Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Debat Pilpres - Trafik Telkomsel dan XL melonjak saat debat pilpres perdana.
  • 19:42 WIB. Google - Google akuisisi Divisi Smartwatch Fossil.
  • 19:39 WIB. Apple - iPad murah kabarnya segera rilis.
  • 19:38 WIB. Huawei - Universitas Oxford setop terima dana dari Huawei.
  • 19:36 WIB. Tesla - Susul Proton,  Tesla kena imbas dari Airbag Takata.
  • 19:34 WIB. Ghosn - Pengacara ajukan banding atas penolakan bebas bersyarat Ghosn.
  • 19:32 WIB. Wuling - SUV Wuling Almaz sudah dikenalkan ke kalangan khusus.
  • 19:31 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji aturan penyiaran dan data pribadi rampung di kuarta I 2019.
  • 19:29 WIB. MediaTek - MediaTek bantah kabar akhiri kerja dengan Xiaomi.
  • 18:42 WIB. BPPT - BPPT ingatkan desain teknologi LRT perlu uji coba lapangan. 
  • 18:29 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo akan uji coba 700 Mhz untuk mitigasi bencana alam.
  • 18:27 WIB. Twitter - Twitter catat 1,3 juta cuitan saat Debat Pilpres 2019.
  • 18:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis gim pesaing PUBG dan Fortnite.
  • 18:24 WIB. Asus - Asus tunda penjualan smartphone gaming ROG di Indonesia.
  • 18:23 WIB. Oppo - Oppo R17 pro sudah bisa pakai fitur kamera 3D.

Deloitte: Model Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Makin Berkembang

Foto Berita Deloitte: Model Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Makin Berkembang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Perkembangan model pendanaan public private partnership (KPBU) di bidang infrastruktur di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara terus berkembang dan menjadi perhatian para investor global. Setidaknya, saat ini ada 5 model pendanaan infrastruktur yang sudah dijalankan di Indonesia.

Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects menyatakan model pendanaan yang kerap digunakan adalah gabungan userpaid tarif yang digabungkan pemasukan non tarif, diganjel dengan subsidi pemerintah.

Kedua, VGF atau dana talangan apabila ada risiko politik atau keadaan dimana demand gak mencukupi. Ketiga, availability payment dimana pihak swasta membangun dulu, kemudian pemilik aset (PJPK) mencicil per tahun dalam periode konsesi sesuai dengan availability payment dan apabila syarat minimun terpenuhi.

Keempat, kombinasi dari tiga model tersebut. Lalu kelima, kombinasi semua model tersebut plus APBD. Biasnya model pembiayaan ini lebih kompleks apalagi jika semisal pemda hanya memiliki ketersediaan dana 10% dari total kebutuhan, sektor terkait seperti perhubungan atau KAI hanya memiliki ketersediaan 30% sehingga Kemenkeu harus memasukan porsi pinjaman, lewat pembiayaan non apbn (PINA).

"Dalam penyediaan KPBU, selain proses penyiapan demand dan studi konsep awal yang kuat, harus ada exercise model pembiayaan yang komplek tadi karena pasti investor nanyanya kan itu. Di satu sisi PJPK atau pemilik aset/ proyek harus punya skill melakukan exercise karena memang butuh waktu lama. Study demand misal untuk satu rute bagaimana dan sebagainya, best practice memang dilakukan sekali didepan sehingga nanti investor tinggal lakukan validasi atau kalibrasi," kata dia di Jakarta, Rabu (29/8).

Ditambahkan, Indonesia berkepentingan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur demi mencapai posisi 10 besar ekonomi global pada 2030 mendatang. Seperti diketahui, McKensey menaksir perekonomian Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 pada 2030 mendatang.

Untuk itu, perlu strategi nyata dalam pelaksanaan PPP dibutuhkan untuk negara ini. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung
dengan investasi infrastruktur.

Berkaitan dengan isu strategis infrastruktur di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 akan mempertemukan CEO, CFO, C-levels, walikota dan pejabat pemerintah untuk membahas dan menemukan solusi infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa lebih cepat.

Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada Kamis, 20 September 2018 di Grand Hyatt Jakarta dan membahas isu-isu seperti Isu-isu yang akan dibahas antara lain kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum, perbaikan kapasitas kelembagaan, dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Ditambahkan, ada kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia. Pasalnya berbagai rencana pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, seperti SPAM di Siak, Pekanbaru, Panimbang sudah masuk radar investor dan pemain industri dari berbagai negara, termasuk Amerika latin dan Spanyol.

Dengan adanya forum ini, kebijakan terkait infrastuktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi.

Bernardus menambahkan, dengan lebih dari 2,000 triliun rupiah (US$100-200 miliar) yang dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakandalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan.

"Deloitte Infrastructure and Capital Projects sendiri telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus," tambah dia.

Tag: Deloitte Indonesia

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56