Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Tren saat ini masing-masing timses capres-cawapres saling melaporkan pelanggaran.
  • 17:42 WIB. Said Aqil Siradj - Perda Agama dikeluarkan sesuai dengan konteksnya seperti banyak pelacuran, minuman keras.
  • 17:41 WIB. Said Aqil Siradj - Saya tidak sependapat dengan PSI soal penolakan Perda Agama.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.

Kepala Daerah Ikut Kampanye? Lihat Dulu Pernyataan Mendagri

Foto Berita Kepala Daerah Ikut Kampanye? Lihat Dulu Pernyataan Mendagri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Bagi kepala-kepala daerah yang mau mengikut kampanye dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden agar mengajukan cuti terlebih dahulu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan sebagaimana diatur Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, kepala daerah harus mengajukan cuti terlebih dahulu jika mau mengikuti kampanye. Dengan mencantumkan jadwal dan jangka waktu serta lokasi kampanye.

"Cuti kampanye yang diajukan hanya diberikan satu hari untuk satu pekan," katanya di Jakarta.

Ia menambahkan, untuk hari libur tidak ada ketentuan harus mengambil cuti bagi kepala daerah, sehingga bebas melakukan kampanye untuk Pilpres 2019 nanti. Namun terkait mekanisme pengajuan cuti, bagi gubernur atau wakil gubernur disampaikan ke menteri.

Nantinya menterilah yang akan memproses lalu mengeluarkan persetujuan. Sementara bagi bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, pengajuan cuti disampaikan kepada Gubernur.

"Pengajuan ijin cuti bagi bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota disampaikan ke Gubernur untuk diproses dan diterbitkan persetujuan," ujarnya.

Sekadar diketahui, masa kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden akan dimulai sejak 23 September 2018 hingga13 April 2019.

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35