Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:29 WIB. IMF - Christine Lagarde mundur sebagai Managing Director IMF.
  • 00:10 WIB. Kelaparan - PBB: Jumlah orang kelaparan naik menjadi 820 juta pada tahun 2018.
  • 23:48 WIB. Gizi - PBB: Satu dari 9 orang kurang nutrisi, terutama di Asia.
  • 23:31 WIB. Nestle - Nestle SA menciptakan coklat baru tanpa gula tambahan, yakni pakai bahan biji coklat.
  • 23:21 WIB. Pileg - Prabowo digugat kader Gerindra, Mulan Jameela dkk.
  • 22:58 WIB. Goldman Sachs - Goldman Sachs Group Inc mengumumkan profit kuartal II, lebih baik dari ekspektasi.
  • 22:49 WIB. Amazon - Prime Day shopping milik Amazon menghasilkan penjualan yang tinggi dari para retailer.
  • 22:37 WIB. Korupsi - Setya Novanto kembali menjalani masa tahanan di LP Sukamiskin.
  • 22:22 WIB. Oil - Brent crude futures  were up 9 cents at $66.57 a barrel by 1333 GMT. 
  • 22:21 WIB. Oil - West Texas Intermediate crude futures rose by 13 cents to $59.71 a barrel. 
  • 22:12 WIB. Inggris - Sport Direct menunda pengumuman laporan keuangan, saham turun 16%.

Izin Penuh Bisa Jadi Ganjalan Bank Gandeng Fintech

Izin Penuh Bisa Jadi Ganjalan Bank Gandeng Fintech - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kerja sama antara perbankan dan fintech dalam bentuk channeling memang berjalan belakangan ini. Fintech dalam beberapa kesempatan kerap menjadi perpanjanagan tangan perbankan untuk menggapai pasar kredit mikro.

Namun, kerja sama saling menguntungkan ini masih belum sepenuhnya mantap berjalan. Salah satu pertimbangan kuat perbankan untuk bisa berkolaborasi dengan penyelenggara fintech menyangkut aspek legal, yakni izin penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai saat ini, baru satu perushaan fintech yang mengantongi izin penuh OJK.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, aspek legal berupa izin penuh untuk suatu penyelenggara fintech menjadi catatan pengawas perbankan demi memitigasi risiko. Menurutnya, kehati-hatian terhadap izin ini menjadi penting, mengingat industri fintech sendiri baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga rekam jejaknya masih minim.

"Perbankan akan lebih mudah memberikan kerja sama kalau izin penuh fintech sudah diperoleh. Karena itu, salah satu aspek pengurangan risiko, yakni aspek legal," ucapnya kepada wartawan, Kamis (6/9/2018).

Legalitas yang jelas dari otoritas dinilainya menjadi aspek utama, selain aspek lain yang menjadi pertimbangan perbankan bekerja sama dengan fintech, yakni aspek komersial, prospek, hingga rekam jejak.

"Kan bisa saja seperti kemarin, sudah terdaftar tahu-tahunya status terdaftarnya batal, bahkan dicabut oleh OJK. Itu akan jadi kendala bank kalau mau bekerja sama dengan mereka dalam bentuk apa pun. Jadi, perlu kehati-hatian dari manajemen risiko bank tersebut," tuturnya.

Terbaru, pada 2 September, OJK kembali mencabut status terdaftar untuk lima penyelenggara fintech. Mereka adalah Tunaiku, Dynamic Credit, Relasi, Karapoto, dan Pinjamwiwin. Pencabutan dilakukan karena kelima penyelenggara fintech tersebut ketahuan mengganti jajaran pemegang sahamnya tanpa seizin otoritas.

Untuk diketahui, per Agustus 2018, jumlah penyelenggara fintech terdaftar OJK tercatat sebanyak 61 perusahaan. Namun, baru satu di antaranya yang memperoleh izin penuh, yakni Danamas.

David mengakui, pencabutan izin lima penyelenggara fintech tersebut akan menambah kehati-hatian perbankan dalam bekerja sama dengan fintech. Padahal, kerja sama perbankan dan fintech bisa menjadi simbiosis mutualisme karena perbankan terkadang membutuhkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan fintech.

"Ada beberapa segmen pasar yang sulit dipenetrasi oleh bank. Itu bisa dengan mudah dilakukan via fintech," ujar David.

Ia memaparkan, kerja sama yang bisa dilakukan perbankan dengan fintech sebenarnya bisa dalam tiga bentuk. Tidak hanya channeling dalam penyaluran dana, tapi kolaborasi juga bisa dilakukan dengan penanaman modal oleh perbankan, hingga pemberian utang kepada fintech.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi sempat menyatakan, perizinan memang sulit diperoleh untuk membuat iklim usaha fintech yang seimbang. Menurutnya, hak dan kewajiban penyelenggara fintech dengan status terdaftar maupun berizin tidaklah berbeda, kecuali dalam hal pencabutan izin.

