Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:23 WIB. BTPN - Meningkat 19%, BTPN kantongi laba bersih senilai Rp1,62 triliun. 
  • 16:23 WIB. BTPN - Kenaikan penyaluran kredit dan penurunan biaya operasional picu kenaikan laba bersih triwulan III-2018 sebesar 19%.
  • 16:12 WIB. Xiaomi - Xiaomi luncurkan ponsel gaming terbaru pada 23 Oktober.
  • 16:11 WIB. Invisee - PT NSI hadirkan Inivsse, aplikasi marketplace khusus produk investasi.
  • 16:10 WIB. WhatsApp - WhatsApp bikin fitur bungkam pesan selama liburan.
  • 16:09 WIB. Indosat - Chris Kanter ingin bawa Indosat jadi operator seluler terbesar kedua di Indonesia.
  • 16:09 WIB. Vertu - Vertu eksis lagi dengan merilis ponsel seharga Rp78 juta.
  • 16:08 WIB. Twitter - Twitter akan beri notofikasi pada akun yang kicauannya melanggar aturan.
  • 16:08 WIB. Apple - Apple minta maaf atas pencurian uang lewat Apple ID di China.
  • 16:07 WIB. Youtube - Pengguna Android bisa jajal fitur Youtube sebelum resmi meluncur.
  • 15:56 WIB. Grab - Mantan karyawan Amazon dan NASA, Mark Porter jadi CTO transportasi Grab.
  • 14:33 WIB. UMKM -  LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir lebih dari Rp8,5 triliun kepada lebih dari 1juta pelaku UKM.
  • 14:31 WIB. UMKM -  LPDB-KUMKM optimistis dapat menyalurkan dana begulir sesuai target, Rp1,2 triliun.
  • 14:31 WIB. UMKM - Moratorium penyaluran dana bertujuan benahi peraturan dan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2018.
  • 14:29 WIB. UMKM - LPDB-KUMKM: moratorium tidak dilakukan setahun penuh, hanya 4-5 bulan saja.

Tolak Penuhi Kewajiban, BFI Finance Tak Patuhi Putusan

Foto Berita Tolak Penuhi Kewajiban, BFI Finance Tak Patuhi Putusan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sengketa kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) masih terus bergulit di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini, PT Aryaputra Teguharta (APT) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat terhadap BFIN, Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar yang tidak menghomati dan menjalankan Putusan PK Nomor 240/2006.

BFIN dan para terhukum lain dianggap beritikad buruk dan sengaja tidak mau mengembalikan saham milik APT, karenanya mereka wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar lebih dari Rp80 miliar.

Adapun jumlah uang paksa tersebut dihitung sampai dengan pendaftaran gugatan, maka di masa mendatang. kewajiban dwangsom bisa terakumulasi dan akan tetap dituntut PTAPT sampai saham 32,32% dikembalikan BFIN dan para terhukum kepada APT.

PTAPT melalui suratnya pada 4 Juni 2018 telah mengeluarkan somasi terhadap para terhukum dalam  Putusan PK Nomor 240/2006, termasuk BFIN untuk membayar kewajiban uang paksa kepada APT.

Karena BFIN menolak membayar dwangsom dengan alasan Putusan PK tidak bisa dieksekusi (non-executable), bahkan dikatakannya di mata hukum, putusan itu batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap, maka alasan ini dianggap jelas mengada-ada dan sangat tidak menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat di Indonesia (inkracht van gewijsde), karenanya PTAPT mendaftarkan gugatan terkait dwangsom di PN Jakarta Pusat. 

Salah satu amar Putusan PK Nomor 240/2006 berisi putusan yang bersifat declaratoir (menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum), yakni APT adalah pemilik sah (lawful owner) atas saham 32,32%. 

Lebih lanjut, terdapat amar Putusan PK Nomor 240/2006 yang menghukum BFIN (termasuk Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar), sebagai pihak yang dihukum untuk wajib mengembalikan saham tersebut kepada APT.

Jika BFIN dan para terhukum lain tidak mengembalikan dan menyerahkan saham-saham tersebut setelah masa teguran (aanmaning) lewat, maka BFIN dan terhukum lain wajib membayar dwangsom sebesar Rp20 juta setiap hari atas keterlambatan pengembalian saham tersebut, yang faktanya sampai saat ini belum diserahkan.

Terkait hal tersebut, Ahli Hukum Adminstrasi Negara sekaligus Rektor Universitas Dipenegoro, Yos Johan Utama mengatakan, PTUN berkewajiban patuh terhadap UU dan asas umum pemerintahan yang baik yang didalamnya terdapat prinsip kepastian hukum. Menurutnya, kewajiban tersebut seperti diatur dalam UU Nomor 30/2014, UU Nomor 5/2014, UU Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 53/2010.

"Jadi, PTUN wajib melaksanakan putusan MA untuk penghormatan atas kepastian hukum," ujar pria yang juga dewan pembina PGRI dan pakar PTUN ini dalam persidangan yang digelar di Jakarta, Senin (24/09/2018).

Sementara Asido M Panjaitan dari HHR Lawyers (Kuasa Hukum APT) menegaskan, dalam gugatan ini, pihaknya akan membuktikan bahwa BFIN (termasuk Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar) dari awal tidak mau mengembalikan saham kepada APT.

"Walapun jelas, mereka telah dihukum dan diperintahkan dalam Putusan PK Nomor 240/2006," ucapnya. 

Dalam gugatannya, APT sangat menyayangkan, meski sudah diperingatkan, BFIN dengan arogan dan semena-mena menolak kewajiban hukum, dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan PK Nomor 240/2006, bahkan secara tidak patut mengatakan dan menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa Putusan PK Nomor 240/2006 tidak berkekuatan hukum tetap. 

Selain itu, dalam gugatan, APT mengajukan fakta bahwa BFIN tidak mau secara sukarela sebagai pihak yang dihukum mengembalikan saham milik APT, bukan karena tidak mampu (atau karena tidak menguasai atau tidak mempunyai kendali atau kekuasaan untuk mengembalikan saham tersebut), melainkan BFIN sengaja "tidak mau"  mengembalikan saham milik APT tersebut.  

Menurut Yos Johan, dalam Laporan Keuangan Konsolidasi BFIN, diketahui selama ini BFIN memiliki treasury stock sejumlah 1.002.732.000 saham (6,28 %), Francis Lay Sioe Ho sebanyak 389.885.080 saham (2,442%), Cornellius Henry Kho sebanyak 121.719.980 saham (0,76%), dan di 2014, Yan Peter Wangkar sebanyak 2.137.000 saham (0,14 %).

Anehnya, walau secara jelas mereka memiliki saham di BFIN dan telah dihukum oleh pengadilan untuk mengembalikan saham ke APT, mereka tetap tidak mau secara sukarela menyerahkan saham-saham tersebut kepada APT.

"Itikad buruk tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya sangat berdasar BFIN harus membayar ganti rugi dwangsom lebih dari Rp80 miliar secara tunai. Perlu dicatat, jumlah dwangsom tersebut hanya dihitung sampai 19 September 2018 (didaftarkannya gugatan). Artinya, argo hitungan dwangsom tetap berjalan di masa datang, dan hak tambahan dwangsom tersebut akan tetap dikejar sampai kapan pun oleh APT," ujar dia.

Ia menambahkan, karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya (prima facie evidence), yaitu untuk penegakan dan pelaksanaan dari Putusan PK Nomor 240/2006 yang jelas dan nyata merupakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mengikat, dan wajib untuk dilaksanakan (inkracht van gewijsde).

"Karenya kami berharap dan sangatlah patut dan beralasan, serta menegakkan kepastian hukum di Negara Republik Indonesia, apabila Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan serta merta (Uitvorbaar Bij Voorrad)," pungkas Asido.

Lebih lanjut, terkait dengan sengketa kepemilikan saham BFIN, APT segera akan melakukan proses hukum tambahan lain, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi hukum luar Indonesia, termasuk perbuatan melawan hukum berupa tidak dibayarkannya dividen oleh BFIN kepada APT.

Tag: PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Aryaputra Teguharta (APT)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94