Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:43 WIB. Ekspor - Gema Grahasara bidik peluang segmen ekspor. 
  • 21:42 WIB. Batubara - United Tractors targetkan kenaikan produksi batubara di tahun 2019.
  • 21:42 WIB. Debit - Saat lebaran, transaksi kartu debit diprediksi akan meningkat.
  • 21:41 WIB. Saham - Warren Buffet kuasai US$861 juta saham Amazon.
  • 21:40 WIB. Subsidi - Realisasi subsidi April 2019 turun 13,70% menjadi Rp37,95 triliun. 
  • 19:14 WIB. Kebakaran - Kebakaran Plaza Kalibata sudah dalam penanganan petugas. 
  • 19:13 WIB. Industri - Industri makanan dan minuman siap saji tetap ekpansif di tahun 2019. 
  • 19:12 WIB. Akuntansi - Radana Finance siap implementasikan standar akuntansi PSAK 71.
  • 19:12 WIB. Alumunium - Harga alumunium berpotensi menguat di tengah polemik perang dagang. 
  • 17:23 WIB. Infrastruktur - Menhub cek kesiapan penerapan one way dari Cikarang hingga Brebes. 
  • 17:21 WIB. Finansial - BCA naikkan pencadangan pembiayaan BCA Finance 1,7%.
  • 17:21 WIB. Batubara - PTBA jual batubara kalori tinggi 526.000 ton hingga April 2019.
  • 17:20 WIB. Pajak - Sri Mulyani: Gerakan boikot bayar banyak penolakan.
  • 17:18 WIB. Hijab - Produsen hijab Marbi rilis produk hijab anti tembem baru.

Penjelasan Jokowi Soal 50% Cukai Rokok untuk Kesehatan

Penjelasan Jokowi Soal 50% Cukai Rokok untuk Kesehatan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Presiden Joko Widodo memberi penjelasan singkat soal cukai rokok dan layanan kesehatan. Dia menyatakan, 50% penerimaan dari cukai rokok harus digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 

"Perpres terkait itu memang sudah kami keluarkan," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2018). 

Ia menyebutkan, ada amanat Undang-undang bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk layanan yang berkaitan dengan kesehatan.

"BPJS Kesehatan sendiri kemarin mengalami defisit yang harus ditutup. Apapun yang namanya pelayanan kesehatan masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok," kata dia. 

Ia menyebutkan, sudah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memeriksa kondisi keuangan BPJS Kesehatan. "Artinya ini prosedur, akuntabilitas sudah dilalui," katanya. 

Jokowi juga sudah memerintahkan direktur utama dan dewan direksi BPJS Kesehatan untuk memperbaiki semua sistem termasuk verifikasi atas klaim yang masuk ke badan itu. 

"BPJS Kesehatan ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten kota, provinsi seluruh Tanah Air. Ini bukan suatu hal mudah. Bagaimana mengontrol, bagaimana memonitor klaim dari rumah sakit. Bukan sesuatu yang gampang," katanya. 

Ia menyebutkan dengan luasnya jangkauan pelayanan,  badan itu harus terus memperbaiki sistem sehingga lebih efisien. 

"Saya mengalami semuanya, di provinsi ada Kartu Jakarta Sehat. Itu (untuk me)ngontrol rumah sakit tidak mudah. Ini seluruh negara, ya khan. Artinya perbaikan sistem itu harus terus dilakukan," katanya.  

Ketika ditanya melalui penggunaan dana bagi hasil cukai rokok untuk membayar BPJS Kesehatan maka pendapatan daerah akan berkurang, dia menegaskan UU mengamanatkan 50% pendapatan bagi haail cukai itu untuk pelayanan kesehatan.

"Itu yang menerima juga daerah kok, untuk pelayanan kesehatan di daerah. Kan bukan pelayanan di pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah," kata dia.  

Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan defisit dana pemakaian BPJS Kesehatan terjadi sejak program ini diluncurkan pada 2014, dengan besaran sekitar Rp800 juta-Rp1 trilun sebulan. Untuk menutup kekurangan dana tahun ini, pemerintah menurunkan dana penutup sebanyak Rp4,9 triliun.

