Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:29 WIB. UKM - Diskop-UKM Sleman berupaya melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di wilayah setempat agar lebih berkualitas.
  • 13:28 WIB. Kadin - Kadin berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia usaha.
  • 13:22 WIB. Beras - Disperindag Babel: stok beras mencapai 4.505 ton dan harga bertahan normal Rp12.000 per kilogram.
  • 13:20 WIB. Sembako - Disperindag Babel: kita pastikan stok cukup dan harga normal menjelang dan setelah natal dan tahun baru.
  • 13:19 WIB. Sembako - Stok sembilan bahan pokok di Provinsi Babel mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut Natal dan Tahun Baru.
  • 13:15 WIB. CPO - Harga tandan buah segar kelapa sawit yang biasanya mencapai Rp1.500 per kilogram, kini anjlok menjadi Rp500/Kg.
  • 13:15 WIB. CPO - Kadin Kotim prihatin dengan kondisi anjloknya harga sawit karena berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani.
  • 13:13 WIB. CPO - Kadin Kotim dorong pemkab setempat untuk membangun pabrik CPO.
  • 13:12 WIB. Beras - Ada 70 persen masyarakat Indonesia menengah ke bawah yang mengonsumsi beras premium, kata Ketua DPR.
  • 13:10 WIB. Beras - Ketua DPR: fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras medium harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog.
  • 13:08 WIB. Beras - Pemerintah diharapkan dapat menghentikan laju kenaikan komoditas beras premium.
  • 13:06 WIB. Beras - Ketua DPR RI meminta pemerintah benar-benar memastikan ketersediaan beras premium di berbagai daerah.
  • 13:05 WIB. Buleleng - Tiga kelompok tani manggis dari Kab.Buleleng, Bali, menerima sertifikat registrasi kebun dari Pemprov Bali.
  • 13:03 WIB. Diskop-UM - Penghargaan Sertifikasi NIK diberikan guna menertibkan administrasi badan hukum koperasi.
  • 13:01 WIB. Diskop-UM - Diskop-UM Situbondo meraih penghargaan Sertifikasi Nomor Induk Koperasi.

KPK Apresiasi Surat Edaran Mendagri

Foto Berita KPK Apresiasi Surat Edaran Mendagri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami apresiasi penerbitan Surat Edaran Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Febri menyatakan penerbitan Surat Edaran itu juga menegaskan dicabutnya Surat Mendagri tertanggal 29 Oktober 2012 yang dipandang masih memberikan ruang ASN yang terbukti melakukan korupsi tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

"Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di Surat Edaran tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi," ucap Febri.

Sebelumnya. Mendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

Terdapat tiga poin dalam Surat Edaran Mendagri tersebut.

Pertama, bahwa tindak pidana korupsi merupakan "extra ordinary crime" dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya khususnya dalam hal ini Aparatus Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Kedua, memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran itu ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. 2.357 data PNS itu pun telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33