Sidang Praperadilan Gubernur Aceh Nonaktif Ditunda, Gara-Gara KPK

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terpaksa menunda sidang praperadilan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, lantaran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa hadir.

Hakim tunggal PN Jaksel, Deddy Hermawan, mengatakan pihaknya telah memanggil KPK dalam sidang tersebut. Namun belum bisa hadir. Bahkan surat panggilan itu sudah diterima KPK pada 27 Agustus lalu dan dipastikan sudah sah secara hukum. Namun KPK tidak hadir, hakim pun menunda persidangan hingga Senin, 17 September 2018.

"(KPK) Sudah dipanggil, ternyata belum hadir. Maka persidangan ini belum bisa kita hadirkan," ujarnya di Jakarta, Senin (10/9/2018).

Praperadilan itu diajukan oleh seseorang bernama Yuni Eko Handriatna yang mengaku berasal dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Hakim sempat meminta Yuni Eko menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yayasan tersebut dalam persidangan pekan depan.

Sebelumnya, Juru bicara Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menyampaikan pihaknya keberatan adanya praperadilan yang diajukan Irwandi melalui Yuni Eko tersebut. Namun Gubernur Aceh nonaktif mengaku jika praperadilan tersebut bukanlah inisiatifnya.

"Bukan merupakan inisiatif IY (Irwandi Yusuf) dan IY sangat keberatan atas upaya hukum tersebut," tegasnya.