Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:14 WIB. Ekspor - Kemenko maritim menyambut baik dukungan BPOM untuk ekspor garam kristal.
  • 19:12 WIB. Listrik - Diskon tarif listrik 900 VA tingkatkan daya beli.
  • 19:11 WIB. Ekspor - Kemenperin memacu ekspor lima sektor industri yang pertumbuhannya di atas 5%.
  • 19:10 WIB. Debat - Debat kedua diamankan 2.981 personel gabungan.
  • 19:09 WIB. AirAsia - AirAsia indikasikan ada intervensi kompetitor ke agen perjalanan online.
  • 19:08 WIB. VAR - Kementan kirim 9.000 dosis VAR ke NTB.
  • 19:07 WIB. Debat - Jokowi bukan hanya menekankan soal infrastruktur saat debat capres kedua.
  • 19:06 WIB. TCL - TCL sedang membuat 5 gawai yang bisa dilipat jadi jam tangan.
  • 19:03 WIB. Bola - Persija 2-2 Tira-Persikabo.
  • 19:03 WIB. Debat - Jokowi bakal All Out di debat capres kedua (17/2/2019).

KPU Adakan Pleno Guna Bahas Opsi Perubahan PKPU

Foto Berita KPU Adakan Pleno Guna Bahas Opsi Perubahan PKPU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan Rapat pleno KPU pada Sabtu (15/9) atau Minggu (16/9) akan membahas berbagai hal, salah satunya opsi perubahan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Hal itu dilakukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Rapat Pleno kalau tidak Sabtu malam atau Minggu. Namun kami belum menerima Putusan MA tersebut karena tahu dari pemberitaan sehingga kami tidak boleh merevisi PKPU sebelum menerima putusan tersebut," kata Viryan di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (15/9).

Dia menjelaskan, perubahan PKPU harus melalui dua mekanisme yaitu uji publik dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR.

Menurut dia, KPU pernah tidak menjalankan RDP karena Komisi II DPR sedang reses sehingga PKPU diundangkan dahulu di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Ini kami bahas karena saat ini sudah tanggal 15 September sementara penetapan DCT tanggal 20 September. Waktu kami singkat sehingga kami sadar ini harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut dia KPU masih menunggu Putusan MA tersebut karena harus melihat konten putusannya apakah dalam putusan itu hanya klausul mantan napi kasus korupsi yang dibatalkan. Terkait klausul napi kejahatan seksual pada anak dan mantan napi narkoba apakah bisa menjadi caleg atau tidak Viryan mengatakan KPU RI harus hati-hati dan cermat dalam melakukan penyesuaian PKPU agar hasilnya tidak menimbulkan permasalahan baru.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MA Suhadi ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (14/9).

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9).

"Jadi, pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31