Dikritik Soal Pertumbuhan Ekonomi, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi santai kritik terhadap pemerintah dari sejumlah fraksi terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan target Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Fraksi Gerindra dan Demokrat saat penyampaian pandangan umum fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (28/8/2018), mengkritik target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RUU APBN 2019 yang hanya 5,3%, padahal dalam RPJMN ekonomi ditargetkan tumbuh 7-8%.

"Kami sampaikan angka di situ yang menunjukkan kondisi riil dan diharapkan itu akan menumbuhkan apa yang disebut kredibilitas dari angka-angka APBN," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, dalam menyusun RUU APBN 2019, pemerintah senantiasa melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan menjadi acuan untuk perhitungan RUU APBN itu sendiri.

"Kami akan lihat dari sisi supply, demand yang berasal dari konsumsi, investasi, ekspor, dan pertumbuhan yang berasal dari government spending," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan di Tanah Air.

"Kami akan menggunakan instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa ditingkatkan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan yang saat ini sudah mencapai tingkat progres yang baik. Itu kami lakukan terus," ujar Sri Mulyani.

Dalam RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3%, lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang mencapai 5,4%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat sepanjang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada 2015, ekonomi tumbuh 4,88%, lalu 2016 tumbuh 5,03%, 2017 tumbuh 5,07%, dan pada semester I 2018 tumbuh 5,17%.

Selain itu, pemerintah akan menjaga APBN 2019 dengan menetapkan target defisit sebesar 1,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit fiskal tahun ini 2,21%.

Untuk menutupi defisit tahun ini, pemerintah mencari alternatif, salah satunya melalui permintaan penawaran terbatas (private placement), sehingga pasar pun yakin dan pemerintah bisa melaksanakan mandat UU APBN dengan baik.

"Kami akan tetap memperhatikan dinamika market. Kalau memang appetite dari market maupun dari private placement cukup bagus dan itu akan dipakai untuk sumber yang mengoptimalkan biaya penerbitan surat utang negara, itu kami lakukan," kata Sri Mulyani.