Dikatakannya, OJK memiliki kewenangan untuk segera mencabut tanda terdaftar penyelenggara fintech yang melanggar aturan tanpa terlebih dahulu memberi peringatan tertulis. Hak pencabutan status terdaftar atas dasar pertimbangan OJK ini bahkan tertuang dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016.

Namun, jika perusahaan fintech sudah menyandang status berizin penuh, tak semudah itu OJK bisa melakukan pencabutan izin.

"Bisa kami lakukan pencabutan izin. Tetapi ketika kami mencabut izin karena ini izin permanen, implikasi hukumnya jauh lebih luas," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Untungnya, menurut Direktur Amartha Mikro Fintek Aria Widyanto, status izin penuh oleh OJK yang belum diperoleh perusahaannya tidak benar-benar membuat mereka kehilangan peluang bekerja sama dengan perbankan.

Sejauh ini, Amartha mampu menjalin kerja sama dengan 20 BPR hingga kolaborasi dengan Bank Mandiri untuk menyalurkan dana dengan plafon Rp50-100 miliar hingga kuartal I-2019.

"Amartha sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, dan tidak ada concern tersebut," ucapnya, Selasa (4/9).

Hanya saja berdasarkan pengalamannya, Aria mengakui, upayanya meggandeng perbankan kerap terhadang regulasi yang belum spesifik tentang channeling perbankan ini. Alhasil, pengawas perbankan kerap ragu untuk menjalin kerja sama channeling dengan fintech.

"Mungkin dari para pengawas perbankannya itu belum terlalu well informed. Belum ada mekanisme yang formal dari OJK," tuturnya.

Amartha sendiri merupakan penyelenggara fintech yang masih berstatus terdaftar di OJK. Fintech ini masih menunggu pemberian status izin penuh yang seharusnya sudah di tangan sejak Mei 2018 karena status terdaftarnya dimulai dari Mei 2017.

"Kami sudah memasukkan semua dokumen, ada grace period dari OJK karena kan PR-nya bukan hanya di kami, tapi di OJK-nya sendiri untuk menganalisis dokumen dan macam-macam," ungkapnya.

Mesk izin penuh dianggap sebagai suatu pertimbangan bank berkerja sama dengan fintech, Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman meyakini bisnis fintech akan tetap berjalan, sekalipun penyelenggara baru berstatus terdaftar.

Pasalnya, ia yakin tidak ada perbedaan hak dan kewajiban terkait dua status yang berbeda tersebut. Hal ini juga tidak akan berpengaruh ke upaya fintech mendapatkan lender dari badan maupun perbankan.

"Setahu saya tidak ada (perbedaan) karena ketika sudah terdaftar, dia sudah dapat melakukan kegiatannya sama seperti yang memiliki izin secara penuh. Terdaftar itu kan hanya beda di status waktunya," ujarnya, beberapa hari lalu. 

Tag: Financial Technology (Fintech), Perbankan

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,731.60 3,694.08
British Pound GBP 1.00 17,510.54 17,333.99
China Yuan CNY 1.00 2,036.82 2,016.45
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,995.00 13,855.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,844.08 9,742.84
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.14 1,771.15
Dolar Singapura SGD 1.00 10,318.51 10,213.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,758.37 15,599.34
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,406.77 3,369.41
Yen Jepang JPY 100.00 12,961.93 12,829.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6401.880 -16.354 652
2 Agriculture 1362.219 -4.003 21
3 Mining 1640.104 10.372 49
4 Basic Industry and Chemicals 800.486 -7.349 72
5 Miscellanous Industry 1307.736 2.373 49
6 Consumer Goods 2348.869 1.590 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.094 -3.438 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1236.698 -3.730 74
9 Finance 1326.712 -5.432 91
10 Trade & Service 817.840 -0.912 163
No Code Prev Close Change %
1 BLUE 625 780 155 24.80
2 TRIO 342 426 84 24.56
3 ENVY 885 1,065 180 20.34
4 TMAS 875 1,005 130 14.86
5 GSMF 99 112 13 13.13
6 CINT 268 300 32 11.94
7 TFCO 540 600 60 11.11
8 PALM 234 258 24 10.26
9 IPOL 98 107 9 9.18
10 IBFN 232 252 20 8.62
No Code Prev Close Change %
1 POSA 428 322 -106 -24.77
2 SSTM 525 400 -125 -23.81
3 CSAP 595 520 -75 -12.61
4 BEEF 270 242 -28 -10.37
5 BIPI 58 52 -6 -10.34
6 WICO 600 545 -55 -9.17
7 SMMA 9,975 9,175 -800 -8.02
8 NICK 268 248 -20 -7.46
9 JAWA 121 112 -9 -7.44
10 APLI 100 93 -7 -7.00
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 340 340 0 0.00
2 IPTV 242 246 4 1.65
3 MNCN 1,450 1,445 -5 -0.34
4 TINS 1,025 1,080 55 5.37
5 ANTM 880 895 15 1.70
6 BIPI 58 52 -6 -10.34
7 TLKM 4,280 4,240 -40 -0.93
8 APLN 242 228 -14 -5.79
9 ENVY 885 1,065 180 20.34
10 MYOR 2,220 2,140 -80 -3.60

Recommended Reading