ada di sekitar Lapas.
 
Dirjen Permasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi warga binaan agar lebih siap dan mandiri secara mental, spiritual dan ekonomi untuk kembali hidup baik di tengah masyarakat.

“Saya sudah instruksikan kepada Kepala Lapas agar memanfaatkan skill warga binaan yang sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi konstruksi selama masih di dalam rutan,” kata Sri Puguh Budi Utami.  

Pelaksanaan pelatihan di ikuti oleh 910 warga binaan yang ada di Lapas Medan, Palembang, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Banjar Baru, Makassar, Ambon, Karangasem dan Kupang. Warga binaan yang bisa mengikuti pelatihan ini adalah adalah mereka yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanannya.

Program ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setelah prioritas pembangunan infrastruktur, kini prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).