Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:29 WIB. Startup - Alpha JWC Ventures menginjeksi dana serie A ke startup periklanan digital Target Media Nusantara.
  • 20:26 WIB. Liga 1 - Persija Jakarta 3 vs 0 Persela Lamongan
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

KPK Sebut Ada Pejabat 'Borong' Tiket Asian Games, Terancam Gratifikasi?

Foto Berita KPK Sebut Ada Pejabat 'Borong' Tiket Asian Games, Terancam Gratifikasi?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, tiket Asian Games 2018 banyak diminta oleh para pejabat negara ke INASGOC. Padahal tindakan tersebut masuk dalam gratifikasi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan adanya sejumlah pejabat yang meminta tiket Asian Games 2018 yang termasuk penerimaan gratifikasi. Bahkan ada juga pegawai BUMN yang memborong tiket untuk diberikan ke pejabat.

"Banyak pejabat minta tiket ke panitia dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat," jelasnya di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Meski begitu, dirinya enggan menyebutkan siapa-siapa saja pejabat dan BUMN yang terlibat soal tiket Asian Games 2018 itu. Karenanya, KPK tengah menelusuri informasi tersebut, sebab permintaan semacam itu termasuk gratifikasi.

"Kami sedang dalami," tegasnya.

Sementara itu, Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menjelaskan jika ada pejabat yang menerima tiket menonton pertandingan Asian Games 2018, terkecuali undangan bersifat resmi seperti undangan pembukaan yang sudah dilakukan, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan.

"Sesuai dengan ketentuan di Pasal 16 UU KPK, gratifikasi itut wajib dilaporkan," ujarnya.

Para pejabat negara, tambah Febri, harus bersikap profesional dan menjunjung prinsip-prinsip antikorupsi dengan tidak meminta baik langsung ataupun tidak langsung fasilitas-fasilitas yang dilarang diterima karena jabatannya. Karenanya, ia mengimbau agar melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan dilakukan.

"Kami imbau agar para pejabat segera melaporkan ke direktorat gratifikasi KPK jika telah menerima tiket tersebut," terangnya.

Ia mengatakan, KPK banyak mendapat informasi bawah para penyelenggara negara menerima dan bahkan meminta tiket menonton pertandingan pesta olahraga kepada INASGOC. Padahal, sikap itu tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Selasa, 20/11/2018 17:39 WIB

Kelangkaan Semen Masih Terjadi di Palu

Selasa, 20/11/2018 14:24 WIB

Mitsubishi Akan Copot Carlos Ghosn

Selasa, 20/11/2018 13:49 WIB

Xiaomi Ambil Alih Bisnis Smartphone Meitu

Selasa, 20/11/2018 08:44 WIB

Bos Besar Nissan Ditangkap Otoritas Jepang

Selasa, 20/11/2018 06:27 WIB

Malaysia Jadi Gerbang Masuk Bawang Ilegal

Selasa, 20/11/2018 00:15 WIB

Relaksasi DNI Bakal Gaet Investasi Asing