Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:07 WIB. IHSG - IHSG dibuka koreksi 0.09% ke level 6.076,3 di awal perdagangan Rabu (19/12/2018).
  • 06:30 WIB. BRI Life -  BRI Life menargetkan perolehan premi senilai Rp8 triliun pada 2019.
  • 06:29 WIB. Mandiri - Mandiri dengan JCB International Indonesia menerbitkan kartu kredit JCB Precious.
  • 06:28 WIB. BTN - BTN bekerja sama dengan Jamkrindo dalam penjaminan kredit maupun ekspansi pembiayaan. 
  • 06:27 WIB. AP I - AP I memproyeksikan capex periode 2019—2023 mencapai Rp76 triliun.
  • 06:25 WIB. Perinus - Perinus menargetkan peningkatan hasil tangkapan sekitar 22,41% untuk tahun depan menjadi 35.127 ton.
  • 06:24 WIB. Pertamina - Pertamina menargetkan pembentukan perusahaan patungan bersama Saudi Aramco untuk proyek Kilang Cilacap dapat terealisasi tahun depan. 
  • 06:21 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV akan membangun Car Terminal di Makassar.
  • 06:19 WIB. Jiwasraya - Korban kasus gagal bayar produk saving plan Jiwasraya kini berjumlah 156 pemegang polis.
  • 06:17 WIB. BRI - Kementerian BUMN meminta BRI untuk membantu kasus yang mendera Jiwasraya. 
  • 06:15 WIB. WSKT - Waskita sedang mengkaji investasi di Bandara Palangkaya bersama dengan AP II.
  • 06:14 WIB. WSKT - Waskita akan membidik infastruktur bandara sebagai investasi baru.
  • 06:12 WIB. JSMR - Jasamarga menargetkan akan mengoperasikan sekitar 200 km jalan tol tahun depan.
  • 06:11 WIB. JSMR -  Akhir tahun 2018, Jasa Marga akan mengoperasikan total jalan tol sepanjang 998,4 km.
  • 06:06 WIB. PLN - Apkabel mengatakan kebutuhan dari PLN tahun ini membuat permintaan kabel naik 20%.

Tolak Penuhi Kewajiban, BFI Finance Tak Patuhi Putusan

Foto Berita Tolak Penuhi Kewajiban, BFI Finance Tak Patuhi Putusan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sengketa kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) masih terus bergulit di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini, PT Aryaputra Teguharta (APT) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat terhadap BFIN, Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar yang tidak menghomati dan menjalankan Putusan PK Nomor 240/2006.

BFIN dan para terhukum lain dianggap beritikad buruk dan sengaja tidak mau mengembalikan saham milik APT, karenanya mereka wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar lebih dari Rp80 miliar.

Adapun jumlah uang paksa tersebut dihitung sampai dengan pendaftaran gugatan, maka di masa mendatang. kewajiban dwangsom bisa terakumulasi dan akan tetap dituntut PTAPT sampai saham 32,32% dikembalikan BFIN dan para terhukum kepada APT.

PTAPT melalui suratnya pada 4 Juni 2018 telah mengeluarkan somasi terhadap para terhukum dalam  Putusan PK Nomor 240/2006, termasuk BFIN untuk membayar kewajiban uang paksa kepada APT.

Karena BFIN menolak membayar dwangsom dengan alasan Putusan PK tidak bisa dieksekusi (non-executable), bahkan dikatakannya di mata hukum, putusan itu batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap, maka alasan ini dianggap jelas mengada-ada dan sangat tidak menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat di Indonesia (inkracht van gewijsde), karenanya PTAPT mendaftarkan gugatan terkait dwangsom di PN Jakarta Pusat. 

Salah satu amar Putusan PK Nomor 240/2006 berisi putusan yang bersifat declaratoir (menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum), yakni APT adalah pemilik sah (lawful owner) atas saham 32,32%. 

Lebih lanjut, terdapat amar Putusan PK Nomor 240/2006 yang menghukum BFIN (termasuk Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar), sebagai pihak yang dihukum untuk wajib mengembalikan saham tersebut kepada APT.

