Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:10 WIB. Inas Nasrullah - Penurunan harga pangan oleh Prabowo secara tangan besi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Yang ditakuti oleh petani dan peternak, Prabowo dikenal ganas dan telengas.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Cara Prabowo turunkan harga pangan, bakal ada petani dan peternak merugi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Upaya turunkan harga telur hingga beras dalam waktu 100 hari bakal ugal-ugalan.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Pengalaman Sandiaga selama berkampanye bakal dipaparkan pada debat nanti.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga bakal menguasai tema debat ketiga berhadapan Ma'ruf Amin.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga punya pengetahuan cukup soal kehidupan sosial Indonesia.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Persoalan bangsa hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan umum.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Bahasa agama biasanya bicara secara umum hingga level moral, sedang teknis tidak.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Kami tak khawatir sedikitpun untuk debat ketiga, meski Ma'ruf Amin menggunakan ayat Al-Quran.
  • 08:47 WIB. Jokowi - Jika diberikan pada bulan Maret, maka namanya tunjangan Maret.
  • 08:46 WIB. Jokowi - Namanya THR pasti diberi mendekati hari raya.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Harusnya setiap jawaban diberi solusi masuk akal dan data.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Bilang saja tak punya program, seperti disampaikan Prabowo.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Bilang saja tak punya program, seperti disampaikan Prabowo.

Loloskan Bekas Napi Koruptor, Bawaslu Bawa-bawa UUD 1945

Foto Berita Loloskan Bekas Napi Koruptor, Bawaslu Bawa-bawa UUD 1945
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan diloloskannya mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon legislatif didasarkan pada UUD 1945 dan UU no 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

"Putusan kita jelas landasannya UUD, UU no 7/2017 tentang Pemilu dan empat keputusan MK yang menyatakan kebolehan (mantan napi) untuk maju," kata Bagja di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Ia beralasan kalau Bawaslu sejak awal telah mengingatkan PKPU Nomor 20/2018 yang melarang pengajuan calon legislatif mantan narapidana korupsi bertabrakan dengan UU Pemilu. Dijelaskannya bahwa dalam UU pemilu pasal 182 huruf g telah dijelaskan, mantan narapidana dibolehkan untuk ikut serta sebagai peserta pemilu selama memberikan informasi sejujurnya kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dihukum.

"Kami sudah wanti-wanti di awal, bahwa ini terjadi tabrakan hukum antara UU Nomor 7 dan PKPU Nomor 20, ini ada dalam kaidah hukum ketentuan hukum yang lebih tinggi meniadakan ketentuan yang dibawahnya kalau bertentangan, kita dihadapkan situasi yang seperti itu kita pilih UU atau PKPU. Milih UU disalahkan sama teman-teman KPU, milih PKPU disalahkan UU sama MK. Akhirnya kita pilih UU yang lebih tinggi dan itu logis," katanya.

Sementara itu, jumlah bakal calon legislatif dari mantan napi kasus korupsi di daerah yang diputuskan Bawaslu di daerah lolos dalam daftar calon legislatif sementara (DCS) terus bertambah. Hingga Senin (3/9), setidaknya 12 bakal calon legislatif mantan napi kasus korupsi telah diputuskan lolos (memenuhi syarat) oleh Bawaslu di daerah.

Tag: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93