Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:43 WIB. Sony - Tahun depan, Sony hentikan produksi PS Vita di Jepang.
  • 05:15 WIB. Uber - Uber dalam pembicaraan untuk membeli perusahaan pengiriman makanan Deliveroo.
  • 05:15 WIB. Cybercrime - Gedung Putih berjanji untuk meningkatkan serangan cyber pada peretas.
  • 05:14 WIB. Emas - Emas menyentuh level tertinggi 1 Minggu karena meredanya kekhawatiran perdagangan.
  • 05:13 WIB. Eropa - Pasar Eropa naik pada penutupan karena kekhawatiran atas efek friksi perdagangan berkurang.
  • 05:12 WIB. Asia - Pasar Asia bervariasi karena investor bereaksi terhadap ketegangan perdagangan AS-China yang meningkat.
  • 05:12 WIB. Afghanistan - Afghanistan siap negosiasi langsung tanpa prasyarat dengan Taliban.
  • 05:11 WIB. Alibaba - Jack Ma mengatakan dia tidak akan pernah kembali untuk memimpin Alibaba.
  • 05:11 WIB. Minyak - Minyak mentah AS turun 32 sen, menetap di $70,80 per barel, setelah peringatan Twitter Trump ke OPEC.
  • 05:10 WIB. the Dow - Dow rally lebih dari 250 poin ke rekor penutupan pertama sejak Januari.
  • 05:06 WIB. Teheran - Iran menolak tawaran perundingan AS.
  • 23:35 WIB. Israel - Iran minta PBB awasi kegiatan nuklir Israel.
  • 23:31 WIB. Najib Razak - Dikenakan 21 dakwaan, Najib Razak bersikukuh yakin bersih.
  • 23:24 WIB. Jepang - Shinzo Abe akan jadi pemimpin Jepang terlama di zaman modern.
  • 23:18 WIB. Spanyol - Donald Trump minta Spanyol bangun tembok halangi imigran.

Apindo Perkuat Dukungan Pemerintah Revisi RUU SDA

Foto Berita Apindo Perkuat Dukungan Pemerintah Revisi RUU SDA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dalam diskusi kebijakan publik yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama seluruh Ketua Asosiai yang hadir bersepakat mendukung niat Pemerintah dan DPR dalam menerbitkan UU baru pengganti UU No 11 tahun 1974 tentang pengairan yang berlaku saat ini. UU baru diperlukan guna mengatur pengelolaan SDA agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, keseimbangan ekologis/lingkungan hidup dan menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Direktur Eksekutir APINDO, Danang Girindrawardana menyatakan, adanya tiga hal strategis yang berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia, dan ini harus benar-benar dipertimbangkan secara serius. Pertama, arah tujuan RUU SDA dinilai mencari pemasukan bagi negara atau mau mengatur kelancaran investasi yang berimbang bagi kebutuhan masyarakat, karena terdapat pasal-pasal pungutan terhadap dunia usaha dalam bentuk bank garansi dan kompensasi untuk konservasi SDA minimal 10 % dari laba usaha (Pasal 47 RUU SDA).

Kedua, arah RUU SDA ini belum memiliki orientasi perbedaan yang jelas tentang kewajiban negara dalam menyediakan air bersih dan air minum bagi masyarakat dan sekaligus kewajiban negara dalam membangun perekonomian yang memajukan masyarakat dunia usaha. (Pasal 46 RUU SDA).
Ketiga, arah RUU SDA ini tidak mengedepankan perlindungan sumber air (Penjelasan Pasal 63 huruf f).
Keempat, arah RUU ini mengatur bahwa swasta apapun jenis industrinya, akan menjadi prioritas terendah untuk mendapatkan ijin pemanfaatan sumber daya air (Pasal 46, ayat 1 dan Pasal 49, ayat 3 RUU SDA).
Perkuat Kewenangan Negara

Menurut Fary, dalam pembahasan bersama pemerintah, pihaknya selalu menegaskan bahwa RUU sumber daya air akan memperkuat kewenangan negara atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air. 
Pasal 33 UUD 1945 sudah secara jelas mengatur itu. Negara mesti terlibat dalam urusan-urusan vital ini. Tak boleh alpa mengurus air  agar rakyat tak terus merana.

"Pada kesempatan ini, selaku Ketua Komisi V DPR RI, saya bersama Menteri PUPR melakukan penandatanganan mekanisme dan jadwal pembahasan RUU tentang sumber daya air,"imbuhnya.

Fary mengatakan, RUU ini adalah inisiatif DPR yang akan memberikan jaminan hak rakyat atas air, tidak hanya berdasarkan kualitas tetapi juga kuantitas. Karenanya, pengelolaan atau pengusahaan sumber daya air akan mengutamakan BUMN atau BUMD. Apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, baru diberikan kesempatan kepada pihak swasta.

"Sebagai wakil rakyat, kami akan membahas RUU ini secara serius, cepat dan tuntas mengingat substansi RUU ini adalah memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air, agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat," jelas Farry.

Sedangkan skema swastanisasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU sumber daya air yang baru dengan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.

Tag: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97