Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:28 WIB. Huawei - Huawei daftarkan OS Hongmeng ke seluruh dunia, siap saingi Android.
  • 11:10 WIB. Medsos - Rudiantara minta medsos wajibkan pendaftar pakai nomor ponsel.
  • 10:54 WIB. Microsoft - Pembaruan Windows 10 bikin koneksi bluetooth bermasalah.
  • 09:44 WIB. Xiaomi - Xiaomi siapkan ponsel berkamera flip mirip Zenfone 6.
  • 09:19 WIB. Tokopedia - Tokopedia belum mau ekspansi ke luar negeri, pilih tiru Alibaba dan Amazon. 
  • 08:58 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,11% ke level 6.346,01 di awal sesi I.
  • 08:53 WIB. Go-Food - Nilai transaksi mitra Go-Food naik 42% selama Hari Kuliner Nasional 2019.
  • 08:39 WIB. Xiaomi - Xiaomi berambisi kuasai pasar China dalam tiga tahun.
  • 08:18 WIB. Google - Ikuti iPhone, Google buat iMessage ala Android.
  • 08:05 WIB. Hoaks - Rudiantara surati platform media sosial minta pakai AI untuk tangkal hoaks.
  • 07:49 WIB. Meero - Startup Meero dari Perancis masuk klub elit unicorn.
  • 07:04 WIB. Copa America Grup B - Kolombia 1 vs 0 Qatar
  • 06:59 WIB. Huawei - Toko online Microsoft kembali jual produk Huawei.
  • 06:22 WIB. Copa America Grup A - Brasil 0 vs 0 Venezuela
  • 23:54 WIB. Penerbangan - Lion Air on time performance (OTP) 83,99% pada periode lebaran.

MA Tetapkan Bekas Napi Boleh Nyaleg

MA Tetapkan Bekas Napi Boleh Nyaleg - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 tahun 2018, menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar juru bicara MA Suhadi ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9).

"Jadi pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

"Sesuai dengan UU Pemilu karena ada persyaratan, setelah lima tahun yang bersangkutan menjalani hukuman, dia boleh mencalonkan diri," tambah Suhadi.

Selain itu, Suhadi menjelaskan putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD Kabupaten Kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

"Jadi mengacu ke sana (putusan MK) karena itu peraturan yang lebih tinggi, dan pada dasarnya ketentuan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu UU 7/2018," tutur Suhadi.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini, diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung yaitu; Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

Tag: Mahkamah Agung

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.89 3,776.33
British Pound GBP 1.00 18,144.14 17,956.97
China Yuan CNY 1.00 2,079.35 2,058.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,307.00 14,165.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,856.09 9,751.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,829.80 1,811.57
Dolar Singapura SGD 1.00 10,506.72 10,400.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,112.54 15,946.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,439.18 3,401.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,277.96 13,142.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6339.262 81.932 636
2 Agriculture 1407.708 18.720 21
3 Mining 1616.036 27.374 46
4 Basic Industry and Chemicals 759.365 19.786 71
5 Miscellanous Industry 1319.906 24.495 47
6 Consumer Goods 2463.827 18.712 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.971 8.540 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.863 24.917 74
9 Finance 1292.680 13.837 90
10 Trade & Service 804.545 2.212 159
No Code Prev Close Change %
1 SFAN 188 318 130 69.15
2 APLN 187 234 47 25.13
3 DUTI 4,750 5,825 1,075 22.63
4 WICO 510 615 105 20.59
5 ABMM 1,870 2,180 310 16.58
6 BRAM 10,725 12,500 1,775 16.55
7 NICK 236 274 38 16.10
8 PNSE 520 600 80 15.38
9 BOLA 370 422 52 14.05
10 ARMY 220 250 30 13.64
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,750 3,700 -1,050 -22.11
2 GLOB 320 258 -62 -19.38
3 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
4 MFMI 605 525 -80 -13.22
5 LRNA 161 141 -20 -12.42
6 BMAS 348 310 -38 -10.92
7 OKAS 168 150 -18 -10.71
8 FORU 100 90 -10 -10.00
9 MINA 1,235 1,115 -120 -9.72
10 RICY 184 167 -17 -9.24
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,130 1,125 -5 -0.44
2 INKP 7,325 8,175 850 11.60
3 APLN 187 234 47 25.13
4 TLKM 3,980 4,100 120 3.02
5 BBRI 4,260 4,290 30 0.70
6 PGAS 1,950 2,060 110 5.64
7 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
8 CENT 95 93 -2 -2.11
9 CCSI 246 232 -14 -5.69
10 BOLA 370 422 52 14.05