Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:05 WIB. BRI - BRI salurkan kredit senilai Rp1,2 triliun kepada PLN.
  • 23:03 WIB. PPRO - PP Properti yakin bukukan marketing sales Rp3,8 triliun tahun ini.
  • 23:01 WIB. WSBP - Waskita Beton memangkas target kontrak baru menjadi Rp6,6 triliun.
  • 22:59 WIB. JSMR - Jasa Marga mendapat fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp1,2 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
  • 22:58 WIB. KAI - KAI disebutkan siap membuka akses skybridge menuju Stasiun Tanah Abang.
  • 22:58 WIB. Pertamina - BBM Satu Harga saat ini hadir di Papua Barat.
  • 22:57 WIB. PTBA - PTBA tertarik untuk mengambil alih wilayah tambang yang saat ini dikelola oleh pemegang PKP2B.
  • 22:54 WIB. PLN - PLN optimistis pendapatan penjualan listrik regional Jawa bagian Barat tahun ini dapat tumbuh 15%.
  • 22:53 WIB. PTBA - PTBA memiliki kelebihan kuota pemenuhan market domestic obligation dan berpotensi melakukan transfer kuota.
  • 22:51 WIB. PGN - PGN mengkalim dapat menyelesaikan pembangunan 4.695 jargas rumah tangga di Tarakan hingga akhir 2018.
  • 22:49 WIB. Jamkrindo - Jamkrindo melakukan pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan UMKM di Yogyakarta.
  • 22:48 WIB. AP I - AP I membuka peluang kerja sama dengan mitra usaha di Bandara Internasional Yogyakarta.
  • 22:46 WIB. Pelindo I - Pelindo I melakukan modernisasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan.

Bamsoet Minta Validasi Data Dulu Sebelum Terapkan Zonasi

Foto Berita Bamsoet Minta Validasi Data Dulu Sebelum Terapkan Zonasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan rencana pemerataan ketersediaan tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia melalui sistem zonasi.

"Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) beserta jajarannya, sebaiknya tidak terburu-buru menerapkan sistem zonasi guru, tapi melakukan pendataan secara valid," kata Bambang Soesatyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, Mendikbud agar memberikan penjelasan mengenai rencana penerapaan sistem zonasi terhadap guru PNS di seluruh Indonesia.

"Jangan terburu-buru menerapkan sistem zonasi, sebelum memiliki data yang valid, ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, Kemendikbud berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan survei ketersediaan dan kebutuhan guru di daerah. Data jumlah dan sebaran guru berikut statusnya tersebut, kata dia, menjadi data base Kamandikbud untuk merumuskan kebijakan.

"Akan lebih baik jika Kemendikbud, melakukan pemetaan guru secara mendalam di setiap daerah untuk memvalidasi jumlah dan sebaran berikut statusnya, sehingga pelaksanaan pendidikan akan berjalan lebih efektif," katanya. Bamsoet juga mendorong Kemendikbud melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem zonasi yang sudah diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), untuk dibandingkan dengan rencana penerapan pemerataan guru.

"Kelemahan yang terjadi pada sistem zonasi PPDB tidak terjadi pada pemerataan guru PNS," katanya.

Bamsoet juga mengingatkan Kemendikbud untuk memperhatikan unsur geografis dan mendorong perbaikan infrastruktur untuk sekolah yang berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), guna mendukung sistem zonasi PPDB dan zonasi guru dapat berjalan baik.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00