Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:16 WIB. Ngabalin -  visi misi Prabowo-Sandi bernuansa orde baru.
  • 12:15 WIB. Zulkifli Hasan - Kemenangan PAN di Jabar menentukan kemenangan Prabowo-Sandiaga.
  • 12:13 WIB. Ngabalin - Prabowo tak pantas sebut pengelolaan negara 'ugal-ugalan'.
  • 12:13 WIB. Ngabalin - Prabowo jangan asal bunyi (ngomong).
  • 12:13 WIB. Ngabalin - Prabowo harusnya memberikan pernyataan pakai data dan fakta.
  • 11:18 WIB. BEI - Usai disuspensi, perdagangan saham SURE kembali dibuka pada 17/10/2018. 
  • 11:16 WIB. BTPN - Bunga obligasi keempat BTPN sebesar Rp16,8 miliar dibayarkan hari ini. 
  • 11:13 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak penting, terkait nyawa.
  • 11:12 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak dekat gedung DPR RI dimasukkan tahun 2019.
  • 11:10 WIB. Bawaslu DKI - Hari ini kembali digelar sidang kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Pemilih di HIPMI tentu bisa menggerakkan masyarakat di level bawah.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Dukungan HIPMI sangat penting, karena perubahan sosial diawali oleh masyarakat kelas menengah.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Pemerintahan Jokowi tidak mampu mengelola perekonomian negara.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - HIPMI merupakan pemilih rasional.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Jokowi 'sikat' semua kaki-kaki Sandiaga Uno terutama HIPMI dan KADIN.

Wacana Akuisisi Taksi Online oleh BUMN, Gerindra: Tak Perlu

Foto Berita Wacana Akuisisi Taksi Online oleh BUMN, Gerindra: Tak Perlu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengatakan pemerintah dinilai tidak tepat mengoperasikan atau mengakuisisi aplikasi taksi online atau daring .

"Saya pikir kalau milsahnya pemerintah masuk di transportasi online sebagai regulator ini agak kurang tepat," kata Bambang di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Politikus Partai Gerindra ini menilai wacana akuisisi aplikasi taksi online bukan merupakan solusi atas carut marutnya payung hukum dari moda transportasi itu. Dia menyatakan hal itu akan mengganggu bisnis dari Telkom sendiri karena Telkom sudah memiliki "core business"-nya masing-masing.

"Fungsi BUMN sebagai stabilisator dari perekonomian, kalau terjadi kartelisasi boleh, kalau tidak, enggak perlu," katanya.

Dia menambahkan aplikasi daring saat ini tidak bersifat monopoli, sehingga tidak perlu diambil alih oleh pemerintah.

"Sebenarnya online itu mereka tidak monopoli, terdiri dari beberapa perusahaan dan saling bersaing, sehingga tarif yang diinginkan masyakat jadi sesuai," katanya.

Terdapat usulan dan wacana agar pemerintah mengakuisisi atau mengoperasikan aplikasi taksi daring karena selama ini permasalahan tidak pernah selesai dengan peraturan menteri yang selalu diganti dan kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pemerintah juga berencana menggandeng perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Telkom dalam penyediaan teknologi informasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu masih menjadi usulan karena berkaca pada Korea Selatan di mana aplikasi taksi daring saat ini dikelola oleh pemerintah.

"Di Korea ada satu aplikasi yang dibangun oleh masyarakat dan diakuisisi oleh pemerintah dan sekarang dipakai, eksis, jadi kita akan pelajari, namanya masukan harus dipelajari,"katanya.

Tag: Taksi Online, Bambang Harjo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13