Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:44 WIB. Suriah - Netanyahu: Israel akan Lanjutkan Serangan di Suriah.
  • 22:44 WIB. Israel - Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel.
  • 22:43 WIB. PBB - PBB berjanji libatkan generasi muda dalam pembangunan global.
  • 22:42 WIB. Tiongkok - China raup Rp94,3 triliun selama libur musim gugur.
  • 22:42 WIB. Rohingya - AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya.
  • 22:42 WIB. Retno Marsudi - Menlu Retno: Peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan jadi dibahas di PBB.
  • 22:40 WIB. Google - Fitur baru Google Maps 'Decide with Friends meluncur untuk pengguna.
  • 22:38 WIB. Donald Trump - Trump mengkritik Iran sebagai sebuah 'kediktatoran korup'.
  • 22:37 WIB. Venezuela - AS menjatuhkan sanksi terhadap istri presiden Venezuela.
  • 22:36 WIB. Twitter - Twitter sebar kampanye #BeAVoter jelang Pemilu AS.
  • 22:36 WIB. Amerika - Kepercayaan konsumen AS melonjak pada bulan September.
  • 22:36 WIB. Argentina - Peso Argentina jatuh karena kepala bank sentral mengundurkan diri.
  • 22:36 WIB. Malaysia - Istri mantan PM Malaysia Najib akan ditanyai oleh lembaga anti-korupsi Malaysia.
  • 22:35 WIB. The Fed - Dolar melemah menjelang keputusan suku the Fed.
  • 22:34 WIB. Instagram - Saham Facebook tergelincir setelah pendiri Instagram berhenti dari jabatannya.

Kajati Endus Ada Penyelewengan Dana Reses DPRD

Foto Berita Kajati Endus Ada Penyelewengan Dana Reses DPRD
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terus mengumpulkan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata-pulbaket) untuk kasus dugaan penyelewengan dana perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Makassar 2015-2016.

"Kasusnya masih berjalan dan sekarang sudah dalam tahap puldata dan pulbaket dulu. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut kita akan sampaikan kepada masyarakat," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin di Makassar, Jumat (14/9/2018).

Ia mengatakan dalam mengusut kasus ini, pihaknya belum mengagendakan pemanggilan terhadap 50 anggota DPRD Makassar dan masih fokus pada pengumpulan bukti-bukti berupa dokumen. Salahuddin mengatakan jika sampai saat ini pihaknya baru memanggil terhadap Sekretaris DPRD Makassar Adwi Awan Umar dan Bendahara Setwan Taufik untuk dimintai keterangannya.

"Kalau untuk anggota dewannya belum dijadwalkan pemanggilannya. Penyidik masih fokus dulu pada dokumen-dokumennya dan yang terkait dengan itu seperti sekwan dan bendahara sudah dipanggil juga," katanya.

Dia menerangkan dua orang yang sudah diperiksa itu pun masih berstatus saksi termasuk dengan para anggota DPRD Makassar yang nantinya akan diperiksa.

"Masih dalam proses penyelidikan dan semua yang dipanggil untuk dimintai keterangannya juga berstatus sebagai saksi-saksi saja. Mengenai siapa-siapa saja yang terlibat, nanti dilihat hasil penyelidikannya," terangnya.

Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Herman mengatakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam anggaran dana reses adalah Sekretaris DPRD Makasar.

"Secara administrasi yang bertanggung jawab atas segala keuangan itu adalah Sekretaris DPRD. Pertanyaannya, kenapa sampai ada penganggaran kemudian tidak dijalankan, itu sudah masuk dalam perilaku korupsi," ucapnya.

Tag: Makassar

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20