Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Tren saat ini masing-masing timses capres-cawapres saling melaporkan pelanggaran.
  • 17:42 WIB. Said Aqil Siradj - Perda Agama dikeluarkan sesuai dengan konteksnya seperti banyak pelacuran, minuman keras.
  • 17:41 WIB. Said Aqil Siradj - Saya tidak sependapat dengan PSI soal penolakan Perda Agama.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.

Duh! Perekaman KTP Elektronik di Sulsel Masih Rendah

Foto Berita Duh! Perekaman KTP Elektronik di Sulsel Masih Rendah
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, meminta seluruh pihak terkait menggenjot perekaman dan pencetakan KTP elektronik alias e-KTP yang masih terbilang rendah. Padahal, e-KTP akan digunakan warga untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. 

Sumarsono mengakui progres perekaman dan pencetakan e-KTP di Sulsel memang cukup tertinggal bila dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Terdapat beberapa daerah yang realisasinya sangat rendah. Bahkan, secara keseluruhan bisa dibilang Sulsel masuk lima besar nasional yang terendah dalam perekaman dan pencetakan KTP elektronik. 

"Intinya dari segi penanganan perekaman dan pencetakan e-KTP Sulsel termasuk prestasinya kurang menggembirakan. Posisinya berada di rangking lima dari bawah," kata Sumarsono, di Makassar. 

Guna mengatasi persoalan itu, Sumarsono telah menggelar rapat terbatas dengan mengundang perwakilan kepala daerah dari lima kabupaten/kota yang realisasi perekaman e-KTPnya masih rendah. Adapun lima daerah tersebut yakni Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Enrekang. 

Saat ini, realisasi perekaman dan pencetakan KTP elektronik di Sulsel baru berkisar 89,06%. Dari total penduduk provinsi ini yang berstatus wajib KTP sebesar 6,77 juta jiwa, ternyata baru sekitar 6,03 juta jiwa yang sudah melakukan perekaman, termasuk pengambilan data penduduk. Sisanya, masih ada 741.711 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP. 

Lima kabupaten/kota yang diundang untuk mengikuti rapat terbatas, realisasi perekaman dan pencetakan KTP elektroniknya bahkan di bawah angka provinsi. Masing-masing yakni Kota Makassar sebesar 75,86%; Jeneponto (77,43%); Tana Toraja (78,95%); Luwu Utara (81,39%) dan Enrekang (87,22%). 

"Ternyata setelah rapat (terbatas) ada problem pelaporan, laporan dari kabupaten/kota ke provinsi tidak lancar sehingga datanya di provinsi lebih rendah dari data riil di lapangan. Akibatnya ketika dilaporkan lebih rendah dan itu membuat suasana pelaporan harus dibenahi sesegera mungkin," sebutnya. 

Kota Makassar misalnya, Sumarsono menyebut data di lapangan sudah mencapai 87,79%, sementara data di provinsi baru 75,86%. Yang paling parah di Tana Toraja, dimana data provinsi sebesar 78,95%, sementara data di lapangan sudah lebih 90%. Soal data itu, sambung dia, sudah disepakatiuntuk membenahi pelaporan. "Kalau jaringan rusak memakai cara manual," ujarnya. 

Sumarsono juga menyebutkan masih ada penduduk yang telah melakukan perekaman, tapi KTP elektroniknya sampai sekarang belum dicetak. Di antaranya yakni Makassar 15 ribu, Jeneponto 16 ribu, Luwu Utara 7 ribu dan Enrekang 7 ribu. Bahkan, ada keluhan warga yang harus menunggu dua sampai empat bulan untuk pencetakan.

Terkait itu, permasalahan ditengarai terletak pada logistik tinta serta tidak adanya anggaran. Olehnya itu, Sumarsono meminta kabupaten/kota untuk melakukan penganggaran. Pemerintah kabupaten/kota harus lebih mengutamakan perampungan persoalan ini karena berhubungan dengan pelayanan publik. 

"Yang sudah siap cetak untuk segera dicetak. Kalau nggak punya anggaran, siapkan alokasi anggaran. Korbankan anggaran lain yang tidak jelas, yang sifatnya hura-hura dikurangi dan seterusnya. Gunakan untuk kepentingan publik itu lebih penting, itu menjadi prioritas di daerah ini," pungkasnya.

Tag: E-KTP

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35