Temui KPK, Mensos Baru Mau Berguru Soal Keuangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Sosial Agus Gumiwang menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi mengenai cara pengelolaan keuangan.

"Saya sebagai Menteri Sosial yang baru ingin melakukan silaturahim dengan KPK. Kami berinisiatif kepada pimpinan KPK untuk berkonsultasi bagaimana cara mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Agus Gumiwan di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Agus dilantik Presiden Joko Widodo pada 24 Agustus 2018 menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di Provinsi Riau.

"Saya dipesankan oleh bapak Presiden agar mengelola Kementerian Sosial dengan baik, bebas korupsi dan kita semua tahu bahwa anggaran yang dimiliki khususnya untuk tahun depan yang dianggarkan kepada Kementerian Sosial itu jumlahnya sangat besar.Ooleh sebab itu, diperlukan adanya 'good governence' dalam Kementerian Sosial," tambah Agus.

Agus berharap agar "courtesy call" dengan pimpinan KPK itu dapat membantu agar anggaran Kementerian Sosial dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak.

"Mensos akan ditemui pimpinan dan jajaran untuk berdiskusi secara umum termasuk pencegahan korupsi apa saja yang bisa dilakukan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Agus Gumiwang adalah politikus yang berasal dari partai yang sama dengan Idrus Marham.

Tersangka lain dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani sudah mengembalikan uang Rp500 juta pada 30 Agustus 2018. Eni juga beberapa kali mengatakan penerimaan uang itu terkait dengan dana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar sebesar Rp2 miliar.

Agus Gumiwang adalah ketua panitia (organizing committee) dalam munaslub Golkar pada Desember 2017 yang mengukuhkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2017-2019.

Airlangga menggantikan Setya Novanto yang saat ini mendekam di lapas Sukamiskin Bandung karena divonis 15 tahun penjara dalam perkara korupsi KTP elektronik.