Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:37 WIB. BRIS - BRI Syariah mengincar peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM dengan menggandeng kaum milenial.
  • 21:22 WIB. Pelindo - Sub-Holding Peralatan Pelindo Incorporated kini terbentuk.
  • 22:36 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membangun fasilitas HASANAH Spot di Pasar Modern Bintaro.
  • 22:36 WIB. PLN - PLN siap memasok kebutuhan listrik untuk mendukung pengembangan budidaya udang di dalam negeri.
  • 22:22 WIB. PHE - PHE melaksanakan penandatanganan KBH atas WK Maratua, Kaltim.
  • 22:22 WIB. WSKT - Waskita Karya berencana menerbitkan obligasi tahun ini.
  • 22:21 WIB. WSBP - Februari 2019, utang Waskita Beton Precast turun menjadi Rp4,7 triliun.
  • 22:21 WIB. Migas - Repsol membuka peluang untuk mengintegrasikan fasilitas yang ada di WK Sakakemang dan South Sakakemang.
  • 22:21 WIB. BNI - BNI meluncurkan fitur pengajuan KPR secara online yang ditujukan untuk kalangan milenial.
  • 22:20 WIB. BNI - BNI mengakui transaksi kartu kredit terdongkrak transaksi travel.
  • 22:20 WIB. PNM - PNM menargetkan laba bersih tahun ini tembus Rp126 miliar.
  • 22:17 WIB. Pertamina - Pertamina siap meladeni tantangan dari pendatang baru PT AKR Corporindo.
  • 21:46 WIB. Pertamina - Pertamina siap menyambut masuknya badan usaha ataupun swasta dalam bisnis avtur.

KPK Akui Masih Hitung Kerugian Negara Akibat PNS Korupsi

Foto Berita KPK Akui Masih Hitung Kerugian Negara Akibat PNS Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan kerugian negara akibat gaji aparatur sipil negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi masih dihitung.

"Teman-teman masih menghitung itu. Belum tahu, belum tahu (jumlahnya)," kata Agus usai menghadiri pelantikan sembilan Gubernur/Wakil Gubernur oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Menurut Agus, penghentian gaji yang telah terpidana perkara korupsi ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri.

KPK telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat ASN aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. Sebanyak 2.357 data PNS itu pun telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara.

"Untuk pemblokiran berdampak pada proses kepegawaiannya, seperti kenaikan pangkat, promosi, dan mutasi menjadi terhenti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Namun, kata dia, pembayaran gaji tidak dapat dihentikan sampai adanya keputusan pemberhentian PNS tersebut.

"Oleh karena itu, seharusnya para PPK harus segera menindaklanjuti pemblokiran ini dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Kami minta para PPK tidak bersikap toleran atau kompromi dengan pelaku korupsi," ujar Febri.

Sebelumnya, BKN menemukan sejumlah 2.674 PNS terpidana korupsi dengan perincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS "Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang diperoleh," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

Tag: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,780.63 3,741.87
British Pound GBP 1.00 18,315.27 18,130.41
China Yuan CNY 1.00 2,095.36 2,074.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,177.00 14,035.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.64 10,040.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.54 1,788.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,463.50 10,352.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,046.95 15,884.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.02 3,440.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.38 12,696.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62