Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:40 WIB. BNI - BNI menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan selama perhelatan Asian Para Games.
  • 12:25 WIB. BTN -┬áPer Agustus 2018, Bank BTN sudah merealisasikan KPR Subsidi sebanyak 128.218.
  • 12:11 WIB. BTN - BTN bersinergi dengan PT Adhi Karya untuk menggarap sejumlah proyek TOD bertajuk LRT City.
  • 12:07 WIB. BTN - BTN membuka sinergi dengan PT PP Properti Tbk yang akan menggarap TOD Stasiun Juanda dan TOD Stasiun Tanah Abang.
  • 12:06 WIB. BTN - BTN membidik proyek TOD Perumnas di Pondok Cina dan stasiun Bogor.
  • 12:05 WIB. BTN - BTN memberikan kredit konstruksi dan KPA untuk proyek TOD milik Perumnas Setelah TOD di Tanjung Barat.
  • 12:04 WIB. Askrindo - Askrindo memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada 1.000 bikers pada kegiatan Bali Bike Festival IV-2018.
  • 12:03 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga menyebutkan titik pemeliharaan tol Jagorawi berada di antara Km 12+900 s.d Km 9+000 pada lajur 1 arah Jakarta.
  • 12:02 WIB. Jasa Marga - Pekerjaan rekonstruksi perkerasan dilakukan di ruas Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta mulai Senin (24/9/2018) Desember 2018.
  • 12:01 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga akan melakukan pekerjaan pemeliharaan tol Jagorawi.
  • 11:59 WIB. Jasindo - Jasindo bekerja sama dengan Kementan biayai program kemitraan peternak sapi perah.
  • 11:56 WIB. BUMN - Kementan mendorong BUMN untuk teribat dalam pengembangan usaha peternakan sapi perah.
  • 11:53 WIB. AP I - AP I akan memindahkan 30% penerbangan domestik dari Bandara Adisutjipto ke Bandara NYIA.

Izin Penuh Bisa Jadi Ganjalan Bank Gandeng Fintech

Foto Berita Izin Penuh Bisa Jadi Ganjalan Bank Gandeng Fintech
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kerja sama antara perbankan dan fintech dalam bentuk channeling memang berjalan belakangan ini. Fintech dalam beberapa kesempatan kerap menjadi perpanjanagan tangan perbankan untuk menggapai pasar kredit mikro.

Namun, kerja sama saling menguntungkan ini masih belum sepenuhnya mantap berjalan. Salah satu pertimbangan kuat perbankan untuk bisa berkolaborasi dengan penyelenggara fintech menyangkut aspek legal, yakni izin penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai saat ini, baru satu perushaan fintech yang mengantongi izin penuh OJK.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, aspek legal berupa izin penuh untuk suatu penyelenggara fintech menjadi catatan pengawas perbankan demi memitigasi risiko. Menurutnya, kehati-hatian terhadap izin ini menjadi penting, mengingat industri fintech sendiri baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga rekam jejaknya masih minim.

"Perbankan akan lebih mudah memberikan kerja sama kalau izin penuh fintech sudah diperoleh. Karena itu, salah satu aspek pengurangan risiko, yakni aspek legal," ucapnya kepada wartawan, Kamis (6/9/2018).

Legalitas yang jelas dari otoritas dinilainya menjadi aspek utama, selain aspek lain yang menjadi pertimbangan perbankan bekerja sama dengan fintech, yakni aspek komersial, prospek, hingga rekam jejak.

"Kan bisa saja seperti kemarin, sudah terdaftar tahu-tahunya status terdaftarnya batal, bahkan dicabut oleh OJK. Itu akan jadi kendala bank kalau mau bekerja sama dengan mereka dalam bentuk apa pun. Jadi, perlu kehati-hatian dari manajemen risiko bank tersebut," tuturnya.

Terbaru, pada 2 September, OJK kembali mencabut status terdaftar untuk lima penyelenggara fintech. Mereka adalah Tunaiku, Dynamic Credit, Relasi, Karapoto, dan Pinjamwiwin. Pencabutan dilakukan karena kelima penyelenggara fintech tersebut ketahuan mengganti jajaran pemegang sahamnya tanpa seizin otoritas.

