Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Bulog - Bulog berharap pelepasan cadangan beras pemerintah dicarikan saluran baru.
  • 20:31 WIB. AP Kargo - AP Kargo sedang mengalami penurunan volume kargo kelolaan hingga 20% pada Januari 2019.
  • 20:31 WIB. Pelni - Pelni menyediakan layanan Redpack untuk memudahkan penumpang hingga UMKM.
  • 20:31 WIB. BRI -  BRI mengincar dua perusahaan asuransi umum.
  • 20:30 WIB. ANTM - Antam berharap bisa meraih kuota ekspor bijih nikel kadar rendah hingga 5 juta ton per tahun.
  • 20:28 WIB. RAJA - Rukun Raharja memiliki peluang untuk melanjutkan kontrak dengan PLN di 2019.
  • 20:27 WIB. Pindad - Pindad mencapai laba bersih hingga 3 digit sepanjang 2018.
  • 20:27 WIB. Mandiri - Mandiri mampu menjual ST003 sebanyak Rp773 miliar.
  • 20:26 WIB. BTN - BTN meraup Rp80 miliar dari penjualan ST003 dari target Rp75 miliar.
  • 20:19 WIB. BRI - BRI meminta relaksasi aturan BMPK untuk menyalurkan kredit kepada BUMN.
  • 20:02 WIB. BNI - BNI berharap kelonggaran batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kredit infrastruktur.
  • 20:01 WIB. Pelindo II - Pelindo II rencanakan lepas saham Pelabuhan Tanjung Priok ke publik lewat IPO.
  • 19:57 WIB. Pelindo II - Pelindo II catat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:55 WIB. Pelindo II - Saat ini seluruh transaksi di Pelindo II sudah cashless.
  • 19:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II sedang menyiapkan aplikasi digital.

Go-Jek di Sulsel Terancam Dibekukan

Foto Berita Go-Jek di Sulsel Terancam Dibekukan
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Perusahaan aplikator transportasi daring (online) Go-Jek terancam diberikan sanksi pembekuan operasional di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui rekomendasi DPRD setempat bila tidak mematuhi aturan.

"Dari hasil pertemuan rapat dengar pendapat antara pihak pengemudi, perwakilan perusahaan aplikator Go-Jek, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dengan DPRD, pihak aplikator diminta memberikan penjelasan secara transparan pada pertemuan berikutnya, bila tidak kami akan bekukan," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrif di Makassar, Kamis (30/8/2018).

Menurut dia, dari pertemuan tersebut terungkap sejumlah fakta-fakta dugaan pelanggaran, termasuk tuntutan aspirasi para pengemudi Go-Jek, seperti insentif, menangguhkan atau penutupan akun mengemudi, serta perekrutan pengemudi baru, termasuk jumlah mitranya.

Kendati belum ada titik temu dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam tersebut, bahkan dari pihak perwakilan perusahaan aplikator diwakili Stategic Regional Head Go-jek Kalimantan dan Sulawesi, Anandita Dnaatmadja tidak mampu menjelaskan secara detail, maka dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada pekan depan.

"Kami mengagendakan kembali dan meminta bukan perwakilan, tetapi pimpinan atau penentu kebijakan aplikator Go-Jek Indonesia hadir di sini untuk menjelaskan secara transparan, karena ini di wilayah Sulsel harus tunduk dan patuh aturan di sini," tegasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Agustinus Appang didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Ilyas Iskandar, dalam pertemuan itu menyatakan, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan manajemen Go-Jek Indonesia memasukkan daftar pekerja dan jumlah pengemudinya yang beroperasi.

"Kami tidak diberikan data, apalagi jumlah mitranya (driver) dari perusahaan aplikator ini termasuk izin operasinya. Tentunya ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut soal tenaga kerja di wilayah Sulsel," ujarnya menjawab pertanyaan para pengemudi.

Syaharuddin manyatakan, pihaknya meminta agar perusahaan Go-Jek Indonesia pada pertemuan berikutnya membawa bahan-bahan yang diminta, termasuk data jumlah karyawan dan mintra serta izin operasional, baik di Pusat maupun daerah Sulsel.

"Permintaan kami jelas, semua bahan yang diminta harus dilengkapi, serta transparansi intensif yang diterima pengemudi dalam mengumpulkan poin serta apa alasan mereka suspend, itu harus jelas. Karena ini menyangkut pekerjaan dan izin, kami undang kembali Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Kepolisan, dan pihak terkait lain," ujarnya.

Berkaitan dengan persoalan ini, dewan akan mengusulkan pembuatan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) khusus bagi perusahaan transportasi online yang beroperasi di Sulsel guna mengatur transportasi daring maupun konvensional agar seluruh pihak bisa merasakan manfaatkan dari Perda itu.

"Melalui kejadian ini saya mengusulkan agar Pemrov Sulsel mengajukan pembuatan Perda mengatur tentang transportasi online dijalankan aplikator maupun transportasi konvensional agar semua sama-sama untung tidak ada yang dirugikan," katanya.

Sebelumnya, seratusan pengemudi Go-Jek melakukan aksi ke DPRD Sulsel menuntut terkait kebijakan penurunan insentif pada penghasilan poin secara sepihak, menangguhkan ratusan pengemudi, hingga transparansi manajemen serta peningkatan kesejahteraan.

Tag: PT Go-Jek Indonesia

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Reuters/Beawiharta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 1.00 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 1.00 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 100.00 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6512.784 18.117 627
2 Agriculture 1601.214 -11.059 21
3 Mining 1907.000 12.070 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.650 14.153 71
5 Miscellanous Industry 1359.890 0.132 46
6 Consumer Goods 2660.281 3.855 51
7 Cons., Property & Real Estate 458.747 4.624 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.870 -9.689 71
9 Finance 1236.721 2.980 91
10 Trade & Service 825.628 2.708 155
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 75 92 17 22.67
2 PSDN 222 260 38 17.12
3 MPPA 306 356 50 16.34
4 CSAP 520 600 80 15.38
5 NATO 515 590 75 14.56
6 AKSI 352 390 38 10.80
7 TALF 300 332 32 10.67
8 ARTA 890 980 90 10.11
9 INTP 18,000 19,500 1,500 8.33
10 SIPD 955 1,030 75 7.85
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 2,510 1,900 -610 -24.30
2 PUDP 442 356 -86 -19.46
3 SIMA 300 250 -50 -16.67
4 YULE 208 175 -33 -15.87
5 TRIO 250 214 -36 -14.40
6 RELI 236 206 -30 -12.71
7 KONI 438 386 -52 -11.87
8 INCF 360 322 -38 -10.56
9 SMDM 188 170 -18 -9.57
10 CLAY 1,700 1,540 -160 -9.41
No Code Prev Close Change %
1 BMRI 7,200 7,100 -100 -1.39
2 FREN 288 284 -4 -1.39
3 JPFA 2,440 2,310 -130 -5.33
4 ANTM 1,025 1,060 35 3.41
5 BBCA 26,900 27,500 600 2.23
6 LEAD 75 92 17 22.67
7 TLKM 3,920 3,870 -50 -1.28
8 ADRO 1,295 1,345 50 3.86
9 GIAA 474 482 8 1.69
10 BBRI 3,910 3,890 -20 -0.51