Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:28 WIB. ACES - Per Februari 2019, Ace Hardware miliki 178 gerai di Indonesia. 
  • 16:26 WIB. Gerai - Ace Hardware resmikan gerai baru di Mall Botania, Batam. 
  • 16:23 WIB. Akuisisi - Ophir dan Medco Energi sepakat patok harga penawaran sebesar 55 pence per saham. 
  • 16:22 WIB. Ophir - Harga akuisisi Ophir oleh Medco Energi dapat protes dari investor asal London. 
  • 16:21 WIB. Obligasi - Fifastra akan terbitkan obligasi senilai Rp2,36 triliun. 
  • 16:02 WIB. IHSG - Tutup pekan ini, IHSG memerah 0,56% ke level 6.501,38. 
  • 14:53 WIB. OJK - OJK dorong BPR penuhi modal inti minimum sesuai dengan peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015.
  • 14:52 WIB. Timah - Pemerintah Republik Federal Jerman tanam sawit di lahan bekas penambangan biji timah di Babel.
  • 14:51 WIB. ESDM - Wamen ESDM meresmikan penerangan jalan umum tenaga surya di Universitas Andalas.
  • 14:50 WIB. Datascrip - PT Datascrip buka gerai ke-20 Canon Image Square di Kota Semarang.
  • 14:49 WIB. Pangan - Kab.Empat Lawang akan dijadikan sentra pangan terutama beras.
  • 14:48 WIB. Kopra - Harga kopra di Ambon Rp4.300/kg.
  • 14:47 WIB. Cengkih - Harga cengkih di Ambon bertahan Rp87.000/kg.
  • 14:46 WIB. Pariwisata - Kabupaten Kupang alokasikan Rp50 miliar untuk pembangunan sektor pariwisata.
  • 14:45 WIB. Padi - Solok targetkan produksi 17.000 ton padi.

Izin Penuh Bisa Jadi Ganjalan Bank Gandeng Fintech

Foto Berita Izin Penuh Bisa Jadi Ganjalan Bank Gandeng Fintech
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kerja sama antara perbankan dan fintech dalam bentuk channeling memang berjalan belakangan ini. Fintech dalam beberapa kesempatan kerap menjadi perpanjanagan tangan perbankan untuk menggapai pasar kredit mikro.

Namun, kerja sama saling menguntungkan ini masih belum sepenuhnya mantap berjalan. Salah satu pertimbangan kuat perbankan untuk bisa berkolaborasi dengan penyelenggara fintech menyangkut aspek legal, yakni izin penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai saat ini, baru satu perushaan fintech yang mengantongi izin penuh OJK.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, aspek legal berupa izin penuh untuk suatu penyelenggara fintech menjadi catatan pengawas perbankan demi memitigasi risiko. Menurutnya, kehati-hatian terhadap izin ini menjadi penting, mengingat industri fintech sendiri baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga rekam jejaknya masih minim.

"Perbankan akan lebih mudah memberikan kerja sama kalau izin penuh fintech sudah diperoleh. Karena itu, salah satu aspek pengurangan risiko, yakni aspek legal," ucapnya kepada wartawan, Kamis (6/9/2018).

Legalitas yang jelas dari otoritas dinilainya menjadi aspek utama, selain aspek lain yang menjadi pertimbangan perbankan bekerja sama dengan fintech, yakni aspek komersial, prospek, hingga rekam jejak.

"Kan bisa saja seperti kemarin, sudah terdaftar tahu-tahunya status terdaftarnya batal, bahkan dicabut oleh OJK. Itu akan jadi kendala bank kalau mau bekerja sama dengan mereka dalam bentuk apa pun. Jadi, perlu kehati-hatian dari manajemen risiko bank tersebut," tuturnya.

Terbaru, pada 2 September, OJK kembali mencabut status terdaftar untuk lima penyelenggara fintech. Mereka adalah Tunaiku, Dynamic Credit, Relasi, Karapoto, dan Pinjamwiwin. Pencabutan dilakukan karena kelima penyelenggara fintech tersebut ketahuan mengganti jajaran pemegang sahamnya tanpa seizin otoritas.

