Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:20 WIB. Narasi TV - Narasi TV jalin kerja sama strategis dengan GDP dan Go-Jek.
  • 06:01 WIB. XL - XL resmikan X-Camp, laboratorium IoT terlengkap di Indonesia.
  • 05:56 WIB. SMS - Pemerintah sedang siapkan prosedur pemblokiran SMS spam.
  • 05:55 WIB. Tiongkok - Tiongkok rekrut 31 anak jenius untuk kembangkan senjata berbasis AI.
  • 05:52 WIB. Twitter - Twitter bakal kedatangan fitur edit cuitan.
  • 05:51 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ancam cabut izin First Media dan Bolt pada 17 November.
  • 05:49 WIB. DNS - Aplikasi DNS Cloudflare kini tersedia di Android dan iOS.
  • 22:43 WIB. Jiwasraya - OJK menegaskan hingga saat ini Jiwasraya belum memiliki investor baru.

Tekan Defisit Transaksi Berjalan, Pemerintah Harus Segera Sesuaikan Pajak Impor

Foto Berita Tekan Defisit Transaksi Berjalan, Pemerintah Harus Segera Sesuaikan Pajak Impor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Suasana dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI Jakarta, Rabu (5/9), tampak berbeda dengan rapat kerja yang selama ini dilakukan antara lembaga legislatif dengan mitra kerja terkait.

Rapat kerja ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas pergerakan rupiah yang cenderung mengalami perlemahan dan sempat mengkhawatirkan karena mendekati batas psikologis Rp15.000 per dolar AS.

Rasa khawatir muncul, karena kondisi perlemahan rupiah ini mirip pergerakan rupiah ketika terjadi krisis finansial pada 1998, meski situasi fundamental ekonomi saat ini lebih baik dari dua dekade lalu.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi XI DPR Johny G Plate meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi kondisi perlemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS, karena bisa membuat kepercayaan terhadap perekonomian semakin menurun.

Ia mengatakan depresiasi mata uang ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, namun juga di banyak negara, salah satunya karena faktor normalisasi kebijakan moneter The Federal Reserves (Bank Sentral AS).

Johny menyakini pemerintah tidak tinggal diam dengan kondisi ini dan meminta pihak oposisi untuk ikut memberikan rasa optimistis agar rupiah tidak makin terpuruk serta kembali stabil sesuai fundamental.

"Kita harus solid dan memberikan optimisme, karena memang faktanya makro ekonomi fundamental kita kuat. Ini adalah tantangan bersama, karena dialami oleh semua negara," kata anggota fraksi partai Nasdem ini.

Di luar dugaan, imbauan Johny tersebut juga disetujui oleh partai oposisi yaitu PKS dan Gerindra, yang selama ini vokal terhadap kebijakan pemerintah, agar semua pihak bersatu untuk memikirkan "kepentingan bangsa".

Tidak ada drama di Senayan kali ini, karena para legislator juga meyakini perlemahan rupiah tidak berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi dan perlu dicari solusinya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan sentimen global akibat normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS maupun gonjang-ganjing di Argentina maupun Turki menjadi penyebab melemahnya rupiah.

Namun, kondisi ini diperparah oleh buruknya defisit neraca transaksi berjalan, karena perlambatan kinerja di sektor ekspor maupun tingginya impor bahan baku maupun bahan konsumsi yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur.

"Kalau kita tidak seburuk itu, tekanannya sama saja dampaknya ke negara-negara sekitar kita. Tapi tekanan ke kita lebih berat dibandingkan Thailand dan Malaysia," ujarnya.

Saat ini, hingga akhir semester I tahun 2018, neraca transaksi berjalan Indonesia masih tercatat defisit sebesar 2,7 persen terhadap PDB, padahal Thailand tercatat surplus 8,4 persen terhadap PDB dan Malaysia tercatat surplus 2 persen terhadap PDB.

Tekan impor

Untuk itu, pemerintah berupaya menekan defisit transaksi berjalan dengan memperbaiki izin berusaha melalui sistem pelayanan terpadu (OSS) guna mendorong investasi berbasis ekspor maupun subtitusi impor.

Kemudian, pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar biodiesel (B20), untuk menekan impor migas, terutama solar, yang selama ini rutin menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan.

