Portal Berita Ekonomi Jum'at, 16 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:40 WIB. PP - PT PP menunjukkan penurunan harga terbesar secara year to date sebesar 42,99%.
  • 22:38 WIB. BUMN - Data BEI menunjukkan sepanjang 2018 indeks IDX BUMN 20 menurun sebesar 10,98%.
  • 22:33 WIB. Randi Anto - Dirut Jamkrindo, Randi Anto, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Himppara.
  • 22:32 WIB. BUMN - Holding BUMN Sektor Perumahan & Pengembangan Kawasan akan membuat proyek berupa Mega Township.
  • 22:30 WIB. Barata - Barata Indonesia mendapatkan kontrak untuk mengerjakan proyek PLTM Sisira di Parlilitan, Sumut.
  • 22:27 WIB. PLN - PLN menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik proyek PLTA Merangin dengan PT Kerinci Merangin Hidro.
  • 22:25 WIB. BNI - BNI Makassar menyalurkan kredit usaha rakyat Rp650 miliar di Sulawesi Selatan per November 2018.
  • 18:55 WIB. Mandiri - Mandiri mengintegrasikan portal lelangnya dengan portal www.lelang.go.id.
  • 18:55 WIB. PGN - PGN masih menghadapi tekanan harga dan risiko dari kebijakan pemerintah.
  • 18:54 WIB. Garuda - Garuda mengambil-alih pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan NAM Air.
  • 18:54 WIB. PLN - PLN menandatangani PPA PLTA Merangin 350 MW.
  • 18:54 WIB. PLN - PLN area Timika melakukan pemadaman aliran listrik secara total menyusul stok BBM di tangki mesin PLTD sudah habis.

Diduga Terlibat Pengapalan Batubara, LP2BI Laporkan Dinas Terkait

Foto Berita Diduga Terlibat Pengapalan Batubara, LP2BI Laporkan Dinas Terkait
Warta Ekonomi.co.id, Balikpapan -

Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim bersama 7 surveyor akan dilaporkan ke Polda Kaltim atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan rekomendasi loading batu bara.

Lembaga Pemantau Perizinan Birokrasi Indonesia (LP2BI) selaku pelopor akan mendatangi Polda Kaltim pada Kamis (30/8).

Ketua Umum LP2BI, Naldy Haroen, menjelaskan ada kesepakatan antara oknum Dinas pertambangan Kaltim dengan tujuh surveyor dalam mengeluarkan rekomendasi untuk loading batu bara. Padahal dalam Edaran Dirjen Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1585/04/SDB/2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dengan KSOP dan KUPP (kantor unit penyelenggara pelabuhan)tahun 2016 lalu.

"Surat edaran Dirjen Minerba itu tidak pernah menyebutkan adanya surat rekomendasi dari Dinas ESDM untuk mendapatkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari Surveyor atau pun pengurusan oleh Syahbandar," tandasnya, di Balikpapan, Rabu (29/8/2018).

Lanjutnya, Ia mengatakan adanya kesepakatan yang dibuat oleh Dinas ESDM Kaltim dengan para Surveyor. "Menurut saya, kesepakatan itu bukan produk hukum karena tidak ada satu pun undang-undang atau peraturan yang menyatakan Dinas ESDM membikin kesepakatan itu," lanjutnya.

Selain itu, tambahnya, dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani Dinas ESDM Kaltim dan 7 Surveyor ada poin yang menyatakan bahwa seluruh Surveyor akan mengeluarkan LHV setelah mendapatkan Surat Keterangan dari Dinas ESDM Kaltim  sejak 1 September 2017.

"Ini suatu keanehan dan hanya terjadi di Kaltim. ada di provinsi lain. Jadi sejak itu, seluruh pengusaha yang ingin mengapalkan batubaranya, harus meminta rekomendasi dulu ke Dinas ESDM Kaltim, baru Surveyor menerbitkan LHV. Begitu bunyi dalam kesepakatan itu," bebernya.

Kesepakatan itu menurutnya menyulitkan pihak pengusaha di Kaltim, apalagi mereka yang jauh. Belum lagi pengurusan rekomendasi memerlukan waktu yang tidak cepat. Sehingga cukup merugikan dalam menjalankan roda bisnis mereka karena jika terlambat akan terkena demmurage (biaya kelebihan waktu berlabuh)

"Demmurage tongkang itu sehari bisa Rp25 juta, kalau demmurage kapal (vessel) US$9.000 atau sekitar Rp132 juta per hari. Kalau jadi keterlambatan, barang (batubara) sudah dimuat ke atas kapal. Sementara kapal dan tongkang belum bisa berangkat karena menunggu rekomendasi. Berapa besar risiko yang ditanggung pengusaha," tandasnya.

Kejanggalan itu lah yang ditemukan LP2BI di tengah upaya pemerintah pusat untuk memangkas alur birokrasi perizinan. "Kalau sekarang kan malah diperpanjang oleh Dinas ESDM Kaltim. Kalau dua atau tiga hari saja, pengusaha belum mendapatkan LHV, berapa mereka harus menanggung demmurage. Apalagi kalau sampai satu minggu," ulasnya.

Tag: Batubara

Penulis: Andi Aliev

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,955.01 3,915.25
British Pound GBP 1.00 19,289.40 19,089.66
China Yuan CNY 1.00 2,138.29 2,116.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,838.00 14,690.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,791.68 10,682.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,895.12 1,876.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,775.60 10,664.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,807.00 16,637.89
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,538.76 3,499.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,069.67 12,935.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5955.736 97.443 615
2 Agriculture 1423.963 12.836 20
3 Mining 1853.228 -3.981 47
4 Basic Industry and Chemicals 779.183 6.043 71
5 Miscellanous Industry 1415.509 50.792 45
6 Consumer Goods 2347.142 47.921 49
7 Cons., Property & Real Estate 416.915 6.341 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.072 28.920 71
9 Finance 1123.151 17.207 90
10 Trade & Service 806.748 7.155 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,885 2,350 465 24.67
2 KPAS 470 585 115 24.47
3 GIAA 200 238 38 19.00
4 HDTX 166 197 31 18.67
5 RODA 330 390 60 18.18
6 YPAS 595 690 95 15.97
7 GLOB 178 204 26 14.61
8 NUSA 222 254 32 14.41
9 LION 600 680 80 13.33
10 CTTH 98 110 12 12.24
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 300 254 -46 -15.33
2 APEX 1,730 1,520 -210 -12.14
3 LPLI 116 102 -14 -12.07
4 UNIC 3,890 3,520 -370 -9.51
5 PRIM 935 855 -80 -8.56
6 KONI 156 143 -13 -8.33
7 LCKM 326 300 -26 -7.98
8 BMSR 155 144 -11 -7.10
9 ALMI 344 320 -24 -6.98
10 MTSM 136 127 -9 -6.62
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 103 -5 -4.63
2 PTBA 4,880 4,700 -180 -3.69
3 KPAS 470 585 115 24.47
4 DEAL 352 352 0 0.00
5 TKIM 12,325 12,050 -275 -2.23
6 WSKT 1,420 1,500 80 5.63
7 TLKM 3,750 3,910 160 4.27
8 ASII 8,175 8,525 350 4.28
9 BBRI 3,350 3,410 60 1.79
10 SMGR 10,000 10,300 300 3.00