Untuk diketahui, per Agustus 2018, jumlah penyelenggara fintech terdaftar OJK tercatat sebanyak 61 perusahaan. Namun, baru satu di antaranya yang memperoleh izin penuh, yakni Danamas.

David mengakui, pencabutan izin lima penyelenggara fintech tersebut akan menambah kehati-hatian perbankan dalam bekerja sama dengan fintech. Padahal, kerja sama perbankan dan fintech bisa menjadi simbiosis mutualisme karena perbankan terkadang membutuhkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan fintech.

"Ada beberapa segmen pasar yang sulit dipenetrasi oleh bank. Itu bisa dengan mudah dilakukan via fintech," ujar David.

Ia memaparkan, kerja sama yang bisa dilakukan perbankan dengan fintech sebenarnya bisa dalam tiga bentuk. Tidak hanya channeling dalam penyaluran dana, tapi kolaborasi juga bisa dilakukan dengan penanaman modal oleh perbankan, hingga pemberian utang kepada fintech.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi sempat menyatakan, perizinan memang sulit diperoleh untuk membuat iklim usaha fintech yang seimbang. Menurutnya, hak dan kewajiban penyelenggara fintech dengan status terdaftar maupun berizin tidaklah berbeda, kecuali dalam hal pencabutan izin.

Dikatakannya, OJK memiliki kewenangan untuk segera mencabut tanda terdaftar penyelenggara fintech yang melanggar aturan tanpa terlebih dahulu memberi peringatan tertulis. Hak pencabutan status terdaftar atas dasar pertimbangan OJK ini bahkan tertuang dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016.

Namun, jika perusahaan fintech sudah menyandang status berizin penuh, tak semudah itu OJK bisa melakukan pencabutan izin.

"Bisa kami lakukan pencabutan izin. Tetapi ketika kami mencabut izin karena ini izin permanen, implikasi hukumnya jauh lebih luas," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Untungnya, menurut Direktur Amartha Mikro Fintek Aria Widyanto, status izin penuh oleh OJK yang belum diperoleh perusahaannya tidak benar-benar membuat mereka kehilangan peluang bekerja sama dengan perbankan.

Sejauh ini, Amartha mampu menjalin kerja sama dengan 20 BPR hingga kolaborasi dengan Bank Mandiri untuk menyalurkan dana dengan plafon Rp50-100 miliar hingga kuartal I-2019.

"Amartha sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, dan tidak ada concern tersebut," ucapnya, Selasa (4/9).

Hanya saja berdasarkan pengalamannya, Aria mengakui, upayanya meggandeng perbankan kerap terhadang regulasi yang belum spesifik tentang channeling perbankan ini. Alhasil, pengawas perbankan kerap ragu untuk menjalin kerja sama channeling dengan fintech.

"Mungkin dari para pengawas perbankannya itu belum terlalu well informed. Belum ada mekanisme yang formal dari OJK," tuturnya.

Amartha sendiri merupakan penyelenggara fintech yang masih berstatus terdaftar di OJK. Fintech ini masih menunggu pemberian status izin penuh yang seharusnya sudah di tangan sejak Mei 2018 karena status terdaftarnya dimulai dari Mei 2017.

"Kami sudah memasukkan semua dokumen, ada grace period dari OJK karena kan PR-nya bukan hanya di kami, tapi di OJK-nya sendiri untuk menganalisis dokumen dan macam-macam," ungkapnya.

Mesk izin penuh dianggap sebagai suatu pertimbangan bank berkerja sama dengan fintech, Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman meyakini bisnis fintech akan tetap berjalan, sekalipun penyelenggara baru berstatus terdaftar.

Pasalnya, ia yakin tidak ada perbedaan hak dan kewajiban terkait dua status yang berbeda tersebut. Hal ini juga tidak akan berpengaruh ke upaya fintech mendapatkan lender dari badan maupun perbankan.

"Setahu saya tidak ada (perbedaan) karena ketika sudah terdaftar, dia sudah dapat melakukan kegiatannya sama seperti yang memiliki izin secara penuh. Terdaftar itu kan hanya beda di status waktunya," ujarnya, beberapa hari lalu. 

Tag: Financial Technology (FinTech), Perbankan

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22

Recommended Reading