Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:54 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Ada yang sengaja menghancurkan Habib Rizieq jelang Pilpres 2019.
  • 12:54 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Kasus Habib Rizieq di Arab, ada kaitannya dengan Pilpres 2019.
  • 12:53 WIB. Moeldoko - TKN Jokowi-Ma'ruf tantang tim Prabowo-Sandi adu rekam jejak dan program.
  • 12:52 WIB. Moeldoko -  Kubu Prabowo-Sandia bicara tak substansi.
  • 12:51 WIB. Eggi Sudjana - Polisi harus memeriksa Ma'ruf Amin terkait keterangan palsu.
  • 12:50 WIB. Eggi Sudjana - Kebohongan Ma'ruf Amin adalah sesuatu yang serius.
  • 12:50 WIB. Eggi Sudjana - Sejak Pilpres 2014, Jokowi tak pernah disebut sebagai santri.
  • 12:50 WIB. Eggi Sudjana - Ma'ruf Amin telah berbohong soal Jokowi sebagai santri.
  • 12:48 WIB. Andi Arief - Elektabilitas partai pendukung Prabowo-Sandiaga masih bermasalah.
  • 12:48 WIB. Andi Arief - 60 persen janji Prabowo ke SBY belum ditepati.
  • 12:45 WIB. Bakrieland - Bakrieland Development bersiap garap sembilan proyek anyar.
  • 12:41 WIB. Sriwijaya Air - Utang Sriwijaya Air kepada Garuda Indonesia mencapai US9,3 juta.
  • 12:41 WIB. Obligasi - Bank BRI hentikan PUB II obligasi sampai tahap IV dan menghimpun dana sebesar Rp17,2 triliun. 
  • 12:38 WIB. Lippo Malls  - Pascakebakaran, Pejaten Village tetap beroperasi.
  • 12:22 WIB. IHSG - IHSG ditutup menghijau di level Rp5.906,77 di akhir sesi perdagangan I.

KPU Tegaskan Kepala Daerah Bisa Masuk Tim Kampanye

Foto Berita KPU Tegaskan Kepala Daerah Bisa Masuk Tim Kampanye
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Beredarnya isu pelarangan kepala daerah untuk masuk tim kampanye pada Pilpres 2019 nanti. Membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tinggal diam.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan kepala daerah bisa menjadi tim sukses (timses) Pilpres 2019 mendatang. Namun kepala daerah dilarang menjadi ketua timses. Hal itu berdasarkan PKPU yang juga diturunkan dari Undang-Undang.

"Kepala daerah dapat masuk dalam tim kampanye. Tapi yang tidak boleh adalah kepala daerah menjadi ketua tim kampanye," jelasnya di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Menurutnya, pelarangan kepala daerah menjadi ketua tim pemenangan, memiliki alasan yang kuat. Sebab kinerjanya dapat terganggu bila menjadi ketua timses. Bahkan banyak waktu dihabiskan untuk kampanye.

"Logikanya, ketua tim kampanye kan harus memimpin tim kampanye sampai ke daerah sepanjang masa kampanye. Lah kalau kemudian dia memimpin kampanye selama masa kampanye, maka tugas-tugas pemerintahan akan terabaikan," terangnya.

Ia menambahkan, meski sebagai pribadi kepala daerah mempunyai hak politik. Namun hal itu, telah diaturan dalam peraturan yang berlaku. Misalnya, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintahan untuk mendukung dan menguntungkan pihaknya serta  merugikan yang lain.

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,955.01 3,915.25
British Pound GBP 1.00 19,289.40 19,089.66
China Yuan CNY 1.00 2,138.29 2,116.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,838.00 14,690.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,791.68 10,682.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,895.12 1,876.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,775.60 10,664.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,807.00 16,637.89
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,538.76 3,499.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,069.67 12,935.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00