Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:00 WIB. IHSG - Senin sore, IHSG ditutup 0,04% ke level 6.450,83. 
  • 15:25 WIB. Rupiah - Pukul 15.25 WIB, rupiah melemah 0,35% ke level Rp14.225 per dolar AS. 
  • 15:24 WIB. Diversifikasi Portofolio - Elnusa akan lanjutkan strategi diversifikasi portofolio untuk raih kinerja posiif di tahun 2019.
  • 15:23 WIB. Penyertaan Saham - Leo Investment tingkatkan penyertaan saham sebanyak 830 saham baru dalam PT Sarana Instrument.
  • 15:23 WIB. Panel Surya - Chandra Asri gandeng Total Solar untuk pasang instalasi panle surya di pabrik Chandra Asri Cilegon.
  • 14:54 WIB. Renault - Grup Nusantara comot bisnis Renault dari Indomobil.
  • 13:52 WIB. Saham - Harto Djaja Nagaria divestasi 250 ribu saham PT Summarecon Agung Tbk.
  • 13:52 WIB. Divestasi - Leo Investment rencanakan divestasi saham PT Leo Resources dan PT Lion Nickel kepada PT Geo Seismik Indonesia.
  • 13:30 WIB. Toyota - Toyota Supra 2020 produksi pertama laku Rp29,8 miliar dalam lelang.
  • 12:53 WIB. Bandara - Menteri Darmin menyatakan Bandara NYIA beroperasi mulai Januari 2020.
  • 12:52 WIB. Kartu - Indonesia masih jauh menerapkan sistem kartu identitas tunggal (single identity card).
  • 12:51 WIB. INKA - Ekspor kereta ke Bangladesh, INKA disokong dana Rp775,6 miliar.
  • 12:50 WIB. Dagang - Kemendag terus tingkatkan kelancaran ekspor-impor lewat laut.
  • 12:49 WIB. Sapi - Pemprov Lampung terus menggalakkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).
  • 12:48 WIB. Impor - Nilai impor sejumlah barang nonmigas Lampung turun 45,48 persen.

Jangan Biarkan Rakyat Mencoblos Para Koruptor

Foto Berita Jangan Biarkan Rakyat Mencoblos Para Koruptor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Walaupun penetapan DCT alias daftar calon tetap anggota DPR serta DRPD I dan III tinggal beberapa hari lagi yaitu akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 September 2018, setumpuk "pekerjaan rumah" masih harus dituntaskan berbagai pihak.

KPU mengeluarkan Peraturan KPU (KPU) Nomor 20 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa bekas narapidana kasus korupsi, penyalahgunaan narkotika serta pelecehan seksual terhadap anak-anak dilarang mencalonkan diri.

Niat baik KPU tersebut ditentang habis- habiasan oleh berbagai pihak terutama oleh para eks narapidana kasus korupsi dengan dalih bahwa mereka masih tetap mempunyai hak hukum yang diatur oleh undang-undang yang lebih tinggi posisinya dari PKPU No 20 itu misalnya Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri.

Gara-gara PKPU itu kemudian timbul perdebatan di berbagai forum yang akhirnya mengakibatkan pertemuan antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Kementerian Dalam Negeri yang sepakat bahwa koruptor bisa saja mencalonkan diri.

Namun untuk mencegatnya, semua partai politik diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan para penjahat yang telah memakan uang rakyat itu.

Keberadaan pakta integritas itu sama saja artinya bahwa eks- koruptor ini tetap tidak bisa secara hukum untuk mencalonkan diri.

Permasalahan tidak berhenti di situ, karena kemudian ada beberapa pihak yang mengajukan protes sehingga akhirnya Mahkamah Agung menetapkan bahwa aturan KPU tersebut tidak berlaku.

Ketentuan MA mengejutkan Arief Budiman yang kini mengharapkan agar salinan keputusan itu bisa diterima pihaknya paling lambat hari Senin,17 September.

Ia menyatakan tugas KPU amatlah berat karena waktunya sudah mepet tinggal beberapa hari untuk "menyesuaikan diri" dengan aturan MA tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo akhirnya juga berkomentar untuk menanggapi ketentuan MA itu, dengan menyatakan bahwa karena keputusan lembaga yudikatif itu bersifat sudah final maka pemerintah tidak berhak mencampurinya.

Akan tetapi Kepala Negara menyatakan bahwa jutaan pemilih diharapkan bisa mengetahui rekam jejak setiap calon wakil rakyat baik untuk DPR.RI maupun DPRD tingkat I dan II.

