Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:52 WIB. Jokowi - Gubernur dan Wagub NTB baru, langsung fokus rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.
  • 14:40 WIB. Anies Baswedan - Pengganti Sandiaga bukan diusul satu partai tapi dua yakni PKS dan Gerindra.
  • 14:32 WIB. Wagub NTB - Mundur dari Partai Demokrat karena mengikuti TGB dan ada hal lain.
  • 14:32 WIB. Wagub NTB - Saya dukung Jokowi dua periode.
  • 14:31 WIB. Wagub NTB - Saya sudah mundur dari Partai Demokrat.
  • 14:06 WIB. Jubir TKN - Prabowo saja tidak mundur dari IPSI dan HKTI.
  • 14:05 WIB. Jubir TKN - Tak ada aturan Ma'ruf harus mundur dari Ketum MUI.
  • 14:02 WIB. PKS - Terpenting ialah nama Koalisi Indonesia Adil Makmur disukai masyarakat dan menang Pilpres.
  • 14:02 WIB. PKS - Penyebutan nama Koalisi Indonesia Adil Makmur sesuai selera.
  • 13:59 WIB. Demokrat - SBY titip salam ke Jokowi, begitupun sebaliknya.
  • 13:18 WIB. Bupati Pesisir Selatan - Pembangunan Jokowi beri dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
  • 13:16 WIB. Politik - Bupati Pesisir Selatan siap dipecat dari PAN karena dukung Jokowi.
  • 13:15 WIB. Bupati Halmahera Selatan - Sejumlah program Jokowi sangan menyebuth desa di seluruh wilayah.
  • 13:14 WIB. Bupati Halmahera Selatan - Saya siap dipecah dari PKS karena dukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 13:12 WIB. Politik - Bupati Halmahera Selatan yang juga kader PKS dukung Jokowi-Ma'ruf.

Kemenhub Bakal Buat Permen Wajib B20

Foto Berita Kemenhub Bakal Buat Permen Wajib B20
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuat peraturan menteri (perman) terkait kewajiban menggunakan biodiesel 20% atau B20 bagi pelaku usaha transportasi.

Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi, Kemenhub, Prasetyo mengatakan, pihaknya perlu membuat aturan lebih detil terkait kewajiban penggunaan B20.

"Saya pikir begitu, kan ini keluarnya Perpres nanti diperlukan lebih detail lagi," katanya di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Dia menilai setiap peraturan yang dibuat sudah melalui proses pembahasan dengan para asosiasi dan pakar di bidangnya, sehingga tidak akan merugikan masyarakat.

"Setiap kali kebijakan dari pemerintah tidak akan merugikan masyarakat apapun itu. Saya pikir semua akan dilibatkan proses ini, kan panjang," katanya.

Ditambah, lanjut dia, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan B20 karena sudah peraturan dari pemerintah.

Mulai 1 September 2018, pemerintah mewajibkan penggunaan B20 untuk semua sektor dalam rangka penghematan devisa.

Mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok Fatty Acid Methyl Esters (FAME) yang bersumber dari Crude Palm Oil (CPO).

Dengan peluncuran perluasan mandatori B20 ke semua sektor, maka sejak 1 September 2018 tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran dan keseluruhannya berganti dengan B20.

Bahan bakar B20 yang merupakan percampuran 80% solar minyak bumi dan 20% biodiesel yang berasal dari minyak sawit.

Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran dan BU BBN tidak dapat memberikan pasokan FAME ke BU BBM akan dikenakan denda Rp6.000 per liter. Produk B0 nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Tag: Biodiesel, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5811.790 -12.467 602
2 Agriculture 1591.302 -14.202 20
3 Mining 1906.982 13.144 46
4 Basic Industry and Chemicals 779.933 -0.140 71
5 Miscellanous Industry 1202.124 8.921 45
6 Consumer Goods 2412.224 -29.669 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.063 -6.294 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.766 15.682 69
9 Finance 1049.012 -2.325 91
10 Trade & Service 813.453 -3.458 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 200 340 140 70.00
2 PANI 108 183 75 69.44
3 SRSN 63 85 22 34.92
4 ABBA 145 195 50 34.48
5 TRIL 57 70 13 22.81
6 VIVA 139 163 24 17.27
7 MGNA 50 57 7 14.00
8 PNSE 765 850 85 11.11
9 MAMI 65 72 7 10.77
10 ALMI 320 350 30 9.38
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 252 189 -63 -25.00
2 COWL 630 515 -115 -18.25
3 GOLD 570 478 -92 -16.14
4 LCGP 140 119 -21 -15.00
5 PKPK 194 169 -25 -12.89
6 MOLI 1,265 1,105 -160 -12.65
7 CANI 204 180 -24 -11.76
8 KIOS 3,170 2,800 -370 -11.67
9 ERTX 140 124 -16 -11.43
10 FAST 1,745 1,555 -190 -10.89
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 216 226 10 4.63
2 ABBA 145 195 50 34.48
3 BBRI 2,970 2,940 -30 -1.01
4 TLKM 3,470 3,570 100 2.88
5 KPIG 740 715 -25 -3.38
6 PTBA 3,930 4,130 200 5.09
7 BBCA 23,925 24,000 75 0.31
8 NUSA 252 189 -63 -25.00
9 PGAS 1,995 2,060 65 3.26
10 BMRI 6,450 6,375 -75 -1.16