Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.
  • 17:09 WIB. Minyak - Harga minyak nabati diramalkan naik US$50-US$100 per ton.
  • 17:07 WIB. BTN - BTN mengincar pendanaan sebesar Rp14 triliun tahun ini.
  • 17:06 WIB. BTN - BTN masih belum memerlukan pendanaan dari ekuitas.
  • 16:52 WIB. BNI - BNI menargetkan kredit modal kerja tumbuh 12%-14% tahun ini.
  • 16:51 WIB. BCA - BCA akan memprioritaskan penyaluran kredit kepada nasabah yang memiliki hubungan dengan bank.
  • 16:50 WIB. BCA - BCA yakin kredit modal kerja masih moncer di 2019.
  • 16:49 WIB. BI - BI memprediksi penghimpunan DPK 2019 tidak akan melesat jauh dibandingkan tahun sebelumnya.
  • 16:48 WIB. Fintech - Penyaluran pinjaman fintech lending pada 2018 mencapai Rp22,67 triliun.

Myanmar Tolak Mentah-Mentah Hasil Laporan PBB

Foto Berita Myanmar Tolak Mentah-Mentah Hasil Laporan PBB
Warta Ekonomi.co.id, Yangon -

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar menolak laporan oleh penyelidik PBB yang menyerukan agar jenderal-jenderal papan atas Myanmar dituntut karena genosida, dengan mengatakan masyarakat internasional membuat sebuah "tuduhan palsu".

Komentarnya itu muncul sehari setelah laporan PBB, yang menandai pertama kalinya organisasi itu secara eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida atas tindakan brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu.

"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," Zaw Htay, juru bicara pemerintah utama, mengatakan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di media pemerintah.

Komentarnya itu muncul sehari setelah laporan AS, yang menandai pertama kalinya organisasi itu secara eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida atas tindakan brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu.

"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," Zaw Htay, juru bicara pemerintah utama, mengatakan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di media pemerintah, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (29/8/2018).

Myanmar tidak mengizinkan para peneliti AS masuk ke negara itu, katanya.

"Itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa negara itu memiliki "toleransi nol terhadap pelanggaran hak asasi manusia" dan telah membentuk Komisi Penyelidikan untuk menanggapi "tuduhan palsu" yang dibuat oleh U.N dan "masyarakat internasional lainnya".

Pihak berwenang Myanmar awal tahun ini membentuk panel yang terdiri dari dua anggota lokal dan dua anggota internasional, diplomat Filipina Rosario Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk Amerika Serikat, untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.

Myanmar membantah sebagian besar tuduhan yang dilontarkan oleh berbagai pihak, dan mengatakan militer menanggapi ancaman sah dari militan Rohingya, yang menyerang pos polisi di seluruh negara bagian Rakhine barat.

"Jika ada kasus terhadap hak asasi manusia, berikan saja kami bukti kuat, catatan dan tanggal sehingga kami dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan dan peraturan," ujar Zaw Htay.

Pada hari yang sama ketika PBB merilis laporannya, Facebook menutup akun jenderal angkatan darat Min Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya, dengan menuduh mereka menggunakan platformnya untuk menyebarkan "kebencian dan informasi yang salah".

Dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa (28/8/2018), Zaw Htay mengatakan pemerintah tidak memerintahkan aksi pemblokiran media sosial kepada pejabat tinggi militernya, dan mempertanyakan Facebook tentang tindakan itu, serta mengatakan itu telah menyebabkan "meningkatnya kritik dan ketakutan di antara warga Myanmar".

Pemerintah sipil Myanmar berbagi kekuasaan dengan militer, yang mengontrol kementerian utama termasuk urusan rumah dan imigrasi.

 

 

Tag: Myanmar, Rohingya

Penulis/Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Reuters/Stringer

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56