Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:15 WIB. Indra Karya - Indra Karya memperkirakan meraih laba sebesar Rp11,2 miliar tahun ini.
  • 23:14 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi jalan tol sebesar Rp1,4 triliun sepanjang 2018.
  • 23:14 WIB. BUMN - Utang BUMN kini menembus Rp5,271 triliun.
  • 23:09 WIB. WEGE - WEGE targetkan kenaikkan 40% kontrak baru tahun depan.
  • 22:02 WIB. Telkomsel - Telkomsel meluncurkan aplikasi mBanking.
  • 22:02 WIB. WKR - Waskita Realty menganggarkan capex Rp1,03 triliun di tahun depan.
  • 22:01 WIB. PGE - PGE sedang mengerjakan 14 WKP dengan total kapasitas sebesar 617 MW.
  • 21:59 WIB. BNI - BNI dan Kemtan memperluas cakupan ke Kalimantan.
  • 21:50 WIB. Mandiri - Hadapi Nataru 2019, Mandiri siapkan uang tunai Rp13,73 triliun.
  • 21:50 WIB. WIKA - Profil finansial WIKA dianggap masih dapat diimbangi penghasilan arus kas yang lebih baik.
  • 21:49 WIB. WIKA - Rating utang WIKA tetap di level BB.
  • 21:49 WIB. WIKA - Fitch Ratings memangkas outlook WIKA dari stabil menjadi negatif.
  • 21:49 WIB. AP II - AP II menerapkan konsep transformasi digital dalam pengelolaan bandara.

RUU SDA Perlu Dibuat Lebih Matang Lagi

Foto Berita RUU SDA Perlu Dibuat Lebih Matang Lagi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Masih terdapatnya konflik terhadap draf Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air (RUU SDA) menunjukkan bahwa RUU itu masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan jika tidak dilakukan penyempurnaan maka akan sangat menghambat rencana pemerintah untuk bisa mewujudkan 100% akses air bersih.

“Jadi semangat dari pembuatan Undang-undang SDA itu jangan sampai menghilangkan atau merugikan hak konstitusional warga negara untuk bisa mendapatkan air bersih yang layak,” ujar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Lanjutnya, Ia menyarankan untuk berhati-hati dalam penyusunan draf RUU SDA ini. Menurut Jimly, penyusunan pasal-pasal dalam RUU SDA itu harus didasarkan atas hasil riset yang mendalam. Artinya, semua stakeholder harus dilibatkan dalam penyusunannya dan harus aktif memberikan masukan. “Karena, akan berbahaya kalau penyusunan pasal-pasal di RUU SDA itu tidak didasarkan atas pengetahuan yang mendalam dan mendetail serta lebih matang lagi. Jadi sebaiknya RUU SDA itu jangan buru-buru disusun,” ucapnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengatakan, draf RUU yang dibahas saat ini belum dirumuskan dengan baik. Para penyusun masih mencampuradukkan pemikiran sumber daya air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia.

“Seharusnya negara bisa memberikan upaya untuk menjaga iklim investasi dan perlindungan usaha. Namun alur pemikiran dalam RUU ini malah membangun ketidakpastian usaha, lantaran tercampur aduknya pengelolaan sumber daya air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa hal strategi yang berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia. Pertama, Ia mempertanyakan arah tujuan RUU SDA, ingin mencari pemasukan bagi negara atau mengatur kelancaran investasi yang berimbang dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, terdapat pasal-pasal yang memberatkan bagi dunia usaha, yakni pungutan dalam bentuk bank garansi dan kompensasi untuk konversi SDA minimal 10% dari laba usaha. Hal itu terdapat dalam Pasal 47 RUU SDA menegaskan izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat. Minimal, syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah menyisihkan paling sedikit 10 persen dari laba usaha untuk konservasi SDA.

Kedua, Danang menilai arah RUU SDA belum memiliki orientasi perbedaan yang jelas tentang kewajiban negara dalam menyediakan air bersih dan air minum bagi masyarakat dan sekaligus kewajiban negara dalam membangun perekonomian yang memajukan masyarakat dunia usaha. Kelemahan ini tercantum di dalam Pasal 51 ayat (1) RUU dan  Penjelasannya. 

Ketiga, arah RUU belum mengedepankan perlindungan sumber air, seperti terbaca dari Penjelasan Pasal 63 huruf f. 

Keempat, pengusaha menilai arah RUU ini menempatkan pengusaha atau swasta dalam daftar prioritas terendah untuk mendapatkan izin pemanfaatan sumber daya air. Ini bisa disimpulkan dari rumusan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (3) RUU.

Tag: sumber daya air

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40