Menurut versi manajemen puncak PBJS Kesehatan, kekurangan dana mereka pada 2018 sebesar Rp16,5 triliun yangg terdiri dari defisit 2018 hingga bulan berjalan sebanyak Rp12,1 triliun dan Rp4,4 triliun untuk 2017. Akan tetapi menurut perhitungan BPKP, defisit pada 2018 dimaksud itu hanya Rp10,9 triliun alias Rp5,5 triliun lebih rendah ketimbang yang dinyatakan manajemen puncak BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menyebut Kementerian Keuangan telah dan akan melakukan sejumlah skenario untuk mengendalikan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Pertama, langkah peningkatan peran pemerintah daerah. 

"Pertama, untuk kita meningkatkan peran pemerintah daerah," ujar Mardiasmo, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018). 

Mardiasmo mengungkapkan peningkatan peran Pemda tersebut merupakan langkah konkret yang menjadi suatu bauran kebijakan. Salah satunya dengan menerbitkan PMK 183/2017 tentang tunggakan iuran Pemda pada tahun 2017 untuk mendisiplinkan Pemda. 

"Kemudian kami menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 222/2017 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp1,48 triliun dengan cara supply side," katanya.

Selanjutnya, kata Mardiasmo, untuk meningkatkan peran Pemda juga dilakukan pemanfaatan dana pajak rokok. Pemanfaatan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional. 

"Dalam Perpres ini dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat memotong langsung pajak rokok yang akan diserahkan kepada daerah. Tetapi, yang dipotong adalah pemerintah daerah yang melakukan penunggakan," kata Mardiasmo.

Tag: Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sekretariat Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,877.91 3,838.59
British Pound GBP 1.00 18,596.48 18,410.88
China Yuan CNY 1.00 2,111.71 2,090.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,541.00 14,397.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,030.38 9,923.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,852.45 1,834.08
Dolar Singapura SGD 1.00 10,592.99 10,486.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,253.93 16,091.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,487.05 3,449.21
Yen Jepang JPY 100.00 13,229.92 13,095.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5826.868 -68.870 633
2 Agriculture 1361.882 7.481 21
3 Mining 1598.997 5.603 47
4 Basic Industry and Chemicals 690.248 -7.582 71
5 Miscellanous Industry 1172.940 -12.924 46
6 Consumer Goods 2346.553 -28.106 52
7 Cons., Property & Real Estate 429.151 -1.563 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1057.675 -16.951 74
9 Finance 1163.676 -20.827 90
10 Trade & Service 782.534 -2.899 156
No Code Prev Close Change %
1 IIKP 50 65 15 30.00
2 JAST 368 460 92 25.00
3 POSA 370 462 92 24.86
4 APEX 700 840 140 20.00
5 TMPO 156 184 28 17.95
6 SAPX 710 835 125 17.61
7 GOLD 476 555 79 16.60
8 ABMM 1,425 1,650 225 15.79
9 MBTO 121 137 16 13.22
10 AMFG 4,600 5,200 600 13.04
No Code Prev Close Change %
1 SKBM 380 300 -80 -21.05
2 YPAS 660 525 -135 -20.45
3 KKGI 218 185 -33 -15.14
4 GHON 1,400 1,200 -200 -14.29
5 SOCI 226 195 -31 -13.72
6 RDTX 7,000 6,175 -825 -11.79
7 LTLS 675 600 -75 -11.11
8 MYTX 73 65 -8 -10.96
9 TNCA 292 260 -32 -10.96
10 MASA 515 460 -55 -10.68
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,860 3,790 -70 -1.81
2 MNCN 890 920 30 3.37
3 BPTR 92 100 8 8.70
4 POSA 370 462 92 24.86
5 BBCA 26,400 25,900 -500 -1.89
6 TLKM 3,600 3,510 -90 -2.50
7 WAPO 89 83 -6 -6.74
8 BMRI 7,350 7,075 -275 -3.74
9 BBNI 8,175 8,100 -75 -0.92
10 UNTR 24,850 24,825 -25 -0.10