Jika BFIN dan para terhukum lain tidak mengembalikan dan menyerahkan saham-saham tersebut setelah masa teguran (aanmaning) lewat, maka BFIN dan terhukum lain wajib membayar dwangsom sebesar Rp20 juta setiap hari atas keterlambatan pengembalian saham tersebut, yang faktanya sampai saat ini belum diserahkan.

Terkait hal tersebut, Ahli Hukum Adminstrasi Negara sekaligus Rektor Universitas Dipenegoro, Yos Johan Utama mengatakan, PTUN berkewajiban patuh terhadap UU dan asas umum pemerintahan yang baik yang didalamnya terdapat prinsip kepastian hukum. Menurutnya, kewajiban tersebut seperti diatur dalam UU Nomor 30/2014, UU Nomor 5/2014, UU Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 53/2010.

"Jadi, PTUN wajib melaksanakan putusan MA untuk penghormatan atas kepastian hukum," ujar pria yang juga dewan pembina PGRI dan pakar PTUN ini dalam persidangan yang digelar di Jakarta, Senin (24/09/2018).

Sementara Asido M Panjaitan dari HHR Lawyers (Kuasa Hukum APT) menegaskan, dalam gugatan ini, pihaknya akan membuktikan bahwa BFIN (termasuk Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar) dari awal tidak mau mengembalikan saham kepada APT.

"Walapun jelas, mereka telah dihukum dan diperintahkan dalam Putusan PK Nomor 240/2006," ucapnya. 

Dalam gugatannya, APT sangat menyayangkan, meski sudah diperingatkan, BFIN dengan arogan dan semena-mena menolak kewajiban hukum, dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan PK Nomor 240/2006, bahkan secara tidak patut mengatakan dan menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa Putusan PK Nomor 240/2006 tidak berkekuatan hukum tetap. 

Selain itu, dalam gugatan, APT mengajukan fakta bahwa BFIN tidak mau secara sukarela sebagai pihak yang dihukum mengembalikan saham milik APT, bukan karena tidak mampu (atau karena tidak menguasai atau tidak mempunyai kendali atau kekuasaan untuk mengembalikan saham tersebut), melainkan BFIN sengaja "tidak mau"  mengembalikan saham milik APT tersebut.  

Menurut Yos Johan, dalam Laporan Keuangan Konsolidasi BFIN, diketahui selama ini BFIN memiliki treasury stock sejumlah 1.002.732.000 saham (6,28 %), Francis Lay Sioe Ho sebanyak 389.885.080 saham (2,442%), Cornellius Henry Kho sebanyak 121.719.980 saham (0,76%), dan di 2014, Yan Peter Wangkar sebanyak 2.137.000 saham (0,14 %).

Anehnya, walau secara jelas mereka memiliki saham di BFIN dan telah dihukum oleh pengadilan untuk mengembalikan saham ke APT, mereka tetap tidak mau secara sukarela menyerahkan saham-saham tersebut kepada APT.

"Itikad buruk tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya sangat berdasar BFIN harus membayar ganti rugi dwangsom lebih dari Rp80 miliar secara tunai. Perlu dicatat, jumlah dwangsom tersebut hanya dihitung sampai 19 September 2018 (didaftarkannya gugatan). Artinya, argo hitungan dwangsom tetap berjalan di masa datang, dan hak tambahan dwangsom tersebut akan tetap dikejar sampai kapan pun oleh APT," ujar dia.

Ia menambahkan, karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya (prima facie evidence), yaitu untuk penegakan dan pelaksanaan dari Putusan PK Nomor 240/2006 yang jelas dan nyata merupakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mengikat, dan wajib untuk dilaksanakan (inkracht van gewijsde).

"Karenya kami berharap dan sangatlah patut dan beralasan, serta menegakkan kepastian hukum di Negara Republik Indonesia, apabila Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan serta merta (Uitvorbaar Bij Voorrad)," pungkas Asido.

Lebih lanjut, terkait dengan sengketa kepemilikan saham BFIN, APT segera akan melakukan proses hukum tambahan lain, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi hukum luar Indonesia, termasuk perbuatan melawan hukum berupa tidak dibayarkannya dividen oleh BFIN kepada APT.

Tag: PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Aryaputra Teguharta (APT)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74