Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

CIPS Inginkan Kebijakan Pemerintah Dapat Mendorong Kestabilan Harga Pangan

CIPS Inginkan Kebijakan Pemerintah Dapat Mendorong Kestabilan Harga Pangan Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan kebijakan pemerintah dapat mendorong kestabilan harga pangan dalam rangka menjaga inflasi dan daya beli warga.

"Stabilnya harga pangan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah menjaga nilai inflasi," kata Kepala Penelitian CIPS, Hizkia Respatiadi, dalam rilis di Jakarta, Minggu (02/09/2018).

Untuk itu, menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak perlu memandang impor sebagai opsi yang merugikan. Ia berpendapat, impor hanyalah salah satu instrumen untuk menstabilkan harga pangan di dalam negeri.

Dengan masuknya barang dan jasa dari luar negeri, lanjutnya, maka konsumen akan memperoleh harga yang kompetitif dan lebih terjangkau, sehingga membuat daya beli mereka meningkat.

"Untuk Indonesia, meski neraca perdagangan bahan pangannya defisit, PDB-nya justru bertumbuh hingga 5,07 persen. Dengan demikian, semestinya Indonesia tidak perlu terlalu khawatir karena masih mengimpor sebagian besar bahan pangannya," paparnya.

Apalagi, Hizkia mengemukakan bahwa harga pangan yang cenderung lebih stabil dinilai turut andil dalam menurunkan tingkat inflasi selama bulan Ramadan dalam dua tahun terakhir.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengubah paradigma tanam padi sebagai salah satu upaya untuk menyetabilkan harga beras.

"Intinya, kita mengubah paradigma tanam padi. Dulu ada paceklik, kita telusuri masalahnya. Paceklik terjadi pada November-Desember-Januari. Kenapa terjadi paceklik? Karena tiga bulan sebelumnya Juli-Agustus-September tanamnya hanya separuh dari kebutuhan, 500 ribu hektare," kata Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/08/2018).

Lebih lanjut Amran mengatakan paradigma tanam padi diubah melalui manajemen tanam yang baik sehingga bisa menekan kemungkinan ada masa paceklik. Menurut dia, kunci agar tidak paceklik adalah menanam satu juta hektare pada Juli, Agustus, September setiap tahun.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan akan melakukan penetrasi pasar beras guna menjaga stabilisasi harga komoditas tersebut sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat ditemui usai Rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (27/08/2018), Mendag mengatakan penetrasi pasar dengan menggelontorkan beras dari stok Bulog tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, bahkan dimulai hari ini.

"Sekarang kami sudah rakor dan memerintahkan kembali guyur pasar. Bukan operasi pasar tetapi penetrasi pasar," ujarnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: