Anggota DPR Ini Nilai Utang Bebani APBN

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menilai jumlah pembayaran utang, baik pokok maupun bunga yang relatif tinggi, telah membebani APBN.

Ecky Awal Mucharam menginginkan pemerintah menjelaskan kondisi utang secara utuh kepada publik.

"Indonesia jangan sampai terjebak pada jebakan utang, yaitu berutang untuk sekadar membayar cicilan pokok dan bunga utang sebelumnya," kata politikus PKS tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Di tempat terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menginginkan pemerintah menghindari penyakit fiskal, yakni pemborosan anggaran negara.

"Betul-betul penyakit boros anggaran telah merasuk dalam birokrasi," katanya dalam diskusi publik merayakan 23 tahun Indef.

Menurut Didik, salah satu permasalahan fiskal yang dihadapi saat ini adalah pada sisi pendapatan atau penerimaan yang terkendala pengembangan pajak yang tersendat, sedangkan pada sisi belanja negara dinilai terjadi pemborosan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan kemandirian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan semakin mengutamakan dan mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri.

"Prinsip kemandirian APBN tersebut ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/8).