Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:22 WIB. Beras - Disperindag Babel: stok beras mencapai 4.505 ton dan harga bertahan normal Rp12.000 per kilogram.
  • 13:20 WIB. Sembako - Disperindag Babel: kita pastikan stok cukup dan harga normal menjelang dan setelah natal dan tahun baru.
  • 13:19 WIB. Sembako - Stok sembilan bahan pokok di Provinsi Babel mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut Natal dan Tahun Baru.
  • 13:15 WIB. CPO - Harga tandan buah segar kelapa sawit yang biasanya mencapai Rp1.500 per kilogram, kini anjlok menjadi Rp500/Kg.
  • 13:15 WIB. CPO - Kadin Kotim prihatin dengan kondisi anjloknya harga sawit karena berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani.
  • 13:13 WIB. CPO - Kadin Kotim dorong pemkab setempat untuk membangun pabrik CPO.
  • 13:12 WIB. Beras - Ada 70 persen masyarakat Indonesia menengah ke bawah yang mengonsumsi beras premium, kata Ketua DPR.
  • 13:10 WIB. Beras - Ketua DPR: fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras medium harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog.
  • 13:08 WIB. Beras - Pemerintah diharapkan dapat menghentikan laju kenaikan komoditas beras premium.
  • 13:06 WIB. Beras - Ketua DPR RI meminta pemerintah benar-benar memastikan ketersediaan beras premium di berbagai daerah.
  • 13:05 WIB. Buleleng - Tiga kelompok tani manggis dari Kab.Buleleng, Bali, menerima sertifikat registrasi kebun dari Pemprov Bali.
  • 13:03 WIB. Diskop-UM - Penghargaan Sertifikasi NIK diberikan guna menertibkan administrasi badan hukum koperasi.
  • 13:01 WIB. Diskop-UM - Diskop-UM Situbondo meraih penghargaan Sertifikasi Nomor Induk Koperasi.
  • 10:51 WIB. Suspensi - Mulai hari ini, perdagangan saham PT Transcoal Pacifik (TCIP) dihentikan sementara waktu. 
  • 10:39 WIB. Bursa - Saham SURE dan DIGI kembali diperdagangkan kembali mulai hari ini.

Jokowi Teken Perpres Tata Pakaian Acara Kenegaraan

Foto Berita Jokowi Teken Perpres Tata Pakaian Acara Kenegaraan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Keterangan Sekretariat Kabinet melalui laman resminya, Minggu, menyebutkan penerbitan Perpres itu didasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) dan pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani perpres tersebut pada 21 Agustus 2018 dan telah diundangkan pada 23 Agustus 2018.

Disebutkan dalam perpres itu, Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden serta pejabat negara atau undangan lainnya.

Sedangkan Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah serta undangan yang lain.

"Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera," bunyi pasal 2 ayat (2,3) perpres itu.

Jenis Pakaian pada Acara Kenegaraan, menurut perpres ini, terdiri atas: a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; dan d. pakaian nasional. Sedangkan untuk pakaian pada Acara Resmi selain jenis pakaian di atas, juga dapat berupa pakaian sipil harian (PSH) atau seragam resmi.

Menurut perpres itu, PSL untuk laki-laki berupa: jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam. Sementara PSL untuk perempuan berupa: jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang bersama sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud, menurut perpres ini, berupa pakaian dinas upacara bagi TNI dan Polri, serta pakaian dinas yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Adapun pakaian kebesaran berupa pakaian khusus yang digunakan pada upacara resmi, kenegaraan atau adat.

Untuk pakaian nasional, perpres itu menyebutkan berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia negara/kesekretariatan kementerian/kesekretariatan lembaga negara.

Untuk pakai sipil harian atau seragam resmi, menurut perpres ini, ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

"Jenis pakaian lain yang dapat digunakan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yaitu Pakaian Sipil Nasional (PSN), berupa: jas beskap tertutup dan memakai saku, celana panjang berwarna sama dengan jas, sarung fantasi, dan peci nasional," bunyi pasal 5 perpres itu.

Perpres itu menegaskan pakaian yang digunakan pada Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan terdiri atas: a. PSL; b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; dan/atau d. pakaian nasional.

"Pakaian sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat, dan diatur oleh Panitia Negara," bunyi pasal 6 ayat (2,3) perpres itu.

Sedangkan pakaian yang digunakan dalam Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Kenegaraan, menurut perpres ini, terdiri atas: a. PSL; b. PSN; c. pakaian dinas; dan/atau d. pakaian nasional.

"Pakaian sebagaimana dimaksud berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat, dan diatur oleh Panitia Negara," bunyi pasal 7 ayat (2,3) perpres ini.

Pakaian yang digunakan pada Upacara Bukan Upacara Bendera dalam Acara Resmi, menurut perpres ini, terdiri atas: a. PSL; b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; d. pakaian nasional; e. pakaian sipil harian atau seragam resmi; dan/atau f. pakaian lainnya yang telah ditentukan.

"PSL sebagaimana dimaksud juga dapat digunakan untuk kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja, kunjungan pribadi, dan perjalanan transit keluar negeri," bunyi pasal 9 Perpres ini.

Sedangkan PSN, menurut perpres ini, digunakan untuk: a. upacara penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia kepada negara/lkepala pemerintahan asing; b. jamuan atau resepsi pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di dalam negeri; dan c. jamuan atau resepsi pada kunjungan kenegaraan atau kunjungan resmi di luar negeri.

"Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 23 Agustus 2018.

Tag: Peraturan Presiden (Perpres)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Sekretariat Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33