Tiga Tahun SDGs: Pentingnya Kolaborasi Multi-pihak untuk Pencapaian SDGs

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan OXFAM di Indonesia, didukung oleh Uni Eropa mengadakan Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tema “Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Indonesia”.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, dalam sambutannya mengatakan bahwa di bulan September 2018 SDGs akan genap berusia tiga tahun. Selama kurun waktu tersebut,  sudah banyak yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sipil. Pertanyaan selanjutnya di kalangan komunitas pembangunan adalah strategi apa yang bisa kita lakukan.

“SDGs ini beyond politics, siapa pun yang akan menjadi kepala pemerintahan Indonesia nantinya, SDGs tetaplah harus tercapai. Kita harus percaya dengan momentum SDGs ini akan memperkuat kualitas hidup manusia dan memperkuat hasil pembangunan yang kita cita-citakan,” ungkap Sugeng.

Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, dalam pidato pembukaan mengatakan, kemitraan yang dikembangkan Uni Eropa bersama Indonesia serta negara-negara lain untuk membawa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi nyata, patut dibanggakan.

“Uni Eropa akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ambisius, transformatif dan universal yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan untuk semua. Saat ini, Uni Eropa tengah menjajaki skema keuangan terpadu (blended finance) dengan lembaga-lembaga keuangan Eropa untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyampaikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs mengatakan implementasi SDGs tidak pernah mudah. Meski demikian, berbagai indikator utama kesejahteraan masyarakat dan pemerataan menunjukkan perbaikan yang melegakan.

"Kita telah melakukan perbaikan yang bermakna dalam peningkatan kesejahteraan, misalnya penduduk yang berada di bawah kemiskinan ekstrem dan garis kemiskinan nasional telah turun satu digit," ujar Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya pencapaian tersebut tidak boleh membuat lengah, karena jumlah penduduk yang agak miskin (moderate poor) dan berada dalam posisi rentan masih cukup tinggi. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, penduduk dalam kategori aman dan berada di kelompok kelas menengah juga masih terbatas.

"Inilah kunci membangun keadilan ekonomi, kesejahteraan bersama dan sekaligus menghindarkan diri dari middle income trap,” ujar Menteri Bambang.