Kementerian PUPR Mulai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Publik NTB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah memulai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah yang rusak pascagempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan pasar, seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang untuk mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat.

"Kami membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih, seperti untuk kebutuhan pasien ICU. Demikian juga rehab-rekon sekolah dan rumah ibadah telah dimulai. Pelaksanaannya akan dikerjakan BUMN Karya," jelas dia dalam rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Senin (3/9/2018).

Fasilitas publik lain yang mulai diperbaiki adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. Rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik ditargetkan berfungsi pada Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.

Dari hasil identifikasi BNPB dan Kementerian PUPR, sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi yang terdiri 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor. Dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang, dan 67 rusak ringan.

"Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik. Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi," ujar Basuki. 

Perbaikan rumah yang jumlahnya lebih besar ditargetkan selesai 6 bulan dengan pengerjaan oleh masyarakat secara gotong royong. Bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak berat sebesar Rp50 juta, Rp25 juta rumah rusak sedang, dan Rp10 juta rumah rusak ringan. Verifikasi dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian bantuan.

"Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat diajak bekerja, sehingga NTB bisa bangkit. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa," ujarnya. 

Pembangunan rumah tahan gempa dilakukan oleh masyarakat yang dibantu tenaga pendamping yang berasal dari 400 insinyur muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR, dan relawan.

"Sudah 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat. Risha yang dibangun diperuntukan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. Warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang," jelas Basuki. 

Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Basuki, tidak harus Risha, terbuka untuk model rumah tahan gempa lain yang akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR. 

Selain Risha, Kementerian PUPR mengembangkan Rumah Instan Kayu (Rika) dan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspin) yang sudah teruji kekuatannya. Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Bayan, Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan, meski berada tidak jauh dari pusat gempa. 

Diketahui, data sementara jumlah rumah rusak sebanyak 125.741, 32.717 sudah terverifikasi dengan rincian 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang, dan 17.769 unit rusak berat.

Basuki mengatakan, untuk anggaran yang dikeluarkan pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp1,9 triliun, di mana Rp170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR yang digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih, dan sanitasi. Untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR mengajukan usulan Rp529 miliar kepada BNPB. 

“Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB,” kata Menteri Basuki.