Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:45 WIB. Energi - BPH Migas meresmikan SPBU BBM satu harga di Desa Empunak perbatasan Indonesia-Malaysia.
  • 12:35 WIB. PLN - Suplai listrik ke seluruh wilayah Sulbagsel berhasil pulih 100%.
  • 12:34 WIB. Pertamina - Pertamina telah menyalurkan 186 kiloliter solar ke PLN Timika.
  • 12:33 WIB. Pertamina - Pertamina memastikan penyaluran solar ke PLN Timika dan seluruh SPBU telah kembali normal.
  • 10:34 WIB. BUMN - Kementerian BUMN berharap pembentukan dua holding selesai di akhir tahun 2018.
  • 10:33 WIB. White House - Pengadilan AS memerintahkan Gedung Putih untuk membatalkan pencabutan izin liputan wartawan CNN.
  • 10:31 WIB. Go-Jek - Di Bandung, sedikitnya 500 mitra ojek online Grab migrasi ke Go-Jek.

Tim Advokasi Kasus Munir Bakal Ajukan PK

Foto Berita Tim Advokasi Kasus Munir Bakal Ajukan PK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, ternyata belum kunjung tuntas. Karenanya tim advokasi perkara tersebut bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait berkas dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

Tim Advokasi, Putri Kanesia, mengatakan pihaknya berencana mengajukan PK, namun masih terdapat kendala lantaran  belum menerima salinan putusan kasasi dari MA sejak 2017 lalu.

"PK sangat mungkin kami ajukan karena itu upaya hukum luar biasa," katanya di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurutnya, pada Juni 2017, MA memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan permohonan Kementerian Sekretaris Negara membatalkan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan agar hasil penyelidikan TPF Munir diumumkan secara resmi ke masyarakat.
Hasil penyelidikan tidak dapat diumumkan lantaran Setneg mengaku tak memiliki dokumen terkait. Padahal, Setneg memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dokumen tersebut.

"Yang paling penting bagaimana hakim bisa melihat sejauh mana Kemensetneg bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut," jelasnya.

Apabila pihaknya mengajukan PK, Putri berharap proses pemeriksaaan dapat dilakukan secara terbuka di tingkat pengadilan negeri. Hanya saja saat ini harus menunggu sampai salinan putusan itu diterima secara resmi dari MA.

"Jadi kami bisa melihat sejauh mana hal-hal yang tidak harus dilanjutkan atau mungkin tidak dipahami majelis hakim," ujarnya.

Diketahui, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat itu menerbitkan Keputusan Presiden tentang pembentukan TPF Munir. Keppres itu mengatur bahwa laporan hasil penyelidikan TPF selama enam bulan harus disampaikan kepada publik. Namun hingga kini hasil penyelidikan itu tak pernah dibuka ke publik.

Tag: Mahkamah Agung

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35