Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Tren saat ini masing-masing timses capres-cawapres saling melaporkan pelanggaran.
  • 17:42 WIB. Said Aqil Siradj - Perda Agama dikeluarkan sesuai dengan konteksnya seperti banyak pelacuran, minuman keras.
  • 17:41 WIB. Said Aqil Siradj - Saya tidak sependapat dengan PSI soal penolakan Perda Agama.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.

Apindo Perkuat Dukungan Pemerintah Revisi RUU SDA

Foto Berita Apindo Perkuat Dukungan Pemerintah Revisi RUU SDA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dalam diskusi kebijakan publik yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama seluruh Ketua Asosiai yang hadir bersepakat mendukung niat Pemerintah dan DPR dalam menerbitkan UU baru pengganti UU No 11 tahun 1974 tentang pengairan yang berlaku saat ini. UU baru diperlukan guna mengatur pengelolaan SDA agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, keseimbangan ekologis/lingkungan hidup dan menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Direktur Eksekutir APINDO, Danang Girindrawardana menyatakan, adanya tiga hal strategis yang berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia, dan ini harus benar-benar dipertimbangkan secara serius. Pertama, arah tujuan RUU SDA dinilai mencari pemasukan bagi negara atau mau mengatur kelancaran investasi yang berimbang bagi kebutuhan masyarakat, karena terdapat pasal-pasal pungutan terhadap dunia usaha dalam bentuk bank garansi dan kompensasi untuk konservasi SDA minimal 10 % dari laba usaha (Pasal 47 RUU SDA).

Kedua, arah RUU SDA ini belum memiliki orientasi perbedaan yang jelas tentang kewajiban negara dalam menyediakan air bersih dan air minum bagi masyarakat dan sekaligus kewajiban negara dalam membangun perekonomian yang memajukan masyarakat dunia usaha. (Pasal 46 RUU SDA).
Ketiga, arah RUU SDA ini tidak mengedepankan perlindungan sumber air (Penjelasan Pasal 63 huruf f).
Keempat, arah RUU ini mengatur bahwa swasta apapun jenis industrinya, akan menjadi prioritas terendah untuk mendapatkan ijin pemanfaatan sumber daya air (Pasal 46, ayat 1 dan Pasal 49, ayat 3 RUU SDA).
Perkuat Kewenangan Negara

Menurut Fary, dalam pembahasan bersama pemerintah, pihaknya selalu menegaskan bahwa RUU sumber daya air akan memperkuat kewenangan negara atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air. 
Pasal 33 UUD 1945 sudah secara jelas mengatur itu. Negara mesti terlibat dalam urusan-urusan vital ini. Tak boleh alpa mengurus air  agar rakyat tak terus merana.

"Pada kesempatan ini, selaku Ketua Komisi V DPR RI, saya bersama Menteri PUPR melakukan penandatanganan mekanisme dan jadwal pembahasan RUU tentang sumber daya air,"imbuhnya.

Fary mengatakan, RUU ini adalah inisiatif DPR yang akan memberikan jaminan hak rakyat atas air, tidak hanya berdasarkan kualitas tetapi juga kuantitas. Karenanya, pengelolaan atau pengusahaan sumber daya air akan mengutamakan BUMN atau BUMD. Apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, baru diberikan kesempatan kepada pihak swasta.

"Sebagai wakil rakyat, kami akan membahas RUU ini secara serius, cepat dan tuntas mengingat substansi RUU ini adalah memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air, agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat," jelas Farry.

Sedangkan skema swastanisasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU sumber daya air yang baru dengan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.

Tag: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35