Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:31 WIB. Fortnite - Fortnite raih pendapatan Rp34 triliun di 2018, lebih tinggi dari PUBG.
  • 08:30 WIB. WhatsApp - Pasang stiker di WhatsApp bakal bisa lewat keyboard Google.
  • 07:19 WIB. Facebook - Facebook luncurkan fitur petisi online.
  • 07:17 WIB. Youtube - Youtube larang video challenge dan prank yang berbahaya.
  • 07:16 WIB. AS - Parlemen AS rancang RUU larangan penjualan komponen ke ZTE dan Huawei.
  • 07:13 WIB. Apple - Perselisihan Apple dan Qualcomm ternyata gara-gara software.
  • 06:30 WIB. WeChat - WeChat kabarnya segera ekspos pengutang di China.
  • 06:19 WIB. Netflix - Pelanggan Netflix tembus 139 juta.
  • 06:17 WIB. Apple - Apple obral murah iPhone SE, harganya lebih murah dari Pocophone.

RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran Negara

Foto Berita RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran Negara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai RUU tentang Konsultan Pajak (RUU KP) jika kelak disahkan menjadi undang-undang tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.

"Kelak, adanya UU KP (Konsultan Pajak) justru menghadirkan peran negara dengan memberdayakan profesi konsultan pajak," kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Menurut dia, DPR saat ini masih terus mencari masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan RUU KP agar dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang  terkait dengan pajak. Selama ini, kata Misbakhun, peran negara dalam penentuan pajak sangat mendominasi dan peran tersebut dapat digelegasikan kepada profesi konsultan pajak, yang tentunya terikat dengan aturan perundangan.

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara pada seminar Membangun Profesi Konsultan Pajak dalam Perspektif Kepentingan Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Senin (10/9/2018), Misbakhun mengatakan RUU KP ini setelah nantinya menjadi UU akan mengatur peran dan profesi konsultan pajak sekaligus peran negara.

"Heavy cara menghitung peredaran usaha dengan cara yang berbeda, diartikan berbeda oleh banyak orang. Seolah-olah negara ingin menetapkan peredaran usaha sesuai keinginan pemeriksa. RUU KP ini tidak akan membahas hal-hal teknis perpajakan, tapi soal profesi," katanya.

Merujuk pada RUU KP, menurut Misbakhun,  maka peran konsultan pajak akan diperluas, misalnya konsultan pajak bisa mewakili dan mendampingi wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan tindak pidana bidang perpajakan.

"RUU KP itu juga akan menjadi payung hukum bagi konsultan pajak, tujuannya untuk meningkatkan kualitas konsultan pajak," katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini menegaskan, melalui RUU KP ini konsultan pajak tidak bisa serta-merta diseret ke polisi maupun digugat ke pengadilan lantaran pekerjaannya yang dinilai tidak benar.

"Akan dibentuk Badan yang bertugas menilai kesalahan si konsultan pajak untuk menakar kadar kesalahannya,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan perlindungan hukum bukan alasan bagi para konsultan pajak bisa bekerja sembarangan. Karena itu, Misbakhun terus menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termsuk dari kalangan akademisi, dan mengakomodasinya dalam RUU Konsultan Pajak, guna menghasilkan RUU yang berkualitas.

Tag: RUU Konsultan Pajak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56