Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:32 WIB. Wagub NTB - Mundur dari Partai Demokrat karena mengikuti TGB dan ada hal lain.
  • 14:32 WIB. Wagub NTB - Saya dukung Jokowi dua periode.
  • 14:31 WIB. Wagub NTB - Saya sudah mundur dari Partai Demokrat.
  • 14:06 WIB. Jubir TKN - Prabowo saja tidak mundur dari IPSI dan HKTI.
  • 14:05 WIB. Jubir TKN - Tak ada aturan Ma'ruf harus mundur dari Ketum MUI.
  • 14:02 WIB. PKS - Terpenting ialah nama Koalisi Indonesia Adil Makmur disukai masyarakat dan menang Pilpres.
  • 14:02 WIB. PKS - Penyebutan nama Koalisi Indonesia Adil Makmur sesuai selera.
  • 13:59 WIB. Demokrat - SBY titip salam ke Jokowi, begitupun sebaliknya.
  • 13:18 WIB. Bupati Pesisir Selatan - Pembangunan Jokowi beri dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
  • 13:16 WIB. Politik - Bupati Pesisir Selatan siap dipecat dari PAN karena dukung Jokowi.
  • 13:15 WIB. Bupati Halmahera Selatan - Sejumlah program Jokowi sangan menyebuth desa di seluruh wilayah.
  • 13:14 WIB. Bupati Halmahera Selatan - Saya siap dipecah dari PKS karena dukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 13:12 WIB. Politik - Bupati Halmahera Selatan yang juga kader PKS dukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 12:57 WIB. Tim Cook - Tim Cook optimistis China-AS capai titik tengah dari perang dagang.
  • 12:56 WIB. Ola - Transportasi daring Ola dari India buka layanan di Selandia Baru.

RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran Negara

Foto Berita RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran Negara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai RUU tentang Konsultan Pajak (RUU KP) jika kelak disahkan menjadi undang-undang tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.

"Kelak, adanya UU KP (Konsultan Pajak) justru menghadirkan peran negara dengan memberdayakan profesi konsultan pajak," kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Menurut dia, DPR saat ini masih terus mencari masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan RUU KP agar dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang  terkait dengan pajak. Selama ini, kata Misbakhun, peran negara dalam penentuan pajak sangat mendominasi dan peran tersebut dapat digelegasikan kepada profesi konsultan pajak, yang tentunya terikat dengan aturan perundangan.

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara pada seminar Membangun Profesi Konsultan Pajak dalam Perspektif Kepentingan Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Senin (10/9/2018), Misbakhun mengatakan RUU KP ini setelah nantinya menjadi UU akan mengatur peran dan profesi konsultan pajak sekaligus peran negara.

"Heavy cara menghitung peredaran usaha dengan cara yang berbeda, diartikan berbeda oleh banyak orang. Seolah-olah negara ingin menetapkan peredaran usaha sesuai keinginan pemeriksa. RUU KP ini tidak akan membahas hal-hal teknis perpajakan, tapi soal profesi," katanya.

Merujuk pada RUU KP, menurut Misbakhun,  maka peran konsultan pajak akan diperluas, misalnya konsultan pajak bisa mewakili dan mendampingi wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan tindak pidana bidang perpajakan.

"RUU KP itu juga akan menjadi payung hukum bagi konsultan pajak, tujuannya untuk meningkatkan kualitas konsultan pajak," katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini menegaskan, melalui RUU KP ini konsultan pajak tidak bisa serta-merta diseret ke polisi maupun digugat ke pengadilan lantaran pekerjaannya yang dinilai tidak benar.

"Akan dibentuk Badan yang bertugas menilai kesalahan si konsultan pajak untuk menakar kadar kesalahannya,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan perlindungan hukum bukan alasan bagi para konsultan pajak bisa bekerja sembarangan. Karena itu, Misbakhun terus menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termsuk dari kalangan akademisi, dan mengakomodasinya dalam RUU Konsultan Pajak, guna menghasilkan RUU yang berkualitas.

Tag: RUU Konsultan Pajak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5811.790 -12.467 602
2 Agriculture 1591.302 -14.202 20
3 Mining 1906.982 13.144 46
4 Basic Industry and Chemicals 779.933 -0.140 71
5 Miscellanous Industry 1202.124 8.921 45
6 Consumer Goods 2412.224 -29.669 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.063 -6.294 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.766 15.682 69
9 Finance 1049.012 -2.325 91
10 Trade & Service 813.453 -3.458 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 200 340 140 70.00
2 PANI 108 183 75 69.44
3 SRSN 63 85 22 34.92
4 ABBA 145 195 50 34.48
5 TRIL 57 70 13 22.81
6 VIVA 139 163 24 17.27
7 MGNA 50 57 7 14.00
8 PNSE 765 850 85 11.11
9 MAMI 65 72 7 10.77
10 ALMI 320 350 30 9.38
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 252 189 -63 -25.00
2 COWL 630 515 -115 -18.25
3 GOLD 570 478 -92 -16.14
4 LCGP 140 119 -21 -15.00
5 PKPK 194 169 -25 -12.89
6 MOLI 1,265 1,105 -160 -12.65
7 CANI 204 180 -24 -11.76
8 KIOS 3,170 2,800 -370 -11.67
9 ERTX 140 124 -16 -11.43
10 FAST 1,745 1,555 -190 -10.89
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 216 226 10 4.63
2 ABBA 145 195 50 34.48
3 BBRI 2,970 2,940 -30 -1.01
4 TLKM 3,470 3,570 100 2.88
5 KPIG 740 715 -25 -3.38
6 PTBA 3,930 4,130 200 5.09
7 BBCA 23,925 24,000 75 0.31
8 NUSA 252 189 -63 -25.00
9 PGAS 1,995 2,060 65 3.26
10 BMRI 6,450 6,375 -75 -1.16