Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:47 WIB. Politik - Sandiaga ingin pengawalannya dikurangi untuk hemat anggaran negara.
  • 21:47 WIB. Politik - Hinca: Kampanye Prabowo-Sandiaga banyak dekat masyarakat.
  • 21:47 WIB. Pilpres - Nomor urut peserta pilpres, Jokowi-Ma'ruf 1 dan Prabowo-Sandiaga 2.
  • 21:46 WIB. Nasional - Mendikbud minta guru honorer tingkatkan kualitas.
  • 21:46 WIB. Hukum - MRT Jakarta usut pelaku vandalisme kereta.
  • 21:45 WIB. Nasional - ICRP: Silaturahim jangan terputus gara-gara pilpres.
  • 21:45 WIB. INKA - INKA mulai membangun pabrik pembuatan kereta api di Banyuwangi pada November 2018.
  • 21:45 WIB. Politik - Jokowi tetap ingin bisa bertelpon dengan Prabowo-Sandiaga.
  • 21:44 WIB. INKA - INKA tengah membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 21:43 WIB. AP I - AP I mendapatkan tawaran khusus dari ACI Asia-Pacific untuk duduk di komite.
  • 21:39 WIB. WIKA - WIKA tengah mencari pinjaman untuk mengakuisisi PT Ingako Energy.
  • 21:37 WIB. Bio Farma - Bio Farma tidak mengimpor vaksin dari China karena proses produksinya tidak berstandar WHO.
  • 21:36 WIB. Bio Farma - Bio Farma memperhatikan standar WHO terkait produksi yang dilakukan oleh produsen vaksin.
  • 21:35 WIB. Bio Farma - Bio Farma menerapkan tiga persyaratan untuk menyeleksi produk vaksin yang akan diimpor dan digunakan di Indonesia.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina MOR V sudah merealisasikan tujuh titik BBM Satu Harga dari target sepuluh titik hingga bulan September.

KPK: Ada Kekeliruan Soal Permohonan Praperadilan BLBI

Foto Berita KPK: Ada Kekeliruan Soal Permohonan Praperadilan BLBI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat sejumlah kekeliruan terkait permohonan praperadilan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

"KPK akan mempelajari poin-poin di praperadilan tersebut dan menentukan langkah lebih lanjut yang dapat dilakukan. Namun jika permohonan praperadilan tersebut dibaca, terdapat sejumlah kekeliruan seperti mengatakan KPK tidak melakukan upaya hukum memadai karena tidak melakukan cekal, DPO dan 'red notice'," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

KPK telah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jadwal sidang praperadilan itu pada Senin (24/9).

"Dalil yang diajukan adalah penghentian penyidikan secara materiil. KPK juga disebut tidak melakukan upaya hukum memadai untuk memanggil Sjamsul Nursalim seperti cekal, DPO dan 'red notice' terhadap Sjamsul Nursalim dan istri dan meminta hakim untuk menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ungkap Febri.

Menurut Febri, pemohon tidak memahami bahwa KPK tidak berwenang melakukan cekal. "Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK mengatur kewenangan KPK adalah memerintahkan pada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tentu tidak masuk akal jika KPK menggunakan kewenangan pencegahan ke luar negeri ini untuk orang yang diketahui berada di luar negeri," kata Febri.

Demikian juga, lanjut Febri, dengan DPO dan "red notice" bahwa harus dipahami, DPO hanya digunakan KPK terhadap tersangka. Sedangkan, kata dia, dalam kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, saat itu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam kapasitas sebagai saksi. "Pemanggilan secara patut sudah dilakukan dua kali dan bahkan KPK telah bekerja sama dengan otoritas di Singapura untuk menyampaikan panggilan tersebut pada para saksi. Namun tentu KPK memiliki keterbatasan kewenangan jika posisi saksi berada di luar negeri," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa KPK tentu akan menghadapi setiap praperadilan yang diajukan dengan strategi yang tepat dan penjelasan lebih sistematis dengan dukungan bukti-bukti akan dilakukan di persidangan nanti.

Pada prinsipnya, kata dia, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup maka penyidikan baru dapat dilakukan. Menurutnya, akan lebih baik jika pemohon sebagai bagian dari masyarakat ikut mengawal proses persidangan kasus BLBI yang sudah sampai di penghujung saat ini dan tinggal menunggu putusan hakim.

"Jadi, tidak benar ada penghentian penyidikan. Selain UU menegaskan KPK tidak dapat menghentikan penyidikan, justru penyidikan kasus BLBI telah berkembang hingga proses persidangan di tingkat pertama. Terkait dengan pengembangan pada pelaku lain, kami akan mencermati terlebih dahulu fakta persidangan dan pertimbangan hakim nantinya," ujarnya.

Febri menyatakan bahwa KPK sejak awal berkomitmen untuk menangani kasus BLBI.

"Sejak tahun 2013 penyelidikan telah kami lakukan secara hati-hati dan solid untuk membongkar kasus ini," kata Febri.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22