DPD RI Sebut Penyerapan Dana Desa Jabar Minim, Cuma Rp1,5 T

Warta Ekonomi, Bandung -

Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) mengimbau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera melakukan pemekaran wilayah salah satunya menambah jumlah desa agar mampu memaksimalkan penyerapan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. 

Anggota DPD RI, Ayi Hambali menjelaskan selama ini alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat bagi Jawa Barat masih dinilai rendak yaitu sekitar Rp1,5 triliun. Berbeda dengan alokasi anggaran dana desa yang diberikan kepada Pemprov Jatim yang mencapai Rp2 triliun.

"Jadi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek melakukan pemekaran desa sehingga kita bisa menyerap dana desa lebih banyak," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (10/9/2018).

Ayi menilai pada pidato perdana Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan masih rendahnya alokasi daerah dari pemerintah pusat untuk Jabar dimana masyarakatnya hanya mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Sedangkan untuk Jawa Timur mendapatkan Rp1 juta setiap tahun.

"Ternyata Jatim lebih banyak jumlah desanya sekitar 35 desa dibandingkan Jabar yang hanya 27 Kab/Kota," jelasnya.

Ayi menambahkan kebijakan pemekaran Kab/Kota tergantung pada Pemerintah Pusat seperti Kab Garut Selatan, Kab Sukabumi Utara dan Kabupaten Bogor. Regulasi itu digulirkan sejak pemerintahan Presiden RI SBY. Sedangkan untuk masa pemerintahan Jokowi bahwa kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sampai kini belum dicabut.

"Saya kira ini sesuatu yang menarik dan harus diperhatikan yaitu, dana desa," pungkasnya.