Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:24 WIB. Facebook - Riset ungkap Facebook bikin pengguna kesepian dan depresi.
  • 07:23 WIB. IMOS - Perputaran duit IMOS 2018 tembus Rp50 miliar.
  • 07:23 WIB. WhatsApp - Berantas hoaks, WhatsApp gelontorkan Rp745 juta.
  • 07:23 WIB. Grab - Grab dan UOB jalin kerja sama untuk garap pasar Asean. 
  • 07:22 WIB. Indosat - Indosat klaim tak ada kerja sama soal SMS scam pinjam online.
  • 07:22 WIB. Hyundai - Hyundai bangun jalur tes lurus terpanjang di Korea Selatan.
  • 07:20 WIB. Grab - Grab bantah telah blokir sepihak akun mitra.
  • 07:12 WIB. Indosat - Indosat bungkam saat ditanya soal akuisisi XL.
  • 07:12 WIB. Apple - Pendiri Apple, Steve Wozniak kini tak yakin mobil otonom akan jadi kenyataan.
  • 07:11 WIB. Spotify - Spotify rilis aplikasi resmi buat Apple Watch.
  • 07:03 WIB. Telkomsel - Telkomsel bikin T-Perpus untuk tingkatkan minat baca masyarakat.
  • 07:02 WIB. Indosat - Indosat tegaskan tak cuma fokus ke layanan jaringan, tapi juga perkuat sektor TIK.
  • 07:00 WIB. Uber - Uber umumkan telan kerugian Rp15 triliun.

RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran Negara

Foto Berita RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran Negara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai RUU tentang Konsultan Pajak (RUU KP) jika kelak disahkan menjadi undang-undang tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.

"Kelak, adanya UU KP (Konsultan Pajak) justru menghadirkan peran negara dengan memberdayakan profesi konsultan pajak," kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Menurut dia, DPR saat ini masih terus mencari masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan RUU KP agar dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang  terkait dengan pajak. Selama ini, kata Misbakhun, peran negara dalam penentuan pajak sangat mendominasi dan peran tersebut dapat digelegasikan kepada profesi konsultan pajak, yang tentunya terikat dengan aturan perundangan.

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara pada seminar Membangun Profesi Konsultan Pajak dalam Perspektif Kepentingan Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Senin (10/9/2018), Misbakhun mengatakan RUU KP ini setelah nantinya menjadi UU akan mengatur peran dan profesi konsultan pajak sekaligus peran negara.

"Heavy cara menghitung peredaran usaha dengan cara yang berbeda, diartikan berbeda oleh banyak orang. Seolah-olah negara ingin menetapkan peredaran usaha sesuai keinginan pemeriksa. RUU KP ini tidak akan membahas hal-hal teknis perpajakan, tapi soal profesi," katanya.

Merujuk pada RUU KP, menurut Misbakhun,  maka peran konsultan pajak akan diperluas, misalnya konsultan pajak bisa mewakili dan mendampingi wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan tindak pidana bidang perpajakan.

"RUU KP itu juga akan menjadi payung hukum bagi konsultan pajak, tujuannya untuk meningkatkan kualitas konsultan pajak," katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini menegaskan, melalui RUU KP ini konsultan pajak tidak bisa serta-merta diseret ke polisi maupun digugat ke pengadilan lantaran pekerjaannya yang dinilai tidak benar.

"Akan dibentuk Badan yang bertugas menilai kesalahan si konsultan pajak untuk menakar kadar kesalahannya,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan perlindungan hukum bukan alasan bagi para konsultan pajak bisa bekerja sembarangan. Karena itu, Misbakhun terus menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termsuk dari kalangan akademisi, dan mengakomodasinya dalam RUU Konsultan Pajak, guna menghasilkan RUU yang berkualitas.

Tag: RUU Konsultan Pajak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00