Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:01 WIB. Nasional - MUI: vaksin MR boleh tapi imunisasi hukumnya wajib.
  • 17:00 WIB. Politik - PB NU bilang sebutan ulama tidak sekadar kuasai ilmu.
  • 17:00 WIB. Politik - Bakal calon presiden Prabowo impikan bangun akademi perawat.
  • 17:00 WIB. Nasional - Mendikbud sebut SEAMEO usung tujuh program prioritas pendidikan.
  • 16:59 WIB. DKI Jakarta - Gubernur Anies Baswedan ajak jajarannya terapkan rencana pembangunan.
  • 16:59 WIB. Politik - Langkah TGB mundur dari Demokrat diikuti kakaknya yang Wagub NTB.
  • 16:59 WIB. Nasional - Mensos: Indonesia targetkan tujuh besar prestasi APG.
  • 16:58 WIB. Nasional - Buwas prioritaskan beras OP-Rastra dari dalam negeri.
  • 16:58 WIB. Industri - Menperin sambut target ekspor tekstil US$30 miliar.
  • 16:57 WIB. Politik - Neno Warisman jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga.
  • 16:56 WIB. UMKM - Data BPS: Jumlah UMKM di Indonesia hampir mencapai 60 juta unit.
  • 16:55 WIB. UMKM - Menurut data BPS, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61,41 persen.
  • 16:52 WIB. UMKM - Kemenkominfo ajak pelaku UMKM turut membangun dan menggerakkan usaha e-commerce.
  • 16:43 WIB. KPU - Bacaleg eks koruptor baru diumumkan tiga hari kedepan.
  • 16:43 WIB. KPU - Bacaleg eks koruptor belum dapat ditetapkan.

Deloitte: Model Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Makin Berkembang

Foto Berita Deloitte: Model Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Makin Berkembang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Perkembangan model pendanaan public private partnership (KPBU) di bidang infrastruktur di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara terus berkembang dan menjadi perhatian para investor global. Setidaknya, saat ini ada 5 model pendanaan infrastruktur yang sudah dijalankan di Indonesia.

Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects menyatakan model pendanaan yang kerap digunakan adalah gabungan userpaid tarif yang digabungkan pemasukan non tarif, diganjel dengan subsidi pemerintah.

Kedua, VGF atau dana talangan apabila ada risiko politik atau keadaan dimana demand gak mencukupi. Ketiga, availability payment dimana pihak swasta membangun dulu, kemudian pemilik aset (PJPK) mencicil per tahun dalam periode konsesi sesuai dengan availability payment dan apabila syarat minimun terpenuhi.

Keempat, kombinasi dari tiga model tersebut. Lalu kelima, kombinasi semua model tersebut plus APBD. Biasnya model pembiayaan ini lebih kompleks apalagi jika semisal pemda hanya memiliki ketersediaan dana 10% dari total kebutuhan, sektor terkait seperti perhubungan atau KAI hanya memiliki ketersediaan 30% sehingga Kemenkeu harus memasukan porsi pinjaman, lewat pembiayaan non apbn (PINA).

"Dalam penyediaan KPBU, selain proses penyiapan demand dan studi konsep awal yang kuat, harus ada exercise model pembiayaan yang komplek tadi karena pasti investor nanyanya kan itu. Di satu sisi PJPK atau pemilik aset/ proyek harus punya skill melakukan exercise karena memang butuh waktu lama. Study demand misal untuk satu rute bagaimana dan sebagainya, best practice memang dilakukan sekali didepan sehingga nanti investor tinggal lakukan validasi atau kalibrasi," kata dia di Jakarta, Rabu (29/8).

Ditambahkan, Indonesia berkepentingan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur demi mencapai posisi 10 besar ekonomi global pada 2030 mendatang. Seperti diketahui, McKensey menaksir perekonomian Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 pada 2030 mendatang.

Untuk itu, perlu strategi nyata dalam pelaksanaan PPP dibutuhkan untuk negara ini. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung
dengan investasi infrastruktur.

Berkaitan dengan isu strategis infrastruktur di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 akan mempertemukan CEO, CFO, C-levels, walikota dan pejabat pemerintah untuk membahas dan menemukan solusi infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa lebih cepat.

Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada Kamis, 20 September 2018 di Grand Hyatt Jakarta dan membahas isu-isu seperti Isu-isu yang akan dibahas antara lain kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum, perbaikan kapasitas kelembagaan, dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Ditambahkan, ada kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia. Pasalnya berbagai rencana pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, seperti SPAM di Siak, Pekanbaru, Panimbang sudah masuk radar investor dan pemain industri dari berbagai negara, termasuk Amerika latin dan Spanyol.

Dengan adanya forum ini, kebijakan terkait infrastuktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi.

Bernardus menambahkan, dengan lebih dari 2,000 triliun rupiah (US$100-200 miliar) yang dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakandalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan.

"Deloitte Infrastructure and Capital Projects sendiri telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus," tambah dia.

Tag: Deloitte Indonesia

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00