TNI AD Angkat Bicara Soal 'Nobar' G30S PKI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa waktu lalu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam wawancara di sebuah media massa menyarankan agar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono melepas pangkatnya jika takut menggelar 'nobar' film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI.

Merspon pernyatan itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Chandra Wijaya, mengatakan posisi KSAD tidak semata-mata bisa diganti karena alasan tidak menggelar nonton bersama (nobar) film tersebut. Sebab pergantian pucuk pimpinan tertinggi TNI AD hanya bisa dilakukan lewat keputusan presiden dan atas rekomendasi dari Panglima TNI.

"Kepala Staf dilantik dan diberhentikannya ya oleh Presiden, atas usulan Panglima TNI," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Ia mengakui pihaknya belum menerima arahan maupun instruksi dari Mabes TNI AD maupun Mabes TNI untuk menyelenggarakan 'nobar' film tersebut. Meski demikian, TNI tetap meyakini bahwa paham komunisme merupakan bahaya laten yang patut diwaspadai.

"Untuk perintah nonton memang belum ada komando dari atas, dari Mabes TNI maupun dari Mabes TNI AD belum mengeluarkan itu," ujarnya.

Menurutnya, ideologi komunisme berpotensi untuk merongrong ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat ini. Terlebih lagi, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) belum dicabut oleh pemerintah.

"Karena itu segala hal yang berbau paham komunis, termasuk pelarangan penyebarluasan ajaran komunisme, leninisme dan marxisme merupakan hal terlarang," tegasnya.

Ia melanjutkan,  TNI AD rutin memperingati hari peristiwa G30S/PKI itu dengan berbagai kegiatan di Lubang Buaya, seperti melaksanakan acara doa bersama dan menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober.