Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:59 WIB. Bawaslu - Jika politik uang dilakukan selain peserta pemilu maka tak ada unsur pelangaran.
  • 13:58 WIB. Bawaslu - Ada celah politik uang di UU Pemilu.
  • 13:57 WIB. Harga - Harga holtikultura di Aceh mengalami penurunan yang drastis.
  • 13:56 WIB. Fadli Zon - Mengapa dana kelurahan baru di programkan Jokowi?
  • 13:55 WIB. BMN - BMN yang telah dilakukan penilaian kembali sebanyak 945.460 nomor urut pendaftaran.
  • 13:54 WIB. Pengamat - Ada kelemahan dana kelurahan dan operasional desa 2019, yakni jika tak merata pembagiannya.
  • 13:54 WIB. BMN - Nilai pemeriksaan BMN naik menjadi Rp5.728 triliun.
  • 13:53 WIB. Pengamat - Dana kelurahan dan operasional desa untuk 2019 jadi senjata Jokowi di Pilpres.
  • 13:52 WIB. Polda Metro Jaya - Berkas eks Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail belum lengkap.
  • 13:51 WIB. Polda Metro Jaya - Nur Mahmudi Ismail dicegah ke luar negeri.
  • 13:51 WIB. BMN - Menkeu: pemerintah kembali melakukan penilaian terhadap BMN berupa aset tetap milik pemerintah.
  • 13:50 WIB. BEI - BEI Jambi resmikan Galeri Investasi BEI CitraRaya City pada Minggu (21/10/2018). 
  • 13:47 WIB. Industri - Walikota Makassar siap lakukan percepatan pembangunan di era Revolusi Industri 4.0.
  • 13:45 WIB. UMP - SPSI Jawa Barat tolak penetapan UMP.
  • 13:43 WIB. Beras - Dinas Pertanian Bangka Belitung: 81,5 persen beras di wilayah itu dipasok dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Aturan Baru Sektor Energi, Bikin Investor Migas Cabut?

Foto Berita Aturan Baru Sektor Energi, Bikin Investor Migas Cabut?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan investor tidak terganggu terkait aturan yang mewajibkan seluruh kontraktor hulu migas untuk menawarkan produksinya ke PT Pertamina sebelum diekspor.

"Aturan ini diperlukan dalam rangka mengatur prioritas pemanfaatan hasil produksi migas untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor," kata Tahar dalam rilisnya, Minggu (16/9/2018).

Beleid yang mengatur kewajiban bagi kontraktor menawarkan minyak ke PT Pertamina ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menepis anggapan bahwa dengan diberlakukannya aturan ini akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

"Pemerintah tidak khawatir ini mengganggu minat investor di hulu migas. Coba lihat di negera lain, Malaysia, berdasarkan studi kita, ini dicek, apakah Malaysia itu kontraktornya menjual ke dalam negeri yang bagian kontraktor itu? Iya," ungkap Arcandra.

Menurut Arcandra, aturan di negara lain lebih ketat, kontraktor migas jika ingin mengekspor produksi migasnya ke luar, mereka dibebankan bea keluar dengan persentase yang cukup tinggi. Tidak hanya di Malaysia, Vietnam pun juga menerapkan bea keluar ini.

"Kalau di negara lain, diekspor kena bea keluar, kalau ngga salah tolong dicek, (Malaysia) 10 persen, Vietnam 10 persen, nah di kita ini ngga ada, kita dibebaskan (bea keluarnya)," ungkapnya.

Lebih lanjut Arcandra mengatakan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan dalam kontrak bagi hasil migas antara kontraktor dan pemerintah, dan respon dari kontraktor juga positif. Dirinya mengatakan sudah bertemu dan membahas langsung dengan 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan hasil migas terbesar mengenai rencana penjualan minyak ke Pertamina. Dalam pertemuan yang digelar pekan lalu itu, disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran kontrak dari kebijakan ini.

Selain itu, melalui kebijakan ini, menurut Arcandra, pemerintah dalam hal ini Pertamina bisa melakukan penghematan dari sisi biaya angkut jika dibandingkan dengan melakukan impor minyak. Besaran penghematannya tergantung dari kesepakatan harga antara Pertamina dan kontraktor, karena merupakan ranah B to B (business to business).

"Ada efisiensinya dari sisi biaya transport, kalau diimpor misalnya, dari Afrika, biayanya bisa mencapai 4-5 dolar per barrel, untuk sampai di Indonesia," kata Arcandra.

Tag: Arcandra Tahar

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Bambang Ismoyo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46