Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:18 WIB. PEP - Pertamina EP Asset 3 Subang Field lepasliarkan keluarga Owa Jawa.
  • 23:17 WIB. PTPN - Menteri BUMN: PTPN bakal bertransformasi jadi BUMN Agrikultur modern.
  • 23:15 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar pendapatan Rp13,5 triliun tahun ini.
  • 23:15 WIB. WTR - Wijaya Karya Realty menerbitkan MTN senilai Rp205 miliar.
  • 23:15 WIB. BNI - BNI menargetkan pendapatan non bunga tumbuh dobel digit sepanjang 2019.
  • 23:14 WIB. PGN - PGN berencana untuk bidik pasar luar negeri.
  • 23:14 WIB. PTPN - PTPN IX menjalin kerja sama distribusi pemasaran produk hilir dengan Jeera Foundation.
  • 23:14 WIB. Mandiri - Mandiri sabet gelar best domestic private bank.
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV memasok kebutuhan BBM dan Pelumas Polda Jateng.
  • 20:42 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan dua titik BBM satu harga di Maluku dan Papua.
  • 20:42 WIB. Perindo - Perindo fokus perkuat ekspor perikanan ke Jepang dan AS.
  • 20:42 WIB. AXA - Axa Mandiri menargetkan premi nasabah prioritas naik 10% tahun ini.
  • 20:41 WIB. PTPN - Berdasarkan perkiraan PTPN, stok GKP pada awal tahun depan hanya 300.000-400.000 ton.
  • 20:41 WIB. PTPN - PTPN Holding akan meminta kuota untuk impor gula mentah pada tahun ini.
  • 20:41 WIB. Energi - Pertamina bersinergi dengan PLN terkait pemanfaatan listrik di lingkungan Pertamina RU II.

KPK: Ada Kekeliruan Soal Permohonan Praperadilan BLBI

Foto Berita KPK: Ada Kekeliruan Soal Permohonan Praperadilan BLBI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat sejumlah kekeliruan terkait permohonan praperadilan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

"KPK akan mempelajari poin-poin di praperadilan tersebut dan menentukan langkah lebih lanjut yang dapat dilakukan. Namun jika permohonan praperadilan tersebut dibaca, terdapat sejumlah kekeliruan seperti mengatakan KPK tidak melakukan upaya hukum memadai karena tidak melakukan cekal, DPO dan 'red notice'," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

KPK telah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jadwal sidang praperadilan itu pada Senin (24/9).

"Dalil yang diajukan adalah penghentian penyidikan secara materiil. KPK juga disebut tidak melakukan upaya hukum memadai untuk memanggil Sjamsul Nursalim seperti cekal, DPO dan 'red notice' terhadap Sjamsul Nursalim dan istri dan meminta hakim untuk menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ungkap Febri.

Menurut Febri, pemohon tidak memahami bahwa KPK tidak berwenang melakukan cekal. "Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK mengatur kewenangan KPK adalah memerintahkan pada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tentu tidak masuk akal jika KPK menggunakan kewenangan pencegahan ke luar negeri ini untuk orang yang diketahui berada di luar negeri," kata Febri.

Demikian juga, lanjut Febri, dengan DPO dan "red notice" bahwa harus dipahami, DPO hanya digunakan KPK terhadap tersangka. Sedangkan, kata dia, dalam kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, saat itu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam kapasitas sebagai saksi. "Pemanggilan secara patut sudah dilakukan dua kali dan bahkan KPK telah bekerja sama dengan otoritas di Singapura untuk menyampaikan panggilan tersebut pada para saksi. Namun tentu KPK memiliki keterbatasan kewenangan jika posisi saksi berada di luar negeri," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa KPK tentu akan menghadapi setiap praperadilan yang diajukan dengan strategi yang tepat dan penjelasan lebih sistematis dengan dukungan bukti-bukti akan dilakukan di persidangan nanti.

Pada prinsipnya, kata dia, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup maka penyidikan baru dapat dilakukan. Menurutnya, akan lebih baik jika pemohon sebagai bagian dari masyarakat ikut mengawal proses persidangan kasus BLBI yang sudah sampai di penghujung saat ini dan tinggal menunggu putusan hakim.

"Jadi, tidak benar ada penghentian penyidikan. Selain UU menegaskan KPK tidak dapat menghentikan penyidikan, justru penyidikan kasus BLBI telah berkembang hingga proses persidangan di tingkat pertama. Terkait dengan pengembangan pada pelaku lain, kami akan mencermati terlebih dahulu fakta persidangan dan pertimbangan hakim nantinya," ujarnya.

Febri menyatakan bahwa KPK sejak awal berkomitmen untuk menangani kasus BLBI.

"Sejak tahun 2013 penyelidikan telah kami lakukan secara hati-hati dan solid untuk membongkar kasus ini," kata Febri.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93