Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:10 WIB. Inas Nasrullah - Penurunan harga pangan oleh Prabowo secara tangan besi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Yang ditakuti oleh petani dan peternak, Prabowo dikenal ganas dan telengas.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Cara Prabowo turunkan harga pangan, bakal ada petani dan peternak merugi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Upaya turunkan harga telur hingga beras dalam waktu 100 hari bakal ugal-ugalan.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Pengalaman Sandiaga selama berkampanye bakal dipaparkan pada debat nanti.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga bakal menguasai tema debat ketiga berhadapan Ma'ruf Amin.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga punya pengetahuan cukup soal kehidupan sosial Indonesia.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Persoalan bangsa hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan umum.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Bahasa agama biasanya bicara secara umum hingga level moral, sedang teknis tidak.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Kami tak khawatir sedikitpun untuk debat ketiga, meski Ma'ruf Amin menggunakan ayat Al-Quran.
  • 08:47 WIB. Jokowi - Jika diberikan pada bulan Maret, maka namanya tunjangan Maret.
  • 08:46 WIB. Jokowi - Namanya THR pasti diberi mendekati hari raya.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Harusnya setiap jawaban diberi solusi masuk akal dan data.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Bilang saja tak punya program, seperti disampaikan Prabowo.
  • 08:39 WIB. Irma Chaniago - Bilang saja tak punya program, seperti disampaikan Prabowo.

MA Bolehkan Mantan Napi Nyaleg, PKS: Sangat Disayangkan

Foto Berita MA Bolehkan Mantan Napi Nyaleg, PKS: Sangat Disayangkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyesalkan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Saya sangat menyayangkan MA telah memutuskan uji materi pasal ini, namun kita harus tetap menghormati hasil keputusan," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).

Mardani mengormati sikap MA yang memutuskan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3) tehadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan bahwa pembahasan PKPU itu sudah melalui proses di DPR dan akhirnya disepakati.

"Komisi II DPR RI mendukung peraturan itu sebagai upaya dan semangat pemberantasan korupsi," ujarnya.

Mardani menilai PKPU itu sudah "pada jalurnya" dan peraturan tersebut menjadi langkah preventif sebagai upaya menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Selain itu, dia memuji langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah putusan MA yang langsung meminta agar seluruh partai tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi.

Mardani mengatakan, partainya sangat mendukung mantan narapidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Sebelumnya, MA melalui putusan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MA Suhadi ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9/2018).

"Jadi, pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Tag: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93