KPK Sebut Papua Wilayah Rawan Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebutkan potensi sumber daya alam di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Pada rapat koordinasi penandatanganan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam di kantor gubernur Papua Barat, Kamis, Laode mengutarakan, kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan maupun perikanan menjadi lahan empuk bagi oknum pelaku korupsi.

"Mereka sangat paham bahwa sumber daya alam di Tanah Papua melimpah dan mudah korupsi. Sehingga kita butuh rencana aksi bersama untuk melakukan penyelamatan," kata dia.

Laode berharap seluruh elemen dari pemerintah, Kepolisian, TNI, hingga masyarakat proaktif dalam pengawasan. Pengawasan harus dilaksanakan ekstra ketat agar kekayaan alam ini bisa memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Papua Barat sudah dicanangkan sebagai provinsi konservasi. Hal ini sebagai salah satu upaya strategis untuk menjaga kekayaan daerah.

"Sejauh ini alam Papua Barat belum terjadi kerusakan yang cukup parah dibanding daerah lain. Untuk itu harus dijaga agar tetap lestari dan bisa di manfaat anak cucu di beberapa generasi yang akan datang," ujarnya.