Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:42 WIB. KRAS - Krakatau Steel teken MoU dengan TPIA untuk bangun fasilitas air industri.
  • 09:12 WIB. Oppo - Oppo imingi cashback Rp1 juta pembelian Reno Series.
  • 09:01 WIB. HK Metals - HK Metals Utama membidik pendapatan Rp1,64 triliun.
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,07% ke level 6.195,13 di awal sesi I.
  • 09:00 WIB. India - India bakal luncurkan stasiun luar angkasa sendiri pada 2030.
  • 08:49 WIB. Intel - Intel luncurkan proyek Ignite di Israel.
  • 08:09 WIB. Huawei - Penjualan smartphone Huawei di dunia bakal turun 40-60%.
  • 08:01 WIB. Perbankan - Bank Mandiri Syariah mencatat transaksi e-channel naik 60% selama libur lebaran.
  • 07:42 WIB. Instagram - Instagram uji cara cepat pulihkan akun yang kena hack.
  • 07:31 WIB. 6G - SK Telecom, operator telekomunikasi Korsel, gandeng Nokia dan Ericsson kembangkan 6G.
  • 07:09 WIB. LG - LG rilis monitor gaming 1 milisecond pertama di dunia.
  • 06:59 WIB. Huawei - Huawei mau pangkas produksi, terancam kehilangan Rp458 triliun.
  • 06:31 WIB. Bursa Global - Nasdaq naik 0,62% menjadi 7.357,31.
  • 06:31 WIB. Bursa Global - Indeks Dow naik 0,09% menjadi 26.112,53.
  • 06:30 WIB. Bursa Global - Indeks S&P naik 0,09% menjadi 2.889,67

Parpol Diminta Pecat Caleg Bekas Napi Korupsi

Parpol Diminta Pecat Caleg Bekas Napi Korupsi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendesak agar partai politik mencoret calon anggota legislatif (caleg) bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba menyusul putusan Mahkamah Agung (MA).

"Meminta agar partai politik sebagai peserta pemilu DPR/DPRD untuk tetap mencoret mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba dari daftar caleg yang mereka calonkan demi menjawab tuntutan publik, perwujudan pemilu berintegritas dari sisi peserta dan komitmen terhadap pakta integritas yang telah mereka sepakati," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, Kamis (13/9), menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

"Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan," ujar Donal.

Selanjutnya, KPU juga diminta untuk membuka curriculum vitae seluruh caleg Pemilu 2019 tanpa terkecuali, termasuk apabila calon pejabat publik tersebut keberatan. Publik juga diharapkan untuk mengambil peran dengan mengenali rekam jejak caleg dalam Pemilu 2019, dan tidak memilih nama-nama yang sudah pernah terbukti melakukan korupsi demi perbaikan legislatif ke depan.

Koalisi masyarakat sipil berharap agar Bawaslu dan seluruh pihak yang selama ini mengaku mempunyai semangat yang sama untuk melarang mantan napi korupsi, namun tidak sepakat larangan diatur dalam peraturan KPU berdiri paling depan untuk mendorong larangan ini masuk dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Meski semua pihak harus menghormati putusan tersebut, kritik juga penting disuarakan, terdapat dua catatan kritis terhadap uji materi yang telah dilakukan oleh MA ini," kata Donal lagi.

Catatan pertama, proses pengujian materi ini diduga tidak sesuai prosedur karena dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan uji materi atas UU No. 7 Tahun 2017. Padahal, menurut pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa proses uji materi peraturan perundang-undangan di MA dilakukan setelah proses uji materi di MK selesai.

Kedua, proses pengujian terkesan tidak terbuka. Padahal, larangan ini merupakan polemik panjang dimana pendapat pihak pendukung dan penolak juga penting didengar dan dipertimbangkan. Hingga saat ini, putusan juga belum dipublikasikan atau diakses publik.

"MA telah menyusul Bawaslu dalam hal melewatkan peluang untuk berperan dalam mewujudkan pemilu yang menghadirkan calon lebih berintegritas," ujar Donal.

Masyarakat sipil juga mengapresiasi KPU RI dan KPU di daerah yang telah sangat berani, tegas, dan konsisten melarang mantan napi korupsi menjadi caleg di tengah kepungan penolakan stakeholders kunci pemilu, seperti partai politik dan Bawaslu.

Apresiasi juga diberikan kepada tiga partai politik, yaitu PPP, PKB, dan PSI yang telah berkomitmen untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi dalam Pemilu 2019.

Putusan MA untuk menolak larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan membuat mantan napi tiga tindak pidana kejahatan serius di atas dapat berkontestasi pada Pemilu 2019.

Putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan MK terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

Perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

Tag: Parpol

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,844.29 3,805.69
British Pound GBP 1.00 18,159.47 17,976.68
China Yuan CNY 1.00 2,091.38 2,070.50
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,418.00 14,274.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,919.58 9,819.08
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,841.36 1,822.90
Dolar Singapura SGD 1.00 10,522.55 10,413.66
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,181.32 16,015.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,455.90 3,418.10
Yen Jepang JPY 100.00 13,278.69 13,142.44

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6190.525 -59.740 634
2 Agriculture 1387.740 6.172 21
3 Mining 1599.384 -15.894 46
4 Basic Industry and Chemicals 740.684 -13.793 71
5 Miscellanous Industry 1278.981 -9.883 46
6 Consumer Goods 2415.601 -31.601 52
7 Cons., Property & Real Estate 467.630 -4.198 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1161.408 -10.915 74
9 Finance 1261.086 -6.995 90
10 Trade & Service 799.348 -10.114 158
No Code Prev Close Change %
1 BOLA 175 296 121 69.14
2 SDMU 54 72 18 33.33
3 SMRU 140 176 36 25.71
4 YELO 192 240 48 25.00
5 POLL 1,200 1,450 250 20.83
6 SOSS 378 430 52 13.76
7 MINA 1,090 1,235 145 13.30
8 MEGA 5,100 5,775 675 13.24
9 ARTA 412 466 54 13.11
10 HRME 292 324 32 10.96
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,300 975 -325 -25.00
2 BMTR 480 360 -120 -25.00
3 FITT 230 173 -57 -24.78
4 SMBR 1,030 785 -245 -23.79
5 SKBM 464 368 -96 -20.69
6 TGKA 4,750 4,000 -750 -15.79
7 WICO 625 530 -95 -15.20
8 SIMA 112 97 -15 -13.39
9 GLOB 348 302 -46 -13.22
10 BHIT 84 74 -10 -11.90
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,300 975 -325 -25.00
2 MAMI 116 124 8 6.90
3 JPFA 1,545 1,410 -135 -8.74
4 SMRU 140 176 36 25.71
5 BMTR 480 360 -120 -25.00
6 CSIS 109 98 -11 -10.09
7 SIMA 112 97 -15 -13.39
8 BBRI 4,230 4,200 -30 -0.71
9 CPIN 4,700 4,380 -320 -6.81
10 BDMN 4,510 4,250 -260 -5.76