Untuk diketahui, per Agustus 2018, jumlah penyelenggara fintech terdaftar OJK tercatat sebanyak 61 perusahaan. Namun, baru satu di antaranya yang memperoleh izin penuh, yakni Danamas.

David mengakui, pencabutan izin lima penyelenggara fintech tersebut akan menambah kehati-hatian perbankan dalam bekerja sama dengan fintech. Padahal, kerja sama perbankan dan fintech bisa menjadi simbiosis mutualisme karena perbankan terkadang membutuhkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan fintech.

"Ada beberapa segmen pasar yang sulit dipenetrasi oleh bank. Itu bisa dengan mudah dilakukan via fintech," ujar David.

Ia memaparkan, kerja sama yang bisa dilakukan perbankan dengan fintech sebenarnya bisa dalam tiga bentuk. Tidak hanya channeling dalam penyaluran dana, tapi kolaborasi juga bisa dilakukan dengan penanaman modal oleh perbankan, hingga pemberian utang kepada fintech.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi sempat menyatakan, perizinan memang sulit diperoleh untuk membuat iklim usaha fintech yang seimbang. Menurutnya, hak dan kewajiban penyelenggara fintech dengan status terdaftar maupun berizin tidaklah berbeda, kecuali dalam hal pencabutan izin.

Dikatakannya, OJK memiliki kewenangan untuk segera mencabut tanda terdaftar penyelenggara fintech yang melanggar aturan tanpa terlebih dahulu memberi peringatan tertulis. Hak pencabutan status terdaftar atas dasar pertimbangan OJK ini bahkan tertuang dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016.

Namun, jika perusahaan fintech sudah menyandang status berizin penuh, tak semudah itu OJK bisa melakukan pencabutan izin.

"Bisa kami lakukan pencabutan izin. Tetapi ketika kami mencabut izin karena ini izin permanen, implikasi hukumnya jauh lebih luas," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Untungnya, menurut Direktur Amartha Mikro Fintek Aria Widyanto, status izin penuh oleh OJK yang belum diperoleh perusahaannya tidak benar-benar membuat mereka kehilangan peluang bekerja sama dengan perbankan.

Sejauh ini, Amartha mampu menjalin kerja sama dengan 20 BPR hingga kolaborasi dengan Bank Mandiri untuk menyalurkan dana dengan plafon Rp50-100 miliar hingga kuartal I-2019.

"Amartha sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, dan tidak ada concern tersebut," ucapnya, Selasa (4/9).

Hanya saja berdasarkan pengalamannya, Aria mengakui, upayanya meggandeng perbankan kerap terhadang regulasi yang belum spesifik tentang channeling perbankan ini. Alhasil, pengawas perbankan kerap ragu untuk menjalin kerja sama channeling dengan fintech.

"Mungkin dari para pengawas perbankannya itu belum terlalu well informed. Belum ada mekanisme yang formal dari OJK," tuturnya.

Amartha sendiri merupakan penyelenggara fintech yang masih berstatus terdaftar di OJK. Fintech ini masih menunggu pemberian status izin penuh yang seharusnya sudah di tangan sejak Mei 2018 karena status terdaftarnya dimulai dari Mei 2017.

"Kami sudah memasukkan semua dokumen, ada grace period dari OJK karena kan PR-nya bukan hanya di kami, tapi di OJK-nya sendiri untuk menganalisis dokumen dan macam-macam," ungkapnya.

Mesk izin penuh dianggap sebagai suatu pertimbangan bank berkerja sama dengan fintech, Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman meyakini bisnis fintech akan tetap berjalan, sekalipun penyelenggara baru berstatus terdaftar.

Pasalnya, ia yakin tidak ada perbedaan hak dan kewajiban terkait dua status yang berbeda tersebut. Hal ini juga tidak akan berpengaruh ke upaya fintech mendapatkan lender dari badan maupun perbankan.

"Setahu saya tidak ada (perbedaan) karena ketika sudah terdaftar, dia sudah dapat melakukan kegiatannya sama seperti yang memiliki izin secara penuh. Terdaftar itu kan hanya beda di status waktunya," ujarnya, beberapa hari lalu. 

Tag: Financial Technology (FinTech), Perbankan

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93