Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandiaga, Habiburokhman, mengatakan kampanye damai Pemilu 2019 dinilai tidak cukup hanya dengan deklarasi kampanye tanpa hoax tapi potensi terjadinya abuse of power penyelenggara dalam pemilu sama bahayanya dengan potensi hoax.
"Keduanya sama-sama bisa menurunkan kualitas demokrasi pada Pemilu," katanya dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Lanjutnya, Ia mengatakan pihaknya sangat menyayangkan terkait kepala daerah yang terang-terangan menyatakan dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat berpakaian dinas bahkan dalam acara resmi kenegaraan.
"Jika tidak diberikan teguran, saya khawatir kepala daerah tersebut bisa menyalahgunakan kekuasaan demi pemenangan Jokowi di daerahnya. Sebab dia terkesan tidak bisa menempatkan diri, di mana sebagai kepala daerah dan di mana saat sebagai anggota tim pemenangan Jokowi," katanya lagi.
Selain itu, Ia mengingatkan bahwa ada konsekuensi pidana bagi pejabat negara yang tidak netral sebagaimana diatur Pasal 282 juncto 547 UU Pemilu.
"Kami berharap Pak Jokowi sebagai Presiden aktif bisa mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak menyalahgunakan jabatan demi pemenangan Pilpres 2019. Saat ini seluruh tindak-tanduk kita dipantau oleh rakyat. Ayo bertarung secara fair!" tukasnya.
Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: