Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:35 WIB. Israel - Iran minta PBB awasi kegiatan nuklir Israel.
  • 23:31 WIB. Najib Razak - Dikenakan 21 dakwaan, Najib Razak bersikukuh yakin bersih.
  • 23:24 WIB. Jepang - Shinzo Abe akan jadi pemimpin Jepang terlama di zaman modern.
  • 23:18 WIB. Spanyol - Donald Trump minta Spanyol bangun tembok halangi imigran.
  • 23:16 WIB. ASEAN - Indonesia-Malaysia dorong pantun jadi warisan budaya dunia.
  • 23:15 WIB. Donald Trump - Trump: invasi Timur Tengah lebih buruk daripada Perang Sipil.
  • 23:11 WIB. Afrika Selatan - Indonesia jajaki kerja sama pendidikan Islam dengan Afrika Selatan.
  • 23:10 WIB. Turki - Turki umumkan program ekonomi baru untuk 2019-2021.
  • 22:54 WIB. PEP - Melalui Asset 4 Donggi-Matindok Field membuktikan kinerjanya melalui pencapaian produksi gas sebesar 112,30 %.
  • 22:45 WIB. Garuda - Garuda meresmikan CargoService Center terbaru di Tanah Abang, Jakpus.
  • 22:44 WIB. KAI - KAI akan berkolaborasi dengan Progress Rail, perusahaan pemasok produk dan layanan kereta api yang terafiliasi dengan Caterpillar.
  • 22:42 WIB. INKA - INKA-SKODA berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi pada Traction Motor dan Propulsi. 
  • 22:41 WIB. INKA - INKA akan berkolaborasi dengan SKODA, perusahaan asal Republik Ceko yang memproduksi sistem propulsi dan kontrol perkeretaapian.
  • 22:38 WIB. Len - Len Industri akan menyuplai Interlocking, LED Signal, Point Machine, CTC and Sistem Engineering kepada ALTPRO.
  • 22:35 WIB. LEN - Len Industri bekerja sama dengan perusahaan asal Kroasia, ALTPRO, akan berkolaborasi dalam hal pengembangan produk dan sertifikasi.

MA Bolehkan Mantan Napi Nyaleg, PKS: Sangat Disayangkan

Foto Berita MA Bolehkan Mantan Napi Nyaleg, PKS: Sangat Disayangkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyesalkan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Saya sangat menyayangkan MA telah memutuskan uji materi pasal ini, namun kita harus tetap menghormati hasil keputusan," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).

Mardani mengormati sikap MA yang memutuskan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3) tehadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan bahwa pembahasan PKPU itu sudah melalui proses di DPR dan akhirnya disepakati.

"Komisi II DPR RI mendukung peraturan itu sebagai upaya dan semangat pemberantasan korupsi," ujarnya.

Mardani menilai PKPU itu sudah "pada jalurnya" dan peraturan tersebut menjadi langkah preventif sebagai upaya menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Selain itu, dia memuji langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah putusan MA yang langsung meminta agar seluruh partai tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi.

Mardani mengatakan, partainya sangat mendukung mantan narapidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Sebelumnya, MA melalui putusan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MA Suhadi ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9/2018).

"Jadi, pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Tag: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97