Duh! Perekaman KTP Elektronik di Sulsel Masih Rendah

Warta Ekonomi, Makassar -

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, meminta seluruh pihak terkait menggenjot perekaman dan pencetakan KTP elektronik alias e-KTP yang masih terbilang rendah. Padahal, e-KTP akan digunakan warga untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. 

Sumarsono mengakui progres perekaman dan pencetakan e-KTP di Sulsel memang cukup tertinggal bila dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Terdapat beberapa daerah yang realisasinya sangat rendah. Bahkan, secara keseluruhan bisa dibilang Sulsel masuk lima besar nasional yang terendah dalam perekaman dan pencetakan KTP elektronik. 

"Intinya dari segi penanganan perekaman dan pencetakan e-KTP Sulsel termasuk prestasinya kurang menggembirakan. Posisinya berada di rangking lima dari bawah," kata Sumarsono, di Makassar. 

Guna mengatasi persoalan itu, Sumarsono telah menggelar rapat terbatas dengan mengundang perwakilan kepala daerah dari lima kabupaten/kota yang realisasi perekaman e-KTPnya masih rendah. Adapun lima daerah tersebut yakni Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Enrekang. 

Saat ini, realisasi perekaman dan pencetakan KTP elektronik di Sulsel baru berkisar 89,06%. Dari total penduduk provinsi ini yang berstatus wajib KTP sebesar 6,77 juta jiwa, ternyata baru sekitar 6,03 juta jiwa yang sudah melakukan perekaman, termasuk pengambilan data penduduk. Sisanya, masih ada 741.711 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP. 

Lima kabupaten/kota yang diundang untuk mengikuti rapat terbatas, realisasi perekaman dan pencetakan KTP elektroniknya bahkan di bawah angka provinsi. Masing-masing yakni Kota Makassar sebesar 75,86%; Jeneponto (77,43%); Tana Toraja (78,95%); Luwu Utara (81,39%) dan Enrekang (87,22%). 

"Ternyata setelah rapat (terbatas) ada problem pelaporan, laporan dari kabupaten/kota ke provinsi tidak lancar sehingga datanya di provinsi lebih rendah dari data riil di lapangan. Akibatnya ketika dilaporkan lebih rendah dan itu membuat suasana pelaporan harus dibenahi sesegera mungkin," sebutnya. 

Kota Makassar misalnya, Sumarsono menyebut data di lapangan sudah mencapai 87,79%, sementara data di provinsi baru 75,86%. Yang paling parah di Tana Toraja, dimana data provinsi sebesar 78,95%, sementara data di lapangan sudah lebih 90%. Soal data itu, sambung dia, sudah disepakatiuntuk membenahi pelaporan. "Kalau jaringan rusak memakai cara manual," ujarnya. 

Sumarsono juga menyebutkan masih ada penduduk yang telah melakukan perekaman, tapi KTP elektroniknya sampai sekarang belum dicetak. Di antaranya yakni Makassar 15 ribu, Jeneponto 16 ribu, Luwu Utara 7 ribu dan Enrekang 7 ribu. Bahkan, ada keluhan warga yang harus menunggu dua sampai empat bulan untuk pencetakan.

Terkait itu, permasalahan ditengarai terletak pada logistik tinta serta tidak adanya anggaran. Olehnya itu, Sumarsono meminta kabupaten/kota untuk melakukan penganggaran. Pemerintah kabupaten/kota harus lebih mengutamakan perampungan persoalan ini karena berhubungan dengan pelayanan publik. 

"Yang sudah siap cetak untuk segera dicetak. Kalau nggak punya anggaran, siapkan alokasi anggaran. Korbankan anggaran lain yang tidak jelas, yang sifatnya hura-hura dikurangi dan seterusnya. Gunakan untuk kepentingan publik itu lebih penting, itu menjadi prioritas di daerah ini," pungkasnya.