Kebijakan terbaru pemerintah adalah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif terutama barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik.

Rinciannya adalah 210 komoditas mengalami kenaikan tarif PPh pasal 22 dari 7,5 persen menjadi 10 persen, yang diantaranya termasuk mobil CBU maupun motor besar.

Sebanyak 218 komoditas mengalami kenaikan tarif PPh pasal 22 dari 2,5 persen menjadi 10 persen, yang di antaranya merupakan barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi dalam negeri.

Beberapa barang tersebut seperti barang elektronik mencakup dispenser air, pendingin ruangan, lampu maupun barang sehar-hari seperti sabun, sampo, kosmetik serta peralatan masak.

Kemudian, sebanyak 719 komoditas mengalami kenaikan tarif pasal 22 dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen, yang seluruhnya mencakup barang konsumsi seperti keramik, ban, peralatan audio visual dan produk tekstil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penarikan tarif PPh impor merupakan strategi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta pengusaha dalam negeri melihat kebijakan penyesuaian tarif PPh impor sebagai kesempatan untuk memajukan kinerja dalam negeri.

"Kami berharap masyarakat memahami bahwa pemerintah di satu sisi ingin cepat dan di sisi lain selektif karena situasinya tidak biasa, dan kami lakukan tindakan yang dalam situasi biasa tidak dilakukan," katanya.

Sri Mulyani mengharapkan defisit neraca transaksi berjalan yang membaik bisa menjadi instrumen untuk stabilisasi kurs rupiah yang masih rentan terdampak oleh tekanan global.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengharapkan pengaruh kebijakan ini mulai terlihat pada laporan neraca perdagangan September yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Oktober mendatang.

"Jadi nanti Oktober sudah mulai kelihatan. Saya harap nanti Agustus yang akan diumumkan September itu lebih baik, terutama untuk golongan nonmigas," ujar Enggar.

Ia juga menyakini kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui kenaikan tarif PPh impor tidak berdampak besar pada inflasi, karena barang tersebut masih memiliki substitusi di dalam negeri.

Dampak penyesuaian tarif

Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro mengatakan kebijakan ini memiliki dampak positif kepada industri lokal, terutama produk elektronik, yang selama ini masih kesulitan bersaing dengan produk impor.

Untuk itu, kebijakan kenaikan tarif PPh impor ini bisa menekan defisit transaksi berjalan yang pada akhir 2018 diproyeksikan mencapai 26 miliar dolar AS atau 2,8 persen terhadap PDB.

"Kebijakan ini bisa menekan nilai impor barang konsumsi kurang lebih sebesar 500 juta dolar AS per tahun yang dapat memberikan dampak kepada defisit neraca transaksi berjalan secara keseluruhan," katanya.

Sedangkan, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengingatkan agar pembatasan impor barang konsumsi jangan sampai menjadi bumerang untuk pemerintah.

Untuk itu, ia meminta, ketika impor barang konsumsi mengalami pembatasan, industri segera menyiapkan barang subtitusi impor, agar harga-harga tidak mengalami kenaikan dan menyebabkan terjadinya inflasi.

"Dengan berkurangnya impor, bukan hanya akan mengurangi suplai, tetapi juga akan mendistorsi kompetisi di pasar," kata Hizkia.

Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah mengharapkan adanya efek positif yang bisa memberikan dampak terhadap stabilisasi rupiah agar mata uang kembali bergerak sesuai fundamental.

Namun, kebijakan untuk membenahi neraca transaksi berjalan ini tidak bisa memberikan dampak dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk beradaptasi.

Untuk itu, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS hingga akhir tahun.

Hal tersebut sangat diperlukan mengingat normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS masih dapat terjadi hingga 2019 dan kondisi politik semakin memanas jelang pelaksanaan pemilihan umum.*

Tag: Impor, Ekonomi Indonesia

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: REUTERS/Edgar Su

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.56 3,951.00
British Pound GBP 1.00 19,257.62 19,065.73
China Yuan CNY 1.00 2,149.82 2,128.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,969.00 14,821.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.73 10,642.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.02 1,892.05
Dolar Singapura SGD 1.00 10,824.35 10,713.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,814.68 16,646.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,569.15 3,530.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,166.51 13,032.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33