Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:26 WIB. Tagihan - RIGS dan Petrus sepakat sudahi perkara hukum usai pelunasan tagihan sebesar SG$71.935.50.
  • 14:25 WIB. Perbankan - Bank Mandiri lantik Eman Suherman sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang baru.
  • 14:25 WIB. Pembekuan Usaha - OJK bekukan kegiatan usaha PT Sumber Artha Mas Finance sebagai perusahaan pembiayaan.
  • 14:11 WIB. Laba - Kuartal III 2018, PLN bukukan laba Rp9,6 triliun.
  • 14:09 WIB. Yodya Karya - Menteri Rini dorong Yodya Karya terus optimalkan aset demi genjot kinerja.
  • 14:07 WIB. Avtur - Menteri ESDM mendesak harga avtur lebih kompetitif melihat tiket pesawat yang mahal.
  • 14:06 WIB. Helmet - RSV Helmet lakukan ekspansi pasar untuk membuka Flagship Store RSV resmi di berbagai kota di Indonesia.
  • 14:04 WIB. CPNS - Kemenperin beri pengarahan kepada 375 CPNS milenial rekrutmen 2018.
  • 14:02 WIB. Impor - Mendag: Impor nonmigas meningkat karena barang modal-bahan baku.
  • 14:00 WIB. Dagang - Mendag: perjanjain perdangangan dengan negara lain perlu digalakkan untuk atasi defisit.
  • 13:59 WIB. Nelayan - HNSI Sumut imbau seluruh nelayan tradisional dan pemodal besar untuk gunakan alat tangkap ramah lingkungan.
  • 13:58 WIB. PUPR - Kementerian PUPR terus tingkatkan konektivitas pulau-pulau terdepan di Maluku Tenggara Barat.
  • 13:57 WIB. Ekspor - Maluku pertama kali ekspor kepiting bakau hidup ke Malaysia dan Singapura.
  • 13:56 WIB. Pasar - Pedagang pasar bekas Stasiun Ponorogo tolak relokasi.
  • 13:55 WIB. BNI - BNI mendukung acara Program Wirausaha ASN dan Pensiunan yang diselenggarakan PT Taspen.

DPR Dukung Langkah Pemerintah Redam Pelemahan Rupiah

Foto Berita DPR Dukung Langkah Pemerintah Redam Pelemahan Rupiah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

DPR RI mendukung langkah pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor, guna mengendalikan impor sekaligus meredam pelemahan nilai tukar rupiah.

"Kebijakan pengendalian impor tidak salah dalam situasi gejolak nilai tukar mata uang dan nilai tukar rupiah menjadi melemah," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, pemerintah sudah menaikkan tarif PPh impor atau PPh Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas.

Kebijakan Pemerintah tersebut, menurut Bamsoet, dapat dipahami bahwa hal itu dilakukan ketika durasi gejolak nilai tukar rupiah atau penguatan nilai tukar dolar AS, masih sulit diprediksi.

"Pengendalian impor bukan kebijakan yang salah. Karena itu, pimpinan DPR mendukung dan sepakat dengan keputusan pemerintah," katanya.

Pimpinan DPR RI, menurut Bamsoet, mendorong Tim Ekonomi Pemerintah dan Bank Indonesia, agar terus mengkreasikan penyesuaian kebijakan untuk menanggapi ketidakastian global saat ini.

Ketahanan ekonomi nasional, kata dia, bagaimana pun sedang diuji sehingga penyesuaian kebijakan memang diperlukan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan adalah fakta bahwa Indonesia bersama banyak negara lain sedang menyongsong ketidakseimbangan atau disequilibrium baru, yang dipicu oleh gejolak nilai tukar valuta dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, menurut dia, Indonesia harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi.

"Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol. Sebab ketidakseimbangan baru itu akan menghadirkan beberapa dampak, langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman," katanya.

Namun setiap penyesuaian kebijakan, kata Bamsoet, hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari salah persepsi. Misalnya, Pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.

Sebagai contoh, kata Bamsoet, tetap harus dilakukan impor bahan bakar minyak (BBM) dan belasan komoditi pangan secara regular, guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pemerintah secara reguler, juga harus melaksanakan kewajiban bayar atas utang luar negeri yang jatuh tempo, serta untuk menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal harus bisa diatur sedemikian rupa.

"Karena terjadi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, nilai belanja impor oleh Pemerintah dan swasta tentu saja mengalami pembengkakan," kata Bamsoet.

Ia menegaskan pada titik itulah pemerintah wajib terus dan berani mengkreasikan penyesuaian kebijakan, agar negara tetap mampu melayani masyarakat serta keuangan negara tetap dalam kondisi sehat dan terkendali.

"DPR berharap Pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tak terhindarkan," kata Bamsoet.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rupiah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26