Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. LG - LG G8 ThinQ bakal punya dua layar dan touchless.
  • 20:07 WIB. Asus - Asus rilis ZenBook baru, disebut lebih kecil dari MacBook Air.
  • 20:06 WIB. IMEI - Asosiasi ponsel desak pemerintah segera terapkan regulasi IMEI.
  • 20:05 WIB. Huawei - Smartphone murah Huawei Y7 Pro 2019 masuk pasar Indonesia.
  • 20:04 WIB. Pajak - Menkominfo dan Menkeu mau uji pajak online di Pulau Perbatasan. 
  • 19:37 WIB. Meizu - Meizu garap 3 ponsel Snapdragon 855, salah satunya ponsel gaming.
  • 19:35 WIB. Huawei - Jaksa AS investigasi dugaan Huawei mencuri rahasia dagang.
  • 19:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi rambah ekosistem AIoT.
  • 19:34 WIB. Huawei - Jerman ingin singkirkan Huawei dari proyek jaraingan 5G.
  • 19:33 WIB. Facebook - Facebook bantah main licik dalam 10 Years Challenge.
  • 14:11 WIB. SKK - SKK Migas genjot empat proyek strategis di 2019.

Terbukti Sekongkol, KPPU Putuskan Pelanggaran pada Tiga Pengusaha di Sumut

Foto Berita Terbukti Sekongkol, KPPU Putuskan Pelanggaran pada Tiga Pengusaha di Sumut
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tiga pengusaha melakukan pelanggaran dan satu pokja yang terbukti sekongkol terkait pengadaan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan nilai HPS Rp29,973 Miliar.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Komisi, Kodrat Wibowo beranggotakan Harry Agustanto dan Yudi Hidayat dalam Sidang Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Selasa (4/9).

"Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan, Majelis Komisi menilai tindakan tiga pengusaha yang terlibat dalam proses tender tersebut memenuhi unsur persekongkolan. Ini merupakan perkara pertama yang diputuskan dari kami yakni komisioner periode ke 4 yang baru untuk tahun 2017 -2023. Kami melihat banyak kasus di Medan dengan mayoritas berupa perkara tender," katanya, Rabu (5/9/2018).

Dikatakannya, bahwa ada yang dilaporkan maupun yang diajukan sebagai inisiatif KPD pada KPPU Pusat. Ada lima perusahaan yang terlapor dalam kasus ini namun 2 di antaranya memiliki kuat bukti dan pihaknya menilai 2 perusahaan ini tidak bersalah yakni PT Lince Romauli Raya selaku terlapor I dan PT Arnas Putra Utama selaku terlapor II.

"Adapun pihak yang menjadi terlapor selanjutnya yang diputuskan terbukti secara sah melanggar Undang-Undang dalam perkara ini adalah PT Gayotama Leopropita selaku terlapor III, PT Multhi Bangun Cipta Persada selaku terlapor IV, PT Matahari Abdya selaku terlapor V, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 selaku terlapor VI," ujarnya.

Selain menindak tiga perusahaan ini dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan satu pengusaha terlapor VII Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS, Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015.

"Dalam sidang ini para terlapor juga dihukum agar membayar denda masing-masing terlapor III membayar denda sebesar Rp1,5 Miliar, terlapor IV membayar denda Rp1,7 Miliar, terlapor V membayar denda sebesar Rp1,1 Miliar yang harus disetor ke kas negara," katanya.

Sidang majelis komisi juga melarang PT Multhi Bangun Cipta Persada dan PT Matahari Abdya untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan para terlapor setelah melakukan pembayaran denda.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14