Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:53 WIB. Malaysia - 21 orang tewas karena miras oplosan di Malaysia.
  • 17:52 WIB. Kolera - Zimbabwe butuh Rp525 miliar untuk basmi wabah kolera.
  • 17:51 WIB. Suriah - Hizbullah akan kurangi pasukan di Suriah.
  • 17:50 WIB. World Bank - Bank Dunia: angka kemiskinan global terendah tahun ini.
  • 17:48 WIB. Myanmar - Inggris umumkan dukungan untuk Muslim Rohingya.
  • 17:47 WIB. United States - Satu dari tiga rumah di AS kesulitan bayar listrik.
  • 17:40 WIB. KPU - Selain OSO juga ada Juventus G May yang dicoret dari daftar calon DPD.
  • 17:40 WIB. KPU - OSO belum menyerahkan surat pengunduran diri dari partai Hanura.
  • 17:14 WIB. KPU - Nama Oesman Sapta Ondang dicoret dari daftar calon DPD.
  • 17:13 WIB. Rohingya - Muhammadiyah minta Presiden Jokowi suarakan Rohingya di PBB.
  • 17:12 WIB. Kemiskinan - Bank Dunia: angka kemiskinan global terendah tahun ini.
  • 16:50 WIB. UMKM - KPw BI cabang Gorontalo ajak UMKM menangkan pasar dengan memanfaatkan E-Commerce.
  • 16:46 WIB. Beras - 2,4 juta ton beras di gudang Bulog belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton.
  • 16:45 WIB. Beras - Buwas menyebutkan, saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton.
  • 16:42 WIB. Impor - Menko Perekonomian akan mempertemukan Mendag dengan Dirut Perum Bulog serta Mentan terkait polemik impor beras.

Hindari Persoalan Hukum, BPJS Kesehatan Perpanjang MoU dengan Kejati Sumut

Foto Berita Hindari Persoalan Hukum, BPJS Kesehatan Perpanjang MoU dengan Kejati Sumut
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Sebagai upaya dalam memitigasi dan menyelesaikan persoalan hukum yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan DI Aceh kembali memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. 

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan DI Aceh, Mariamah mengatakan, sebagai institusi penyelenggara jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan, permasalahan bisa saja timbul dari stakeholder JKN seperti mitra kerja, peserta, atau bahkan internal BPJS Kesehatan sendiri. Karena itu, diperlukan bantuan hukum dari pihak yang berkompeten. 

"Kerja sama ini untuk memberikan bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan maupun pemahaman kepada badan usaha maupun masyarakat jangan sampai terjadi penyelewengan terhadap aturan yang ada," katanya, Kamis (30/8/2018).

Menurutnya, kesepakatan ini juga dimaksukan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dalam rangka pemulihan dan penyelematan keuangan, kekayaaan, dan aset milik BPJS Kesehatan serta peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kedua belah pihak melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama, sosialisasi bersama dan lain sebagainya.

"Di samping itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga pemerintah yang selalu berkomitmen mewujudkan sistem good governance yang bersih," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumatera Utara, Bambang Sugeng Rukmono, mengatakan, pihaknya akan membantu dan mendukung penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

"Kami meminta BPJS Kesehatan untuk terus terbuka dan berkoordinasi dengan kami apabila mendapatkan kendala dilapangan, pasti kami bantu dan kita dukung. Jika perlu kami diikutsertakan sejak awal, sehingga kami bisa maksimal membantu dan memberikan arahan dan pendapat sehingga masalah yang akan timbul dikemudian hari bisa diminimalisir," katanya

Bambang menambahkan bahwa kejaksaan dalam fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) nantinya akan memberikan konsultasi, pendampingan, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada BPJS Kesehatan. 

"Termasuk fokus pada kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dan menyampaikan data yang valid serta kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran JKN-KIS," pungkasnya. 

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97