Portal Berita Ekonomi Senin, 19 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:10 WIB. KUBe - Pemkab Bangka menyerahkan bantuan alat tangkap serta sarana prasarana penangkapan ikan kepada KUBe.
  • 14:08 WIB. Pasar - Provinsi Lampung diminta oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.
  • 14:07 WIB. Semen - Harga semen di Sigi saat ini Rp70.000/sak.
  • 14:06 WIB. CPO - DPR minta pemerintah menurunkan pungutan ekspor sawit untuk mendongkrak harga TBS dan meningkatkan daya saing ekspor CPO.
  • 13:23 WIB. IHSG - Mengakhiri pedagangan sesi I, IHSG memerah memerah 0,24% di level 5,997.60. 
  • 13:20 WIB. Gerindra - Bisa saja SBY tak perlu turun kampanyekan Prabowo-Sandiaga.
  • 13:20 WIB. Gerindra - Jadwal kampanye SBY bisa dipercepat sebelum Maret 2019.
  • 13:19 WIB. Gerindra - Kampanye SBY di Maret 2019, bukan suatu keterlambatan.
  • 13:17 WIB. Sandiaga - Ibu-ibu Wonosobo ingatkan suaminya berhenti merokok.
  • 13:17 WIB. Sandiaga - Saya ingatkan agar warga Wonosobo rajin berolahraga.
  • 13:17 WIB. Sandiaga - Biaya hidup naik maka belanja bakal berkurang, dan asupan protein anak tak tercukupi.
  • 13:14 WIB. Dahnil Simanjuntak -  Kampanye Prabowo-Sandi bakal berdampak meningkatkan elektabilitas Demokrat.
  • 13:14 WIB. Dahnil Anzar Simanjuntak - Saya yakin ada strategi jitu SBY menangkan Prabowo-Sandi.
  • 13:14 WIB. Dahnil Anzar Simanjuntak - SBY adalah politisi paling sukses sampai hari ini.
  • 13:11 WIB. PA 212 - Sejak dulu tidak ada istilah 'saksi mahkota' seperti yang dituduhkan Kapitra.

Go-Jek di Sulsel Terancam Dibekukan

Foto Berita Go-Jek di Sulsel Terancam Dibekukan
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Perusahaan aplikator transportasi daring (online) Go-Jek terancam diberikan sanksi pembekuan operasional di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui rekomendasi DPRD setempat bila tidak mematuhi aturan.

"Dari hasil pertemuan rapat dengar pendapat antara pihak pengemudi, perwakilan perusahaan aplikator Go-Jek, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dengan DPRD, pihak aplikator diminta memberikan penjelasan secara transparan pada pertemuan berikutnya, bila tidak kami akan bekukan," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrif di Makassar, Kamis (30/8/2018).

Menurut dia, dari pertemuan tersebut terungkap sejumlah fakta-fakta dugaan pelanggaran, termasuk tuntutan aspirasi para pengemudi Go-Jek, seperti insentif, menangguhkan atau penutupan akun mengemudi, serta perekrutan pengemudi baru, termasuk jumlah mitranya.

Kendati belum ada titik temu dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam tersebut, bahkan dari pihak perwakilan perusahaan aplikator diwakili Stategic Regional Head Go-jek Kalimantan dan Sulawesi, Anandita Dnaatmadja tidak mampu menjelaskan secara detail, maka dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada pekan depan.

"Kami mengagendakan kembali dan meminta bukan perwakilan, tetapi pimpinan atau penentu kebijakan aplikator Go-Jek Indonesia hadir di sini untuk menjelaskan secara transparan, karena ini di wilayah Sulsel harus tunduk dan patuh aturan di sini," tegasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Agustinus Appang didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Ilyas Iskandar, dalam pertemuan itu menyatakan, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan manajemen Go-Jek Indonesia memasukkan daftar pekerja dan jumlah pengemudinya yang beroperasi.

"Kami tidak diberikan data, apalagi jumlah mitranya (driver) dari perusahaan aplikator ini termasuk izin operasinya. Tentunya ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut soal tenaga kerja di wilayah Sulsel," ujarnya menjawab pertanyaan para pengemudi.

Syaharuddin manyatakan, pihaknya meminta agar perusahaan Go-Jek Indonesia pada pertemuan berikutnya membawa bahan-bahan yang diminta, termasuk data jumlah karyawan dan mintra serta izin operasional, baik di Pusat maupun daerah Sulsel.

"Permintaan kami jelas, semua bahan yang diminta harus dilengkapi, serta transparansi intensif yang diterima pengemudi dalam mengumpulkan poin serta apa alasan mereka suspend, itu harus jelas. Karena ini menyangkut pekerjaan dan izin, kami undang kembali Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Kepolisan, dan pihak terkait lain," ujarnya.

Berkaitan dengan persoalan ini, dewan akan mengusulkan pembuatan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) khusus bagi perusahaan transportasi online yang beroperasi di Sulsel guna mengatur transportasi daring maupun konvensional agar seluruh pihak bisa merasakan manfaatkan dari Perda itu.

"Melalui kejadian ini saya mengusulkan agar Pemrov Sulsel mengajukan pembuatan Perda mengatur tentang transportasi online dijalankan aplikator maupun transportasi konvensional agar semua sama-sama untung tidak ada yang dirugikan," katanya.

Sebelumnya, seratusan pengemudi Go-Jek melakukan aksi ke DPRD Sulsel menuntut terkait kebijakan penurunan insentif pada penghasilan poin secara sepihak, menangguhkan ratusan pengemudi, hingga transparansi manajemen serta peningkatan kesejahteraan.

Tag: PT Go-Jek Indonesia

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Reuters/Beawiharta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35