Polres Terjunkan 700 Personel Amankan Pemilu 2019

Warta Ekonomi, Jakarta -

Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menerjunkan sebanyak 700 personel gabungan guna mengamankan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 di wilayah itu.

"Sebanyak 700 personel gabungan dari jajaran Polres OKU, TNI, Linmas, dan Satpol PP setempat diterjunkan dalam pengamanan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada April 2019," kata Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU), AKBP NK Widayana Sulandari di Baturaja, Minggu (23/09/2018).

Dia mengatakan, pengamanan dengan sandi Operasi Mantap Brata 2019 tersebut berlangsung selama 397 hari di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten OKU terhitung sejak 20 September hingga 31 Oktober 2019.

"Pengamanan ini melibatkan sekitar 272.886 personel gabungan Polri, TNI dan pihak terkait lainnya di seluruh Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan, operasi tersebut diselenggarakan dengan mengedepankan preemtif dan preventif yang didukung intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, daerah serta di tingkat polres setempat.

Dia mengemukakan, polri berkomitmen untuk bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 agar dapat berjalan aman, lancar, dan damai.

"Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional," ungkapnya.

Menurut dia, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan pemilu sejak beberapa tahun terakhir menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan pesta demokrasi pada 2019 mendatang.

Selain itu kata dia, solidaritas dan sinergitas antara anggota TNI dan polri juga diperkuat guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar dan damai.

Dia menegaskan, personel yang terlibat dalam operasi Mantap Brata tersebut akan diterjunkan ke setiap daerah pemilihan setelah memasuki masa tenang atau menjelang pemilihan. Untuk saat ini, lanjut dia, pihaknya baru melakukan pengamanan secara intelijen guna mengamati situasi kamtibmas menjelang pemilihan umum.

Pihaknya juga akan menindak pelaku kejahatan, baik secara umum maupun tindak pidana pemilu dilakukan perorangan maupun kelompok melalui kampanye hitam, cyber bahkan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan kesatuan masyarakat.

"Penggunaan media sosial juga diamati. Kami berharap tidak ada kegiatan provokatif atau ujaran kebencian sehingga dapat merusak stabilitas keamanan menjelang pemilihan umum," tegasnya.