Omongan Kepala Negara itu sesuai dengan ketentuan hukum bahwa pemerintah tidak berhak berkomentar terhadap putusan yudikatif, namun sebagai Jokowi berharap agar semua calon pemilih bisa mempelajari secara seksama kinerja atau rekam jejak calon- calon wakil rakyat tersebut.

Sekalipun Jokowi dan Arief Budiman sudah menyatakan sikapnya, persoalan bekas narapidana koruptor ini belum juga usai. (DCS) masih akan timbul berbagai persoalan di kemudian hari.

Tugas siapa? Masyarakat bisa menilai bahwa pada dasarnya KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik yatu menyiapkan DCS serta DCT. Namun apabila dalam daftar r itu masih ada nama eks koruptor maka rakyat berhak mempertanyakan persoalan tersebut.

Sekitar 183 juta calon pemilih tetap dan rakyat Indonesia pada umumnya telah mengetahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai detik ini masih terus menyelidiki, menyidik orang- orang yang diduga melaksanakani secara sengaja dan sistematis mencuri uang rakyat baik dari APBN.APBD maupun berbagai sumber lainnya seperti bantuan sosial atau bansos.

Hampir tiap hari, KPK mengumumkan orang- orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan alias OTT terutama dengan adanya uang tunai yang jumlahnya sangat besar mulai dari juta hingga miliaran rupiah.

Di Kota Malang, Jawa Timur sedikitnya 41 dari 45 anggota DPRD kota apel itu telah diciduk karena diduga atau disangkakan menerima uang sogok dari pemerintah daerah setempat. Kasus kejahatan yang serupa juga terjadi di DPRD Jambi, karena bisa dikatakan hampir semua wakil rakyat di tingkat provinsi didakwa menerima uang sogok dari gubernur nonaktif Zumi Zola.

Dari kedua DPRD itu saja bisa diduga bahwa mereka akan masuk lagi dalam pemilihan anggota legislatif yang bakal berlangsung pada tanggal 17 April tahun 2019. Kalau dari kedua DPRD itu saja sebagian anggotanya maju lagi ke dalam pileg maka bisa dibayangkan oleh para pemilih bahwa jika terpilih, para wakil rakyat itu bisa mengulangi lagi perbuatan jahatnya (korupsi).

Dana pemerintah baik dalam APBN maupun APBD setiap tahun terus bertambah atau meningkat sehingga bisa dibayangkan tindak podana korupsi akan tetap terjadi bahkan semakin marak. Sementara itu, sejumlah gubernur sudah diseret ke pengadilan mulai dari Zumi Zola hingga mantan gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.

Selain itu ada beberapa mantan anggota DPR serta menteri juga dibui seperti Mohammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, serta Suryadharma Ali.

Sudah setumpuk "pendosa" yang sedang ditahan di Tanah Air. Masak mereka akan dibiarkan menjadi pejabat- pejabat negara lagi padahal mereka selama menjadi abdi negara tak memikirkan nasib rakyat yang seharusnya menjadi tempat pengabdian.

Siapa yang salah? Nama- nama calon wakil rakyat itu disusun oleh partai- partai politik yang jumlahnya 16 buah. Semua parpol iyu mempunyai pengurus mulai di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten hingga kecamatan dan disinilah persoalan dimulai.

Para calon wakil rakyat itu sudah harus diseleksi dan dipilih secara ketat karena di tingkat dasar inilah para pengurus partai seharusnya sudah mengenali semua bakal calon wakil rakyat.

Akan tetapi, kehebatan atau kelicikan para bakal calon wakil rakyat itu adalah mereka "berani" menyuap pengurus partai politik agar nama mereka tercantum dalam DCS hingga DCT.

Jadi kini persoalan i akan di tangan semua pengurus partai poltik yaitu beranikah mereka mencoret nama-nama koruptor terpidana itu sehingga daftar nama hanya tinggal berisi orang yang benar- benar bersih. Selama parpol tidak berani atau ragu mencoret maka selama itu pula DCT hanya akan berisikan nama-nama orang jahat.

Namun kalau nama-nama itu sudah secara sadar dicoret atau dihapus sehingga tidak ada lagi nama- nama "pendosa" maka rakyat atau calon pemilih bisa tenang menjatuhkan pilihannya.

Rakyat tentu berharap dalam beberapa hari terakhir ini semua partai politik akan berani membuang nama- nama bekas koruptor terpidana itu dari DCS agar DCT benar- benar menjadi daftar yang hanya berisikan calon abdi masyarakat atau abdi rakyat.

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU), korupsi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56