Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Jabar 2019 terendah ditempati oleh Kota Banjar sebesar Rp1.688.217,52.
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang yakni sebesar Rp4.234.010,27.
  • 17:25 WIB. Energi - Indonesia-Jerman peringati 25 tahun kerja sama di bidang energi terbarukan melalui Indonesian-German Renewable Energy Day (RE Day) 2018.
  • 17:22 WIB. Hutan - Pemerintah menargetkan penyerahan 3,5 juta hektare hutan sosial pada masyarakat untuk dikelola sebagai sumber ekonomi masyarakat.
  • 17:22 WIB. Sertifikat - Tahun 2019, sertifikat halal produk makanan menjadi mandatori.
  • 17:21 WIB. Ikan - Stok ikan di TPI Kota Pekalongan melimpah mengakibatkan harga ikan turun antara Rp2 ribu/kg hingga Rp5 ribu/kg.
  • 17:19 WIB. PAD - Pemkot Batam menargetkan PAD dari sektor hotel meningkat hingga 97,98 persen pada 2019.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Ikan sotong juga mengalami kenaikan di Cianjur, dari Rp70 ribu naik menjadi Rp80 ribu per kilogram.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin yang mengalami kenaikan di Cianjur seperti ikan peda dari Rp40 ribu naik menjadi Rp60 ribu/kg.
  • 17:15 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin di Cianjur melambung karena minimnya stok.
  • 17:14 WIB. PNBP - PNBP untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian ESDM mencapai Rp41,77 triliun.
  • 17:13 WIB. Kebun - 10 komoditi unggulan sektor perkebunan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terpantau stabil harganya.
  • 17:12 WIB. Bawang - Harga bawang merah di Gorontalo naik menjadi Rp30.000/kg.
  • 16:21 WIB. Saham - PT Gozco Plantations alihkan 247 ribu saham PT Golden Blossom Sumatra kepada PT Suryabumi Agrolanggeng. 
  • 16:16 WIB. Bolt - Layanan 4G LTE Bolt dihentikan sementara waktu oleh PT Internux. 

KPK: Ada Kekeliruan Soal Permohonan Praperadilan BLBI

Foto Berita KPK: Ada Kekeliruan Soal Permohonan Praperadilan BLBI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat sejumlah kekeliruan terkait permohonan praperadilan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

"KPK akan mempelajari poin-poin di praperadilan tersebut dan menentukan langkah lebih lanjut yang dapat dilakukan. Namun jika permohonan praperadilan tersebut dibaca, terdapat sejumlah kekeliruan seperti mengatakan KPK tidak melakukan upaya hukum memadai karena tidak melakukan cekal, DPO dan 'red notice'," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

KPK telah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jadwal sidang praperadilan itu pada Senin (24/9).

"Dalil yang diajukan adalah penghentian penyidikan secara materiil. KPK juga disebut tidak melakukan upaya hukum memadai untuk memanggil Sjamsul Nursalim seperti cekal, DPO dan 'red notice' terhadap Sjamsul Nursalim dan istri dan meminta hakim untuk menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ungkap Febri.

Menurut Febri, pemohon tidak memahami bahwa KPK tidak berwenang melakukan cekal. "Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK mengatur kewenangan KPK adalah memerintahkan pada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tentu tidak masuk akal jika KPK menggunakan kewenangan pencegahan ke luar negeri ini untuk orang yang diketahui berada di luar negeri," kata Febri.

Demikian juga, lanjut Febri, dengan DPO dan "red notice" bahwa harus dipahami, DPO hanya digunakan KPK terhadap tersangka. Sedangkan, kata dia, dalam kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, saat itu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam kapasitas sebagai saksi. "Pemanggilan secara patut sudah dilakukan dua kali dan bahkan KPK telah bekerja sama dengan otoritas di Singapura untuk menyampaikan panggilan tersebut pada para saksi. Namun tentu KPK memiliki keterbatasan kewenangan jika posisi saksi berada di luar negeri," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa KPK tentu akan menghadapi setiap praperadilan yang diajukan dengan strategi yang tepat dan penjelasan lebih sistematis dengan dukungan bukti-bukti akan dilakukan di persidangan nanti.

Pada prinsipnya, kata dia, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup maka penyidikan baru dapat dilakukan. Menurutnya, akan lebih baik jika pemohon sebagai bagian dari masyarakat ikut mengawal proses persidangan kasus BLBI yang sudah sampai di penghujung saat ini dan tinggal menunggu putusan hakim.

"Jadi, tidak benar ada penghentian penyidikan. Selain UU menegaskan KPK tidak dapat menghentikan penyidikan, justru penyidikan kasus BLBI telah berkembang hingga proses persidangan di tingkat pertama. Terkait dengan pengembangan pada pelaku lain, kami akan mencermati terlebih dahulu fakta persidangan dan pertimbangan hakim nantinya," ujarnya.

Febri menyatakan bahwa KPK sejak awal berkomitmen untuk menangani kasus BLBI.

"Sejak tahun 2013 penyelidikan telah kami lakukan secara hati-hati dan solid untuk membongkar kasus ini," kata Febri.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10