Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. LG - LG G8 ThinQ bakal punya dua layar dan touchless.
  • 20:07 WIB. Asus - Asus rilis ZenBook baru, disebut lebih kecil dari MacBook Air.
  • 20:06 WIB. IMEI - Asosiasi ponsel desak pemerintah segera terapkan regulasi IMEI.
  • 20:05 WIB. Huawei - Smartphone murah Huawei Y7 Pro 2019 masuk pasar Indonesia.
  • 20:04 WIB. Pajak - Menkominfo dan Menkeu mau uji pajak online di Pulau Perbatasan. 
  • 19:37 WIB. Meizu - Meizu garap 3 ponsel Snapdragon 855, salah satunya ponsel gaming.
  • 19:35 WIB. Huawei - Jaksa AS investigasi dugaan Huawei mencuri rahasia dagang.
  • 19:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi rambah ekosistem AIoT.
  • 19:34 WIB. Huawei - Jerman ingin singkirkan Huawei dari proyek jaraingan 5G.
  • 19:33 WIB. Facebook - Facebook bantah main licik dalam 10 Years Challenge.

Diduga Terlibat Pengapalan Batubara, LP2BI Laporkan Dinas Terkait

Foto Berita Diduga Terlibat Pengapalan Batubara, LP2BI Laporkan Dinas Terkait
Warta Ekonomi.co.id, Balikpapan -

Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim bersama 7 surveyor akan dilaporkan ke Polda Kaltim atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan rekomendasi loading batu bara.

Lembaga Pemantau Perizinan Birokrasi Indonesia (LP2BI) selaku pelopor akan mendatangi Polda Kaltim pada Kamis (30/8).

Ketua Umum LP2BI, Naldy Haroen, menjelaskan ada kesepakatan antara oknum Dinas pertambangan Kaltim dengan tujuh surveyor dalam mengeluarkan rekomendasi untuk loading batu bara. Padahal dalam Edaran Dirjen Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1585/04/SDB/2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dengan KSOP dan KUPP (kantor unit penyelenggara pelabuhan)tahun 2016 lalu.

"Surat edaran Dirjen Minerba itu tidak pernah menyebutkan adanya surat rekomendasi dari Dinas ESDM untuk mendapatkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari Surveyor atau pun pengurusan oleh Syahbandar," tandasnya, di Balikpapan, Rabu (29/8/2018).

Lanjutnya, Ia mengatakan adanya kesepakatan yang dibuat oleh Dinas ESDM Kaltim dengan para Surveyor. "Menurut saya, kesepakatan itu bukan produk hukum karena tidak ada satu pun undang-undang atau peraturan yang menyatakan Dinas ESDM membikin kesepakatan itu," lanjutnya.

Selain itu, tambahnya, dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani Dinas ESDM Kaltim dan 7 Surveyor ada poin yang menyatakan bahwa seluruh Surveyor akan mengeluarkan LHV setelah mendapatkan Surat Keterangan dari Dinas ESDM Kaltim  sejak 1 September 2017.

"Ini suatu keanehan dan hanya terjadi di Kaltim. ada di provinsi lain. Jadi sejak itu, seluruh pengusaha yang ingin mengapalkan batubaranya, harus meminta rekomendasi dulu ke Dinas ESDM Kaltim, baru Surveyor menerbitkan LHV. Begitu bunyi dalam kesepakatan itu," bebernya.

Kesepakatan itu menurutnya menyulitkan pihak pengusaha di Kaltim, apalagi mereka yang jauh. Belum lagi pengurusan rekomendasi memerlukan waktu yang tidak cepat. Sehingga cukup merugikan dalam menjalankan roda bisnis mereka karena jika terlambat akan terkena demmurage (biaya kelebihan waktu berlabuh)

"Demmurage tongkang itu sehari bisa Rp25 juta, kalau demmurage kapal (vessel) US$9.000 atau sekitar Rp132 juta per hari. Kalau jadi keterlambatan, barang (batubara) sudah dimuat ke atas kapal. Sementara kapal dan tongkang belum bisa berangkat karena menunggu rekomendasi. Berapa besar risiko yang ditanggung pengusaha," tandasnya.

Kejanggalan itu lah yang ditemukan LP2BI di tengah upaya pemerintah pusat untuk memangkas alur birokrasi perizinan. "Kalau sekarang kan malah diperpanjang oleh Dinas ESDM Kaltim. Kalau dua atau tiga hari saja, pengusaha belum mendapatkan LHV, berapa mereka harus menanggung demmurage. Apalagi kalau sampai satu minggu," ulasnya.

Tag: Batubara

Penulis: Andi Aliev

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14