Krisis Membayangi Sudan Pasca Omar al-Bashir Bubarkan Pemerintah

Warta Ekonomi, Khartoum -

Presiden Omar al-Bashir membubarkan pemerintah Sudan pada Minggu (10/9/2018) dan menunjuk perdana menteri baru, langkah-langkah yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi yang dilanda krisis dalam beberapa bulan terakhir karena kekurangan roti, bahan bakar dan mata uang keras.

Bashir menunjuk Motazz Moussa sebagai perdana Sudan yang baru. Moussa menggantikan Bakri Hassan Saleh, yang diangkat pada 2017 sebagai perdana menteri pertama negara itu sejak Bashir berkuasa pada tahun 1989.

Moussa juga menjabat sebagai menteri irigasi dan listrik sebelum pemerintah dibubarkan.

Saleh, yang telah menjabat sebagai perdana menteri dan wakil presiden sebelum goncangan, akan tetap di pos yang baru dibuat wakil presiden pertama, sementara Osman Yusuf Kubur diangkat sebagai wakil presiden kedua.

Pengumuman itu datang tepat setelah Bashir menyerukan pertemuan darurat pejabat partai yang berkuasa di istana kepresidenan di belakang kekhawatiran ekonomi yang berkembang atas kenaikan harga dan kekurangan.

Tidak ada janji menteri lainnya yang diumumkan, tetapi jumlah kementerian dalam pemerintahan baru akan dipangkas menjadi 21 dari 31, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran, Wakil Ketua Partai Kongres Nasional Faisal Hassan mengatakan pada konferensi pers.

"Para menteri urusan luar negeri, pertahanan dan urusan kepresidenan akan tetap berada di pos mereka ketika pemerintahan baru terbentuk," ungkap Hassan, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (10/9/2018).

Khartoum telah mencoba memangkas pengeluaran karena bergulat dengan rekor inflasi tinggi, kekurangan mata uang dan kekhawatiran yang berkembang atas rendahnya tingkat likuiditas di bank-bank komersial.

Antrian panjang di luar bank komersial telah menjadi pemandangan di sekitar Khartoum dalam beberapa minggu terakhir karena likuiditas mata uang lokal telah berkurang dan ATM telah dikosongkan dari uang tunai. Batas penarikan harian di beberapa tempat telah ditetapkan serendah 500 pound Sudan ($16,60).

Pernyataan dari pihak kepresidenan mengatakan langkah-langkah terbaru diperlukan untuk menyelesaikan "keadaan tertekan dan frustrasi yang dihadapi oleh negara selama periode terakhir".

Ekonomi Sudan telah berjuang sejak selatan memisahkan diri pada tahun 2011, dengan mengambil tiga perempat dari produksi minyak dan mencabut Khartoum sebagai sumber mata uang asing yang penting.

Pencabutan sanksi perdagangan AS 20 tahun lalu tahun lalu diharapkan untuk mengantarkan era yang lebih sejahtera bagi negara yang telah lama terisolasi.

Tetapi kesengsaraan ekonomi hanya diperdalam karena pasar gelap untuk dolar AS pada dasarnya menggantikan sistem perbankan formal, membuatnya lebih sulit dan mahal untuk mengimpor pasokan penting seperti gandum.

Dolar telah meningkat menjadi sekitar 47 poundsterling di pasar gelap dalam beberapa bulan terakhir, terhadap tingkat resmi sekitar 30 poundsterling. Itu membantu mendorong inflasi tahunan menjadi sekitar 64 persen pada Juli.

Penggandaan harga roti pada bulan Januari, setelah pemerintah menghapuskan subsidi, juga memicu demonstrasi.

Sudan telah tanpa gubernur bank sentral sejak Juni, ketika Hazem Abdelqader meninggal setelah menderita serangan jantung ketika dalam perjalanan ke Turki.