Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Tren saat ini masing-masing timses capres-cawapres saling melaporkan pelanggaran.
  • 17:42 WIB. Said Aqil Siradj - Perda Agama dikeluarkan sesuai dengan konteksnya seperti banyak pelacuran, minuman keras.
  • 17:41 WIB. Said Aqil Siradj - Saya tidak sependapat dengan PSI soal penolakan Perda Agama.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.

Iklan Jokowi di Bioskop, Kata PAN: Kurang Cocok

Foto Berita Iklan Jokowi di Bioskop, Kata PAN: Kurang Cocok
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menilai pemasangan iklan soal keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah pilihan yang kurang pas dan kurang baik, bagi calon presiden petahana.

"Pemasangan iklan di bioskop dapat menjadi kontradiktif bagi Jokowi yang tampil lagi sebagai calon presiden petahana," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut dia, Jokowi sebagai calon presiden petahana bisa melakukan apa saja, termasuk memasang iklan di bioskop melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, pada sisi lain, masyarakat khususnya penonton film di bioskop, bisa menilai dan memiliki penilaian sendiri terhadap iklan hasil pekerjaan Jokowi. "Pemasangan iklan keberhasilan pemerintah di bioskop itu kurang baik dan kurang pas. Masyarakat yang ingin menyaksikan film harus melihat iklan lebih dulu. Ini memberikan penilaian yang kurang baik dari masyarakat," katanya.

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, pemilihan bioskop sebagai sarana pemasangan iklan keberhasilan program pemerintah, menentukan kekurangcermatan dan kegagapan dari Jokowi dan timnya dalam memilih media untuk melakukan sosialisasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinand Seto, menyampaikan tanggapan terkait banyaknya kritik terhadap penayangan iklan pemerintah di bioskop.

Menurut Seto, iklan yang disampaikan di bioskop adalah realisasi dari program pemerintah, bukan bagian dari kampanye. "Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak melakukan kampanye untuk calon presiden," katanya.

Ia menegaskan, hal yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah menjalankan fungsi dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah. "Menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkominfo sebagai humas pemerintah," katanya.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.

Menurut dia, bioskop memberikan ruang kepada publik untuk memasang iklan serta meningkatnya jumlah penonton di bioskop dinilai akan efektif jika iklan dipasang di layar lebar dengan kondisi penonton yang ada.

"Kami berkeyakinan, dengan memasang iklan di bioskop itu jauh lebih efektif, agar semakin banyak masyarakat menerima informasi terkait dengan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini," kata dia.

Tag: Partai Amanat Nasional (PAN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35