Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:11 WIB. Samsung - Samsung siapkan 1 juta smartphone layar lipat tahun depan.
  • 09:11 WIB. Bukalapak - Bukalapak prediksi kantongi izin e-money tahun depan.
  • 09:10 WIB. LG - Gambar panel depan LG Q9 beredar di dunia maya.
  • 09:03 WIB. Bolt - Rudiantara ingatkan Bolt bisa setop operasi jika tak bayar frekuensi.
  • 09:00 WIB. Stan Lee - Stan Lee meninggal dunia, netizen pecinta Marvel berduka.
  • 08:56 WIB. Telekomunikasi - Pembajakan SDM marak terjadi di industri telekomunikasi.
  • 08:55 WIB. Siber - 51 negara dukung aturan keamanan dunia siber global.
  • 08:18 WIB. Huawei - Huawei akan lubangi layar demi kejar bingkai tipis.
  • 08:18 WIB. Nintendo - Nintendo wii setop layanan Netflix 31 Januari 2019.
  • 07:01 WIB. Indosat - Indosat transformasi pegawai demi tingkatkan bisnis.
  • 07:00 WIB. Go-Jek - Go-jek gandeng Bank DBS perkuat layanan Go-Pay di Asia Tenggara.
  • 06:57 WIB. China - China kembangkan silikon braille agar tunanetra mudah pakai ponsel.
  • 06:55 WIB. Blits - Mobil listrik Blits telah diuji sekitar 1.000 km.
  • 06:54 WIB. Microsoft - Microsoft kini jadi pemilik Github setelah menggelontorkan Rp19 triliun.
  • 06:52 WIB. Indosat - Indosat akui jaringan miliknya tertinggal dari kompetitor.

DPR Dukung Langkah Pemerintah Redam Pelemahan Rupiah

Foto Berita DPR Dukung Langkah Pemerintah Redam Pelemahan Rupiah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

DPR RI mendukung langkah pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor, guna mengendalikan impor sekaligus meredam pelemahan nilai tukar rupiah.

"Kebijakan pengendalian impor tidak salah dalam situasi gejolak nilai tukar mata uang dan nilai tukar rupiah menjadi melemah," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, pemerintah sudah menaikkan tarif PPh impor atau PPh Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas.

Kebijakan Pemerintah tersebut, menurut Bamsoet, dapat dipahami bahwa hal itu dilakukan ketika durasi gejolak nilai tukar rupiah atau penguatan nilai tukar dolar AS, masih sulit diprediksi.

"Pengendalian impor bukan kebijakan yang salah. Karena itu, pimpinan DPR mendukung dan sepakat dengan keputusan pemerintah," katanya.

Pimpinan DPR RI, menurut Bamsoet, mendorong Tim Ekonomi Pemerintah dan Bank Indonesia, agar terus mengkreasikan penyesuaian kebijakan untuk menanggapi ketidakastian global saat ini.

Ketahanan ekonomi nasional, kata dia, bagaimana pun sedang diuji sehingga penyesuaian kebijakan memang diperlukan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan adalah fakta bahwa Indonesia bersama banyak negara lain sedang menyongsong ketidakseimbangan atau disequilibrium baru, yang dipicu oleh gejolak nilai tukar valuta dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, menurut dia, Indonesia harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi.

"Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol. Sebab ketidakseimbangan baru itu akan menghadirkan beberapa dampak, langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman," katanya.

Namun setiap penyesuaian kebijakan, kata Bamsoet, hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari salah persepsi. Misalnya, Pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.

Sebagai contoh, kata Bamsoet, tetap harus dilakukan impor bahan bakar minyak (BBM) dan belasan komoditi pangan secara regular, guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pemerintah secara reguler, juga harus melaksanakan kewajiban bayar atas utang luar negeri yang jatuh tempo, serta untuk menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal harus bisa diatur sedemikian rupa.

"Karena terjadi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, nilai belanja impor oleh Pemerintah dan swasta tentu saja mengalami pembengkakan," kata Bamsoet.

Ia menegaskan pada titik itulah pemerintah wajib terus dan berani mengkreasikan penyesuaian kebijakan, agar negara tetap mampu melayani masyarakat serta keuangan negara tetap dalam kondisi sehat dan terkendali.

"DPR berharap Pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tak terhindarkan," kata Bamsoet.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rupiah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.32 3,911.55
British Pound GBP 1.00 19,179.86 18,982.46
China Yuan CNY 1.00 2,133.25 2,111.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,821.00 14,673.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,724.48 10,614.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,891.86 1,872.89
Dolar Singapura SGD 1.00 10,751.54 10,642.63
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,790.71 16,617.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,542.30 3,504.42
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.16 12,872.18

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5777.053 -97.101 615
2 Agriculture 1471.193 -20.031 20
3 Mining 1850.021 -9.803 47
4 Basic Industry and Chemicals 741.527 -8.068 71
5 Miscellanous Industry 1323.857 -43.137 45
6 Consumer Goods 2255.249 -57.850 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.436 -6.394 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.398 -2.343 71
9 Finance 1087.300 -19.593 90
10 Trade & Service 790.700 -12.910 150
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,400 1,750 350 25.00
2 SOSS 800 1,000 200 25.00
3 TCPI 6,300 7,550 1,250 19.84
4 SSTM 384 460 76 19.79
5 IBST 8,200 9,800 1,600 19.51
6 TAMU 2,300 2,700 400 17.39
7 DUCK 1,475 1,665 190 12.88
8 HELI 104 117 13 12.50
9 AKPI 810 900 90 11.11
10 SATU 124 137 13 10.48
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 210 178 -32 -15.24
2 KBLV 452 402 -50 -11.06
3 LPPF 5,275 4,760 -515 -9.76
4 DPNS 332 300 -32 -9.64
5 ASJT 340 312 -28 -8.24
6 ABMM 2,200 2,020 -180 -8.18
7 TIRA 151 140 -11 -7.28
8 SSIA 472 438 -34 -7.20
9 PTPP 1,565 1,460 -105 -6.71
10 ARII 975 910 -65 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,400 3,300 -100 -2.94
2 ESTI 94 96 2 2.13
3 UNVR 40,325 39,375 -950 -2.36
4 BBRI 3,340 3,280 -60 -1.80
5 PGAS 2,110 2,070 -40 -1.90
6 SATU 124 137 13 10.48
7 ADRO 1,580 1,510 -70 -4.43
8 TKIM 10,550 10,625 75 0.71
9 SRIL 360 360 0 0.00
10 UNTR 34,900 33,075 -1,825 -5.23